BANDA ACEH – Bau anyir tambang kembali menguar dari Samadua. Bukan karena emas yang ditemukan di perut bumi, melainkan karena dugaan intervensi kekuasaan di balik meja kecamatan. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pelajar Samadua (IMPS) Banda Aceh-Aceh Besar, Fatan Sabilulhaq, mengecam keras tindakan Camat Samadua yang diduga menekan sejumlah keuchik untuk menandatangani surat rekomendasi izin eksplorasi tambang tanpa melalui musyawarah gampong.
Menurut Fatan, beberapa keuchik di Samadua disodori surat rekomendasi yang sudah disiapkan pihak kecamatan. Mereka diminta meneken, tanpa sempat membahas dengan masyarakat atau perangkat desa. “Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, tapi penghinaan terhadap kedaulatan gampong. Camat tidak berhak memaksa keuchik menandatangani dokumen yang tidak lahir dari musyawarah rakyat,” ujar Fatan melalui keterangan tertulis, Kamis, 16 Oktober 2025.
Yang lebih janggal, kata Fatan, surat rekomendasi itu tidak mencantumkan titik koordinat dan luasan wilayah eksplorasi, dua unsur paling mendasar dalam perizinan tambang. “Surat tanpa koordinat itu seperti cek kosong yang bisa menjerat siapa saja. Ia membuka ruang penyimpangan, bahkan bisa menjadi dasar untuk merampas tanah masyarakat,” tegasnya.
IMPS menilai, langkah Camat Samadua tersebut mencerminkan pola kekuasaan lama yang tertutup, menekan, dan abai pada prinsip pemerintahan partisipatif. “Camat seolah lupa bahwa keuchik adalah representasi rakyat, bukan perpanjangan tangan birokrasi. Ketika keputusan desa ditentukan oleh tekanan, maka demokrasi gampong kehilangan rohnya,” kata Fatan.
Organisasi mahasiswa itu mendesak keuchik yang telah terlanjur menandatangani rekomendasi untuk mencabut dokumen tersebut secara resmi dan menggelar musyawarah gampong terbuka. Mereka juga meminta Bupati Aceh Selatan turun tangan menegur Camat Samadua serta mengevaluasi semua surat rekomendasi tambang yang keluar tanpa dasar hukum yang sah.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi menolak manipulasi. Kalau pemerintah masih berpihak pada rakyat, hentikan praktik busuk ini dan dorong penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar masyarakat bisa jadi pelaku utama, bukan korban,” ujar Fatan.
IMPS juga menegaskan siap melakukan aksi terbuka dan melayangkan laporan resmi ke Pemerintah Aceh dan Ombudsman RI jika kasus ini dibiarkan tanpa penyelesaian. “Kami tidak akan diam. Samadua bukan wilayah yang bisa dijual atas nama izin. Ini tanah rakyat, bukan alat kepentingan segelintir orang,” tutupnya.(RED)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…