KOPERASI, kata Bung Hatta, adalah sokoguru perekonomian bangsa. Tapi di tangan rezim hari ini, sokoguru itu seperti diproduksi di pabrik dengan sistem “cetak massal” lalu dibagikan serentak ke seluruh negeri, seakan-akan gotong royong bisa dikirim dengan ekspedisi kilat. Pada 21 Juli 2025, pemerintah mengumumkan kelahiran 80.081 koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan. Angka itu indah di telinga birokrat, renyah di telinga politisi, dan tentu saja fotogenik bagi kamera televisi. Sebuah gebrakan yang terasa lebih mirip festival angka ketimbang sebuah peristiwa ekonomi.
Masalahnya, gotong royong tidak bisa diseragamkan seperti seragam upacara 17 Agustus. Namun tumbuh dari kebutuhan lokal, dari tradisi arisan, lumbung padi, atau sekadar tetangga yang saling meminjam cangkul. Ketika negara mengumumkan koperasi dalam jumlah puluhan ribu sekaligus, yang terbayang justru pameran dagang dwngan stand sama, spanduk sama, jargon sama, hanya lokasi berbeda. Koperasi Merah Putih lahir bukan dari rahim kebutuhan rakyat, tapi dari rahim birokrasi yang terbiasa melahirkan program seperti menyalakan kembang api yang indah di awal, cepat padam setelah asap hilang.
Ambil contoh Kota Depok. Pemerintah kota dengan semangat “ikut meramaikan” langsung menggelontorkan Rp30 juta untuk setiap koperasi. Jumlah yang tampak manis di kertas, tapi rawan menjadi “uang jajan” yang habis tanpa jejak produktif. Begitupun hal serupa menggelinding ke daerah-daerah lainnya. Tanpa manajemen, audit, dan pendampingan, Rp30 juta hanyalah bensin yang dituangkan ke drum bocor. Bukan rahasia lagi, banyak koperasi di masa lalu berakhir sebagai papan nama berdebu di kantor desa yang hidup hanya saat ada laporan ke atasan.
Ekonom sebenarnya juga sudah mewanti-wanti. Modal besar yang dipusatkan pada koperasi serentak bisa menggerus sumber daya sektor lain yang lebih produktif. Alih-alih memperkuat UMKM yang sudah berjalan, dana justru tersedot untuk “membangun dari nol” sesuatu yang belum tentu hidup. Koperasi seharusnya jadi mesin ekonomi rakyat, tapi jangan sampai malah jadi monumen niat baik yang kokoh difoto, rapuh dalam fungsi.
Yang lebih menggelikan adalah paradoks moralnya. Pemerintah berteriak soal kemandirian desa, tapi justru mengikat koperasi desa dengan instruksi dari pusat. Gotong royong yang seharusnya lahir organik berubah menjadi proyek berseragam. Alih-alih membebaskan, koperasi bisa saja berubah jadi satelit baru birokrasi yang menunggu juklak, menunggu juknis, menunggu dana, lalu menunggu perintah selanjutnya. Seperti pasukan barisan upacara, rapi dalam formasi, tapi kehilangan nyawa.
Fakta menunjukkan, koperasi yang bertahan justru lahir dari kebutuhan nyata, bukan dari seremoni. Koperasi petani di Bali misalkan yang mengatur distribusi gabah, koperasi nelayan di Sulawesi yang mengatur harga ikan, atau koperasi simpan pinjam kecil di Jawa yang menopang ibu-ibu pasar dan semuanya hidup karena ada kebutuhan riil. Mereka bukan bayi tabung birokrasi, melainkan anak kandung kebutuhan masyarakat.
Dilema koperasi Merah Putih jelas, apakah ia akan tumbuh jadi sokoguru ekonomi atau sekadar dekorasi politik? Jika serius, pemerintah harus berhenti menyalin cara kerja logistik kampanye seperti skema kirim serentak, resmikan serentak, lalu berharap serentak berhasil. Gotong royong tidak bisa dipaksakan dengan drone birokrasi. Ia butuh waktu, pendampingan, dan yang paling penting, kedaulatan warga untuk menentukan arah koperasinya sendiri.
Sebab koperasi sejatinya bukan soal angka 80 ribu, namun soal seorang ibu di desa yang bisa menabung tanpa rentenir, soal satu nelayan yang bisa menjual ikan tanpa ditikam tengkulak, soal satu petani yang bisa membeli pupuk dengan harga masuk akal. Jika koperasi Merah Putih gagal menjawab itu, ia hanya akan dikenang sebagai kembang api di langit birokrasi yang gemerlap sesaat, lalu hilang tanpa jejak.***
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…