ACEH TENGGARA– Laporan dugaan pemalsuan penetapan Isbat Nikah yang ditaksir menimbulkan kerugian lebih dari Rp1 miliar belum menunjukkan perkembangan berarti di Polres Aceh Tenggara. Perkara yang menyeret dokumen atas nama Mahkamah Syar’iyah Kutacane itu kini menuai sorotan, terutama terkait lambannya penanganan dan dugaan konflik kepentingan dalam proses penyelidikan.
Pihak pelapor mempertanyakan keseriusan penyidik mengusut perkara tersebut. Mereka mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti dan menghadirkan saksi, tetapi hingga kini laporan itu disebut masih berkutat pada tahap penyelidikan.
Dokumen yang dipersoalkan diduga merupakan penetapan Isbat Nikah palsu yang mencatut nama Mahkamah Syar’iyah Kutacane. Menurut pelapor, dokumen tersebut kemudian digunakan untuk mengurus sejumlah dokumen resmi, mulai dari akta nikah dan kutipan buku nikah melalui KUA Babussalam, kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), hingga akta kelahiran yang berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian asal-usul ayah.
Bahkan, pelapor menyebut dugaan penggunaan dokumen tersebut turut merembet pada penerbitan ijazah dengan identitas yang dipersoalkan keabsahannya
Salah satu poin penting yang diminta pelapor untuk didalami penyidik adalah keterangan resmi Mahkamah Syar’iyah Kutacane. Menurut pelapor, lembaga peradilan tersebut telah menyatakan bahwa penetapan Isbat Nikah yang dipersoalkan bukan produk resmi Mahkamah Syar’iyah Kutacane.
Pelapor memperkirakan kerugian materiil dan immateriil akibat perkara tersebut mencapai lebih dari Rp1 miliar. Nilai itu, menurut mereka, menjadi alasan kuat agar penyelidikan tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.
Sorotan lain mengarah pada dugaan hubungan kekerabatan antara pihak terlapor dan penyidik yang menangani perkara. Pelapor menilai dugaan kedekatan tersebut perlu diklarifikasi karena berpotensi memunculkan konflik kepentingan dan merusak kepercayaan terhadap independensi penyelidikan.
Dugaan itu belum terverifikasi dan masih membutuhkan penjelasan dari pihak-pihak terkait. Namun, pelapor meminta kepolisian memastikan tidak ada hubungan pribadi maupun kekeluargaan yang memengaruhi objektivitas penanganan laporan.
Pelapor juga mengaku merasakan adanya perlakuan yang tidak seimbang antara dirinya sebagai pihak yang melaporkan dengan pihak terlapor. Mereka berharap seluruh pihak diperlakukan setara di hadapan hukum.
Kini, pertanyaan mendasar tertuju kepada Polres Aceh Tenggara, sejauh mana bukti telah diperiksa, berapa saksi yang sudah dimintai keterangan, apa kendala penyelidikan, dan apakah perkara tersebut telah memenuhi dasar untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan?
Transparansi menjadi penting, terlebih perkara ini menyangkut dugaan pemalsuan dokumen yang mencatut nama lembaga peradilan dan diduga digunakan dalam penerbitan berbagai dokumen administrasi negara.
Kepolisian perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak berkembang persepsi bahwa penanganan perkara dipengaruhi kedekatan personal.
Dalam negara hukum, hubungan kekerabatan tidak boleh menjadi tameng, sementara pelapor tidak seharusnya dibiarkan menunggu tanpa kepastian.
Dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang profesional, independen, dan transparan. Pada akhirnya, bukan sekadar laporan yang diproses, melainkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Aceh Tenggara yang sedang dipertaruhkan.
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…