Categories: Hukum

Diduga Pungut Biaya ke Siswa, Kadis Dikbud Agara akan Panggil Kepsek SMP Swasta Gunung Nias

ACEH TENGGARA_ Diduga masih melakukan pungutan sejumlah biaya terhadap siswa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Aceh Tenggara (Agara) akan melakukan pemanggilan pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Gunung Nias Kecamatan Lauser kabupaten setempat. 

Dimana, pihak sekolah tersebut dikhabarkan mewajibkan setiap siswa membayar uang sebesar Rp.1.280.000 dengan peruntukan yakni uang ujian, uang ijazah dan uang perpisahan.

Padahal, Dikbud Agara telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) pada 3 Mei 2024 lalu terkait larangan mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa-siswi atau orang tua wali. Surat edaran itu juga melarang sekolah membuat acara perpisahan atau rekreasi dengan peserta didik keluar kota.

Terkait pungutan biaya tersebut, dalam pemberitaan sebelumnya Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Swasta Gunung Nias, Herman Jaya saat dikonfirmasi mengakui perihal kutipan tersebut.

Sementara itu, Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kabupaten Aceh Tenggara, M Saleh Selian menyebutkan atas tindakan Kepsek Herman Jaya, dipastikan SE yang dikeluarkan pihak Dikbud Agara yang ditandatangani Kepala dinasnya (Kadis) Julkifli, tidak berlaku. Bahkan bisa dikatakan hanya gertak sambal, seperti diungkapkan bupati. 

M Saleh Selian mengatakan, dengan tidak adanya tindakan nyata kepada pihak sekolah yang melanggar, Kadis Dikbud Julkifli bisa akan semakin tidak dihargai para Kepsek di Kabupaten Aceh Tenggara.

“Sederhana saja bang. SE sudah diedarkan sejak bulan Mei lalu. Isinya jelas dan tegas. Tapi, para kepsek juga dengan jelas dan terangan-terangan melawan surat edaran yang diteken Kadis. Artinya disitu apa? Kepsek tidak menghargai bahkan tidak takut sama sekali kepada Kadis dalam hal ini melalui aturan yang telah dikeluarkan,” tegas M Saleh, Senin, 3 Juni 2024

Sementara Kadisdibud Aceh Tenggara saat dikonfirmasi tim media ini menegaskan akan memanggil pihak sekolah.

“Kita akan panggil dan kita minta keterangan. Kalau benar informasinya kita buat surat teguran,” pungkasnya.(Sultan Habibi) 

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago