Opini : Sri Rajasa, M.BA

BERAWAL dari pernyataan Mahfud MD, menanggapi pidato Presiden Prabowo di Universitas Al’ Azhar Kairo, untuk memberikan pengampunan kepada koruptor, asal mengembalikan keuangan negara, bahwa pernyataan Presiden Prabowo, bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP. Mahfud menambahkan bahwa pernyataannya itu, sebagai bentuk kewajiban mengingatkan Presiden agar tidak terlanjur salah.

Ternyata pernyataan Mahfud MD, mendapat respons menohok Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI dari Gerindra yang mengatakan, pernyataan Mahfud MD tidak perlu digubris, karena tidak sesuai dengan kinerjanya saat Mahfud MD menjabat menteri, Mahfud MD itu manusia gagal. Habiburokhman juga mengatakan, pernyataan Mahfud MD menuduh Presiden Prabowo menghasut untuk melanggar hukum.  

Sikap emosional, intimidatif dan anti kritik kerapkali ditunjukan oleh Habiburokhman dalam berdebat. Hal ini justru semakin memperlihatkan kualitas intelektual Habiburokhman, minim literasi berfikir dan lemah pemahaman soal demokrasi.

Mari kita telusuri rekam jejak Habiburokhman sebagai anggota dewan dan saat ini menjadi Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum. Cara berfikir Habiburokhman, menurut pakar hukum tata negara Universitas Andalas K Simamora, dikategorikan sebagai logical fallacy atau sesat pikir dan sesat bukti.

Hal ini dapat diamati ketika Habiburokhman mengatakan Mahkamah Konstitusi sebagai begal konstitusi, karena putusan MK mengembalikan aturan penetapan batas usia kepala daerah pada saat penetapan calon. Tapi, ketika MK dibawah kepemimpinan Anwar Usman, mengubah batas usia wakil presiden, Habiburokhman segera menyambut dengan pernyataan putusan MK tersebut mengikat dan sah sebagai undang-undang serta wajib dilaksanakan. 

Prilaku Habiburokhman kerap kali melontarkan ancaman kepada wartawan akan melaporkan wartawan, hanya karena berbeda cara pandang. Dalil pembenaran dalam setiap perdebatan, semakin mempertanyakan kualitas Habiburokhman memahami demokrasi. Seharusnya Habiburokhman selaku Ketua Komisi III DPR RI, melakukan introspeksi terhadap tugasnya sebagai pengawas penggunaan APBN di lingkungan institusi hukum, seperti adanya dugaan korupsi pengadaan peralatan intelijen di Kejagung senilai Rp 5,79 Triliun yang diduga akan menyeret jamintel Reda Manthovani (adik ipar Dasco Ketua harian Gerindra).

Oleh karenanya amat naïf, jika Habiburokhman yang minim prestasi dan sumbangsih kepada bangsa ini, menuding Mahfud MD sebagai manusia gagal yang pernah mendapat kepercayaan negara, menduduki sederet jabatan mentereng dan memiliki segudang prestasi dibidang hukum. Fenomena Habiburokhman, adalah sebuah refleksi hilangnya etika kesantunan sebagai produk budaya Indonesia mahakarya para leluhur dan pendiri bangsa. 

Prilaku Habiburokhman, didiagnosa sebagai gejala terjangkit virus buzzer, menyerang akal sehat dan tindakannya membabi buta hanya untuk melindungi majikannya. Sudah saatnya Presiden Prabowo memperkuat vaksin antibody, sebagai langkah pencegahan serangan virus mematikan yang ada didalam internal Presiden Prabowo.

Penulis adalah Pemerhati Intelijen

Opini Oleh : Sri Radjasa, M.BA

PENGADAAN peralatan intelijen di Kejagung dengan nilai fantastis Rp. 5,78 Triliun yang diumumkan pada SIRUP LPSE Kejaksaan Agung RI, telah menuai tanggapan Transparansi Tender Indonesia, karena adanya dugaan mark up harga dan mekanisme lelang yang tidak transparan. Temuan Transparansi Tender Indonesia, tiga vendor peserta lelang pengadaan peralatan intelijen di Kejagung, ternyata sangat diragukan bonafiditasnya, untuk mengikuti lelang senilai ratusan milyar, karena kantor ketiga vendor tersebut, menumpang di perusahaan lain dan tidak memiliki papan nama kantor.

Menanggapi dugaan mark up dari Transparansi Tender Indonesia, Kapuspenkum Kejagung menyatakan, perencanaan pengadaan peralatan intelijen telah ditinjau oleh komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, hal ini merupaka bukti akuntabilitas dan telah melalui mekanisme pengawasan proses pengadaan peralatan intelijen di Kejagung. Keterangan Kapuspenkum Kejagung diatas, semakin memperbesar kecurigaan public, terhadap adanya penyelewengan pada lelang peralatan intelijen di Kejagung. DPR memang memiliki kewajiban menjalankan fungsi pengawasan, atas penggunaan APBN dan menilai apakah proyek tersebut sesuai DIPA. Kewenangan untuk menentukan ada atau tidak kerugian negara, dalam pelaksanaan proyek yang sudah sesuai DIPA APBN, adalah BPK RI sesuai amanat UUD 1945. Kemudian untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, dalam pelaksanaan proyek tersebut, adalah tugas dan kewenangan KPK, sebagaimana diatur dalam UU KPK.

Lebih ironi lagi, menurut info yang dapat dipercaya, bahwa alih-alih komisi III mengambil langkah responsive, dengan meminta keterangan pihak Kejagung, terkait pemberitaan tentang dugaan mark up pengadaan peralatan intelijen di Kejagung, wakil ketua komisi III Moh. Rano alfath, justru sibuk mencari tahu siapa dibalik pemberitaan tersebut. Ada upaya membangun narasi untuk mengaburkan substansi dari pemberitaan kasus lelang pengadaan peralatan intelijen di Kejagung. Sikap wakil ketua komisi III DPR RI, dapat memberi dampak psikologis kepada semua pihak yang akan melaporkan dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Nampaknya patut diduga wakil ketua komisi III DPR RI Moh Rano Alfath terjangkit Stackholm Sindrome.

Pihak Transparansi Tender Indonesia(TTI) telah mengambil sikap tegas akan melaporkan kepada Presiden Prabowo, kasus dugaan mark up pengadaan peralatan intelijen di Kejagung, dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Prabowo dan harapan rakyat untuk mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara.

Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Ekonomi

Opini oleh: Sri Rajasa Chandra, M.BA

STATEMEN Presiden Prabowo saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tanggal 7 Nopember 2024 di SICC, Bogor, Jawa Barat, dengan tegas mengatakan tidak akan segan-segan menindak pejabat yang terjerat kasus korupsi.

Langkah tegas terhadap pejabat koruptor, adalah salah satu dari pokok-pokok pikiran Presiden, dalam memimpin bangsa ini. Ironinya ketika pihak media merespons pernyataan Presiden, dengan menurunkan berita tentang dugaan korupsi pada lelang pengadaan peralatan intelijen di Kejagung senilai Rp. 5,78 Triliun dan meminta Jamintel transparan dalam menyikapi pemberitaan tersebut, justru mengalihkan kepada Kapuspenkum Kejagung untuk menanggapi.

Bahkan, beberapa hari setelah pemberitaan tersebut, muncul pendekatan gaya tak popular, meminta agar pemred men takedown berita tersebut.

Upaya untuk membatasi media, seperti pada pemberitaan tentang dugaan korupsi lelang pengadaan peralatan intelijen di Kejagung, tidak saja sebagai upaya menghalang-halangi kebebasan media, tapi sebagai tindakan insubordinasi terhadap perintah Presiden Prabowo untuk memberantas pejabat korupsi.

Terlebih lagi dugaan korupsi terjadi di Kejagung, sebagai garda terdepan pengawal kebijakan Presiden Prabowo dibidang pemberantasan korupsi. Bukan saatnya lagi untuk menakuti pihak-pihak yang berjuang melawan korupsi.

Kepada Presiden Prabowo, seyogyanya membuka saluran komunikasi, dalam rangka menghimpun informasi terkait pejabat korup, sehingga selaku Presiden mampu melakukan langkah responsive demi menyelamatkan uang negara, ditengah negara mengalami kesulitan keuangan.

Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Ekonomi

EMPAT orang pemuda kampung bersepakat mencari rezeki dengan cara tak wajar. Mereka masuk ke hutan untuk menuntut ilmu hitam demi kekayaan. Orang-orang menyebutnya sebagai pesugihan atau jalan pintas untuk mendapatkan uang dan kekayaan. 

Di hutan, empat sekawan itu melaksanakan ritual babi ngepet.  Terminologi Aceh tidak mengenal istilah babi ngepet yang populer di kalangan masyarakat Jawa. Kalau pun dipaksakan dalam bahasa Aceh istilah babi ngepet menjadi “bui jieseup” atau “setan bui” untuk merampok kekayaan orang dengan cara gaib. 

Demikianlah, setelah mengasingkan diri selama 44 hari yang jauh dari kampung, akhirnya mereka bertemu dengan siluman babi. Ini jelas bukan usaha yang mudah. Namun setiap usaha yang dilaksanaan dengan sungguh-sungguh, walaupun agak miring-miring ke kiri, tidak sia-sia.

Setelah bertemu siluman babi, empat pemuda itu akhrinya bertemu menguasai ilmu babi ngepet secara sempurna. Sebagai sesama petapa, mereka merasa perlu membangun jiwa corsa dan sepakat bergerak dalam satu wadah bernama “Perhimpunan Babi Ngepet and The Gank”. 

Dari nama ini tumbuh semangat kebersamaan dan kekompakan. Apalagi usaha mereka masuk dalam kelompok usaha berisiko tinggi; menggasak harta orang lain. Mereka harus saling bantu saat satu dari mereka berkasus.

Nah, ilmu telah dikuasai. Organisasi pun terbentuk. Jiwa korsa terpantri di hati. Kini tinggal beraksi. Apalah arti ilmu tinggi jika tidak dipraktikkan. Mereka pun mencoba peruntungan dengan aksi pertama.

Malam itu, mereka menyediakan sesaji di atas kembang setaman, minyak wangi, kopi pahit, kemenyan, darah ayam cemani, dan baskom berisi air. Di bagian tengah baskom terdapat lilin yang menyala. 

Sementara itu, bentuk kerja sama istri-istri ke-empat pemuda itu adalah tetap setia menjaga api lilin agar tetap tenang. Apabila sewaktu-waktu api dari lilin bergoyang, sang istri harus memadamkan supaya suami mereka yang menjelma menjadi babi ngepet selamat dari amukan massa.

Selanjutnya, ke-empat pemuda itu membungkus badan dengan kain hitam. Setelah merapal mantra, mereka pun menjelma menjadi babi. Meski tubuh mereka babi, otak mereka tetap otak manusia. Meski dalam wujud babi mereka harus tetap waspada untuk berkeliling kampung menggasak harta benda warga. 

Babi ngepet itu menggesek-gesekan badan mereka ke dinding rumah yang ditarget dan secara ajaib uang serta perhiasan berpindah kepada mereka. Sebelum matahari terbit para babi ngepet pulang ke rumah masing-masing. Dan di dalam kain hitam, terkumpul uang dan perhiasan senilai lebih dari Rp 22 juta.

Hasil yang lumayan untuk kerja semalam. Setelah dibagi sesuai dengan kesepakatan, empat sekawan itu memberikan uang hasil usaha mereka kepada istri mereka masing-masing yang setia selama mereka beroperasi. 

Salah seorang istri dari genk babi ngepet ini gemar live di Tiktok dan memamerkan hasil usaha suaminya dengan cara haram. Ya, tentu ini adalah tindakan wajar. Apalagi si istri juga mendapatkan jatah dari setiap aksi kejahatan mereka. Jadi, bisa disimpulkan, kerjasama dan kesetiaan istri adalah kunci keberhasilan aksi babi ngepet.

Aksi demi aksi babi ngepet terus dilakukan. Tentu dalam skala yang lebih besar. Dan belum begitu lama aksi mereka beritanya sempat viral karena dalam semalam mereka bisa merampok lebih dari Rp. 70 juta.

Uang dan barang berharga warga kampung terus menerus dirampok. Sementara aparat kampung tidak bisa bertindak. Padahal warga tahu, sejurus dengan raibnya harta warga, empat pemuda itu bergelimang harta. Mereka tanpa ragu memamerkan harta rampokannya di media sosial.

Meskipun nyata sudah mereka merampas harta warga, namun hukum di negeri ini tidak mampu menjeratnya. Apalagi empat sekawan ini dikenal luas, benar-benar licin. Bahkan meski masyarakat tahu bahwa babi ngepet itu adalah mereka, hampir tak ada bukti yang kuat untuk menjerat mereka ke mahkamah kampung. 

Hanya ada desas-desus. Sementara mereka terus menumpuk kekayaan dengan jumlah yang di luar nalar.  Aksi ini terus mereka lakukan. Gaya hidup mereka pun perlahan berubah. Menjadi lebih hedon. Bahkan salah satu dari mereka ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa. 

Mungkin dia sudah bosah menggesek-gesekkan badan ke dinding rumah warga sehingga merasa perlu memegang brangkas dana gampong.  

Bagi empat sekawan itu, babi ngepet hanyalah jalan untuk menumpuk kekayaan. Jika satu saat nanti mereka harus menjadi siluman babi sebagai panutan pemuda kampung yang ingin menjadi babi ngepet, itu tidak masalah. 

Malah dari kacamata bisnis, sangat baik menciptakan ekosistem babi ngepet. Empat sekawan itu tinggal menunggu upeti dari junior mereka di rumah masing-masing sambil live di Tiktok.

Oleh; Fauzan Azima

(*Mantan Panglima GAM Linge)