Categories: Aceh

Daya Serap APBA 2024 Masih Rendah, Proses Ekatalog Sangat Lamban

BANDA ACEH – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyesalkan lambannya proses pelaksanaan kegiatan APBA 2024 yang nilainya mencapai Rp.11,4 Trilyun. Dari data yang disajikan melalui monitor P2K Aceh yang disiarkan secara real time paket e-katalog sebanyak 659 paket baru diklik 19 paket atau 3% dari total paket kegiatan tahun 2024 yang tersebar di beberapa SKPA antara lain : ESDM 61 paket, Disdik 57, BMA 11, Distanbun 8, RSUZA 8, Arpus 6, Dishub 6, UKM 4, Disnak 3, Dlhk 3, Kominsa 3, RSIA 3, Bpba 2, RSJ 2, Inspektorat 1, Disnaker 1, Dispora 1, Biro Umum 1 paket.

“Lambannya proses e-katalog tidak semata-mata persoalan teknis, tapi banyak disebabkan oleh faktor non tekhnis bahkan politis. TTI menemukan masih banyak paket paket Reguler pada SKPA ditumpangi atas nama Pokir anggota Dewan seperti alat dan peralatan pendidikan, mobiler sekolah, mobiler dayah, lampu penerangan jalan, pengadaan buku, dan paket paket di UMKM semua masuk dalam pokir Dewan,” ungkap koordinator TTI, Nasruddin Bahar, Minggu, 7 Juli 2024.

Menurut TTI, secara tekhnis sebenarnya pihak Dinas tidak punya kendala berarti, tapi karena paket-paket tersebut menyangkut dengan Pokir Dewan maka disitulah terdapat kendala. Dalam pelaksanaan pihak Dinas terlalu dalam di intervensi sampai dengan menjunjuk kontraktor atau Rekanan pelaksana harus mendapat persetujuan Dewan yang punya pokir. Umum nya para anggota Dewan tidak tahu menahu karena sudah diamanahkan kepada masing-masing koordinator Dewan yang bersangkutan.

“Panjangnya proses birokrasi mengakibatnya lambatnya daya serap Anggaran. Sudah menjadi rahasia umum paket paket yang sedang tender juga tidak terlepas dari kebijakan anggota Dewan, banyak paket yang seharusnya sudah diumumkan pemenang sesuai jadwal tapi terus ditunda tunda dan ternyata penyebabnya karena belum adanya persetujuan atau kesepakatan dengan yang punya pokir. Banyak paket yang dilebel Pokir Dewan seperti jalan, jembatan, irigasi, pengaman pantai, pengaman tebing dan sungai yang nilainya mencapai puluhan milyar rupiah itu semua banyak pokir Dewan,”katanya.

TTI mendesak Pemerintah Aceh untuk mempublis paket-paket mana saja yang masuk usulan dari anggota dewan namun sampai hari ini tidak digubris, padahal masyarakat butuh informasi tapi pemerintah Aceh tak bergeming menanggapinya. Seharusnya dapat masyarat bisa lebih cepat mengakses jika Pemerintah Aceh menyediakan ruang utk publik misalnya melalui website Bapeda Aceh. 

“Jika Pemerintah Aceh sering mendapat penghargaan keterbukaan informasi publik menurut kami itu adalah Bulshit atau omong kosong belaka. Faktanya masyarakat butuh informasi anggaran, kegiatan SKPA, penerima bantuan dan lain- lain namun sangat sulit mendapatkannya,” pungkasnya.

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago