Categories: Pendidikan

DPRK Aceh Barat Minta Kepala Sekolah Tidak Gelar Wisuda Kelulusan Siswa

ACEH BARAT_ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ahmad Yani menyebutkan bahwa setiap sekolah di Aceh Barat dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, untuk meniadakan penggelaran wisuda, karena orang tua siswa kebanyakan mengeluh dengan ketidak mampuannya. 

Kata Ahmad Yani, berdasarkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 14 Tahun 2023 yang melarang pungutan untuk kegiatan perpisahan maupun wisuda.

“Maka dengan itu kami meminta kepada setiap sekolah dia Aceh Barat baik dari Paud hingga SMA agar tidak mengadakan wisuda bagi siswa yang lulus,”ujar Ahmad Yani kepada Presentatif, Kamis, 9 Mei 2024.

Ahmad Yani menyebutkan, kegiatan wisuda kelulusan yang digelar para siswa nantinya diwajibkan untuk mengeluarkan sejumlah biaya, untuk kebutuhan wisuda.

“Sudah banyak yang mengeluh dengan saya dengan acara wisuda tersebut, sangat memberatkan orang tua siswa, jika orang tuanya kaya atau kecukupan boleh lah, kalau orang tua yang miskin bagaimana nantinya, kita berharap tidak ada perbedaan nantinya, maka dengan tidak menggelar kegiatan wisuda itu akan terlihat sama,”kata Ahmad Yani.

Kata Ahmad Yani Dinas terkait harus memberikan sanksi tegas terhadap sekolah yang masih menggelar kegiatan wisuda. Karena Wisuda tersebut tidak mendapatkan efek apapun kepada siswa yang lulus.

“Jika sekolah yang ngotot untuk buat kegiatan wisuda boleh saja, tapi tidak boleh mengutip iuran dari setiap siswa, dan hal yang lain yang memberatkan para siswa” jelas Ahmad Yani.

Sebelumnya Ombudsman Perwakilan Aceh mengingatkan sekolah-sekolah untuk tidak mengutip uang perpisahan dan wisuda dari siswa maupun orang tua/wali menyusul adanya keluhan dari beberapa orang tua siswa terkait hal tersebut.

Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh, Dian Rubianty dalam rilis resminya menekankan pentingnya mematuhi aturan tersebut terutama dalam situasi ekonomi saat ini. 

“Ada Surat Edaran yang jelas melarang pungutan untuk kedua kegiatan ini,” tegas Dian, Rabu (1/5/2024).||Alfian Akbar

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago