BANDA ACEH – Berdasarkan data yang tayang di monitor P2K APBA 2024 secara real time sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 realisasi phisik mencapai 21,9% dan Realisasi Keuangan 19,5% padahal Tahun Anggaran 2024 sudah masuk pada akhir simester pertama. Jika melihat dari data yang ada PJ.Gubernur Aceh masih mendapat raport merah apalagi bulan oktober sudah masuk tahun politik dimana Pj. Gubernur Aceh dituntut sukses dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Aceh.

Hal ini diungkapkan Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, Jum’at 17 Mei 2024.

Dia melanjutkan, pada tanggal 8 hingga 20 september 2024 Aceh jadi tuan rumah PON ke XXI dimana perlehatan akbar tersebut dibuka langsung oleh Presiden.

“Jika melihat kedua even tersebut Pilkada serentak dan PON ke 21 maka tidak ada waktu buat Pj Gubernur Aceh untuk bermain main dan menghabiskan waktu untuk mutasi Pejabat. Alahkan bijaknya Pj Gubernur Aceh Focus pada kegiatan Nasional agar bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pj Gubernur Aceh tidak perlu terlibat terlalu jauh sampai dengan masalah tekhnis pemerintahan berikan saja otoritas penuh kepada Kepala SKPA masing-masing,”ujarnya.

Menurut Nasruddin, jika Pj Gubernur Aceh lalai dan disibukkan dengan urusan politik maka dapat dipastikan daya serap anggaran tidak sesuai dengan target. Dari data yang muncul pada LPSE Aceh masih sangat minim jumlah paket yang ditayang untuk ditender padahal ratusan paket yang perlu pelaksanaan segera belum diserahkan dokumen tendernya kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

“Isu mutasi di kalangan SKPA yang sangat kencang akhir akhir ini membuat suasana kantor menjadi tidak normal, semangat kerja kepala SKPA menjadi menurun padahal ketika pelantikan Pj. Gubernur Aceh sudah diingatkan tidak ada mutasi pejabat kecuali keadaan sangat mendesak misalnya ada pejabat yang berhalangan tetap atau meninggal dunia,”katanya.

Pj Gubernur Aceh juga diminta focus aja pada agenda besar yaitu pelaksanaan PON dan Pilkada serentak jangan urus hal hal kecil yang seharusnya bisa dikerjakan oleh kepala SKPA masing masing. “Jika masih ada pemblokiran Akun SKPA mulai sekarang dibuka saja jangan terkesan PJ.Gub Aceh otoriter dan egois,” pungkasnya.[]