BANDA ACEH_ Badan Reintegrasi Aceh (BRA) merupakan buah hasil perjuangan rakyat Aceh sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Namun sungguh disayangkan jika lembaga tersebut justru dijadikan alat untuk menyedot pundi-pundi keuangan negara, sementara hak korban konflik semestinya diberikan justru malah tak tersalurkan sebagaimana mestinya.
“Indikasi korupsi yang merugikan negara hingga Rp 15,3 Milyar untuk bantu pengadaan ikan kakap dan pakan ikan rucah yang telah terbukti fiktif tersebut adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Aceh. Ini sungguh memilukan ketika masyarakat korban konflik sebagai penerima manfaat tak mendapatkan haknya melalui BRA justru tak mendapatkan apa-apa karena bantuan tersebut difiktifkan,” ungkap koordinator Gerakan Muda Peduli Aceh (GeMPA), Arianda Ramadhan, Jumat 19 Juli 2024.
Menurut GeMPA, BRA secara lembaga memang tidak salah, namun tindakan-tindakan oknum-oknum yang diduga telah melakukan tindakan korupsi bantuan korban konflik itu jelas-jelas sangat memalukan. “Untuk itu, demi Marwah perjuangan rakyat Aceh kami mendukung Kejati Aceh mengusut tuntas indikasi korupsi Rp 15,3 M yang bersumber dari APBA 2023 itu. Jangan sampai korban konflik selalu dijual untuk meraup keuntungan bagi segelintir orang,” jelasnya.
Dia mengatakan, Kejati Aceh harus menjadi barometer dalam yang selalu menjaga kepercayaan masyarakat Aceh dan senantiasa memperioritaskan penindakan kasus hukum yang merugikan masyarakat. “Indikasi korupsi belasan milyar anggaran di lembaga yang mewadahi korban konflik ini adalah bentuk kasus yang jelas-jelas merugikan negara dan juga masyarakat Aceh, khususnya korban konflik. Jadi, kami mendukung Kejati Aceh sesegera mungkin menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi penegakan hukum,” ujarnya.
Ariyanda menyebutkan, untuk perbaikan BRA maka lembaga ini harus dibersihkan dari para pelaku korupsi sehingga proses reintegrasi korban konflik di Aceh ke depannya dapat berjalan maksimal.
“Kasus korupsi di lembaga BRA ini merupakan preseden memilukan yang telah mengabaikan perjuangan rakyat Aceh berpuluh tahun, dan juga tindakan yang telah mengabaikan amanah para syuhada korban konflik. Untuk itu, kita berharap kasus ini tak lagi ditunda-tunda dengan dalih pilkada, karena ini murni upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bukan persoalan politik. Jadi, para tersangka yang sudah ditetapkan hendaknya segera dimejahijaukan, dan pihak-pihak lainnya yang turut terlibat hendaknya juga diberikan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…