Demokrasi Indonesia Kosmetika Politik Tipu-tipu

Opini oleh : Sri Radjasa Candra, M.BA 

Apa yang terjadi jika Indonesia yang majemuk distimulan oleh energy politik tipu-tipu, politik transaksional dan politik identitas. Sebuah pertanyaan yang sesungguhnya mudah dijawab dengan satu kata “bubar”. Akar masalah dari carut marut penyelenggaraan berbangsa dan bernegara di negeri ini, bermuara kepada kualitas pemimpin yang cacat etika dan moral, sehingga prilaku kepemimpinan pada semua strata kekuasaan pemerintahan, tidak mengedepankan politik pengabdian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tapi justru memelihara politik dinasti demi melanggengkan kekuasaan semata.

Fenomena politik tipu-tipu, telah memberi implikasi yang amat luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang kita lihat hari ini, bangsa ini semakin terbelah akibat pendekatan represif terhadap sekelompok entitas rakyat dengan dalih intoleran dan radikal, fabrikasi hukum semata mata demi memudahkan niat melanggengkan kekuasaan, demi monopoli ekonomi oleh oligarki yang menjadi cukong penguasa atau bentuk balas budi atas budibaik oligarki terhadap penguasa.

Merebaknya budaya Politik “follow the money”, mengakibatkan para pemilik modal dengan mudah menguasai partai politik yang saat ini pemegang kendali kekuasaan politik. Oleh sebab itu alangkah naifnya ketika para tokoh parpol berkoar soal demokrasi, tapi mereka menjalankan roda parpol dengan gaya otoriterian, sebagaimana yang kita lihat mekanisme kepemimpinan partai tidak lagi dipilih secara demokratis, tapi atas dasar kepemilikan parpol.

Dimana posisi rakyat sebagai pemilik kedautan negeri, tidak lebih hanya sebagai objek politik dan ekonomi yang dieksploitasi demi kepentingan penguasa dan oligarki. Nawacita sebagai komitmen moral diawal kepemimpinan Jokowi, hari ini tinggal dukacita yang dialami rakyat. Alih alih negara hadir dalam setiap kesulitan rakyat, justru negara hadir untuk membuat rakyat semakin sulit. Bagaimana mungkin kekuasaan negara yang dijalankan dengan pendekatan politik tipu-tipu, dapat terus berjalan melenggang, bahkan mampu mempersiapkan dinasti penerus demi melanggengkan kekuasaannya ?

Mari kita simak dengan kejernihan nurani grand strategi yang digelar oleh para penguasa dan oligarki demi mengawal kekuasaannya. Pertama merebut institusi hukum dibawah kendali kekuasaannya, selanjutnya mendisain “unit bodyguard” yang bernaung dibawah institusi hukum, dengan tugas memberangus setiap individu maupun kelompok yang dipandang bersebrangan dengan kepentingan penguasa, dengan dalih demi penegakan hukum. Strategi ini mengadopsi kebijakan Shah Iran era Pahlevi yang membentuk Savak (polisi rahasia) untuk melindungi kekuasaan shah Iran. Kedua adalah menerapkan politik sandera terhadap tokoh parpol maupun elite penguasa, dengan melakukan pembiaran terjadi mega korupsi disemua lini yang melibatkan tokoh parpol dan elite penguasa. Ketiga menyiapkan perangkat hukum demi memuluskan pelimpahan kekuasaan kepada dinasti penerus atau kepada boneka politik yang telah dipersiapkan, melalui mekanisme Pemilu basa basi.

Potret penyelenggaraan negara tanpa semangat politik pengabdian terhadap kepentingan rakyat dan mengabaikan etika maupun budaya politik berbangsa bernegara, akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu meledak menjadi

people power yang dapat merubah konfigurasi peta politik nasional, bahkan tidak menutup kemungkinan akan membuat Indonesia tinggal sejarah. Apakah kita masih saja diam menghadapi carut marut wajah kekuasaan di negeri ini, jika diam tidak lagi bermakna emas, tapi bisa jadi bagian dari penghianatan terhadap rakyat.

Penulis adalah Pemerhati Politik Aceh