SUBULUSSALAM - Pengurus Koperasi pengelola cikal bakal kebun Plasma PT Laot Bangko, hari ini menyurati Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, Jumat, (31/1).

Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Plasma PT Laot Bangko beserta pengurus, mereka langsung mendatangi kantor DPRK Subulussalam.

Kedatangan mereka diterima langsung oleh Hasbullah, Ketua Komisi B anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota setempat itu.

Padalnya, sejak tahun 2019 Koperasi Unit Desa (KUD) dibentuk sebagai wadah kemitraan antara desa yang berbatasan langsung dengan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Laot Bangko.

Disana, terdapat 8 (Delapan) Desa/Kampong yang berbatasan langsung. Mirisnya, hingga saat ini kebun plasma tersebut belum juga terealisasikan.

Berdasarkan Keputusan Walikota Subulussalam yang bernomor: 188.45/69/2020 Tentang Penetapan Lokasi Plasma dengan Pola Kemitraan Dengan Perusahaan Perkebunan PT Laot Bangko Antara Koperasi Satu Tujuan Kampung Baru, Sepakat Bersama Sikelang, Jontor Maju Bersama, Tangga Besi Maju Sejahtera, Kuta Cepu Bersatu, Batu Napal Mandiri, Al-Baroqah Kampong Singgersing dan Namo Buaya Sejahtera, telah ditetapkan lokasi plasma tersebut.

"Dalam SK tersebut sudah ditetapkan lokasi plasmanya, namun hingga hari ini belum kebun plasma yang dimaksud belum juga dieksekusi," ujar Jarkasih Ketua Koperasi Al-Baroqah.

Ia pun berharap, adanya kejelasan terkait realisasi kebun plasma yang diketahuinya sebagai suatu kewajiban Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita sangat berharap kepada Pemerintah maupun DPR Kota Subulussalam agar tegas dan serius terkait realisasi kebun plasma di Kota Sada Kata yang kita cintai ini," pungkasnya. (JD)

ACEH SELATAN - Suara pak Badu (bukan nama sebenarnya) sedikit gagap, saat media ini mengkonfirmasi terkait dugaan setoran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 persen yang melibatkan orang nomor satu di kantor cabang dinas pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, Annadwi.

"Tidak benar itu pak," kata pak Badu melalui saluran seluler kepada media ini, pekan lalu.

Isu tersebut merebak, setelah pemberitaan di media online, Senin 20 Januari 2025 lalu, dimana Annadwi diduga melakukan pungutan liar terhadap kepala sekolah SMA/SMK di Kabupaten Aceh Selatan. Tuduhan tersebut meliputi fee 1 persen dana BOS, 1 persen dana DAK proyek sekolah, hingga uang pelicin Rp.10 hingga 30 juta untuk penempatan kepala sekolah.

Tak terima dengan tuduhan tersebut, bekas kepala SMAN Simpang Kiri Subulussalam itu dengan tegas membantahnya.

"Semua tuduhan itu tidak benar, kami bekerja sesuai aturan dan fokus pada peningkatan mutu pendidikan," kata Annadwi saat itu.

Bahkan pernyataan Annadwi tersebut turut diamini Muzakir selaku ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang disinyalir juga menikmati fulus dana BOS tersebut.

"Jangan politisasi pendidikan di Aceh Selatan," ujar Muzakir.

Terlepas benar atau salah pemberitaan tersebut, namun informasi awal itu datang dari beberapa kepala sekolah yang melaporkan kepada media online yang kemudian membuat heboh dan viral.Saking viral nya isu tersebut, langsung ditanggapi oleh anggota DPRA Aceh Muhammad Iqbal.

Dalam keterangan persnya, Muhammad Iqbal meminta kepala Dinas Pendidikan Aceh untuk segera mengevaluasi kinerja Annadwi sebagai Kacabdin Aceh Selatan. Maklum, saat ini sekretaris Golkar Aceh Selatan itu duduk di Komisi VI yang membidangi pendidikan.

Memang susah untuk membuktikan isu terkait dugaan setoran dana BOS oleh kepala sekolah ke Kacabdin tersebut. Sebab, dilakukan secara terstruktur masif dan sistematis, ibarat kentut baunya ada, tapi wujudnya tidak ada.

"Susah untuk kita membuktikan dugaan kasus setoran dana BOS tersebut, karena kan saling berhubungan, apa berani kepala sekolah mengatakan hal tersebut," kata sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Lebih lanjut, jelas sumber tersebut, dana BOS masing-masing sekolah itu berbeda tergantung jumlah siswanya. Sebut saja, SMAN Unggul Tapaktuan misalnya, jumlah siswa nya hampir 700 orang dan jika dikalikan Rp.1.600.000 masing -masing siswa, maka dana BOS di sekolah tersebut mencapai Rp.1 milliar lebih.

" Jadi jumlah dana BOS masing -masing sekolah itu beda beda, tergantung jumlah siswanya," sebut sumber tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, Rabu, 29 Januari 2025 jumlah sekolah SMA/SMK di seluruh Aceh Selatan mencapai 46 sekolah dengan jumlah siswa sekitar 7.799 orang. Jika dikalikan masing-masing siswa mendapatkan dana BOS Rp.1.600.000 per siswa maka setiap tahunnya ada Rp. 12.446.400.000 (Dua belas milliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Jika benar isu dugaan yang berkembang saat ini, masing -masing kepala sekolah harus menyetor 1 persen dari Dana BOS setiap tahunnya kepada Kacabdin Aceh Selatan, maka berapa fulus yang diperoleh orang nomor wahid di Kacabdin tersebut.|HS

ACEH SELATAN - Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap persetujuan/ rekomendasi yang diberikan terkait perizinan PT Pinang Sejati Utama (PSU) serta meminta Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi dan meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan tambang tersebut. Hal itu tentunya bukan tanpa alasan, kehadiran perusahaan yang beroperasi di Simpang Dua kecamatan Kluet Tengah kabupaten Aceh Selatan itu selain kurang bermanfaat bagi daerah dan masyarakat, juga disinyalir telah mengabaikan sejumlah peraturan perundang-undangan.

Penegasan itu disampaikan oleh Koordinator Gerpala, Fadhli Irman, Rabu, 29 Januari 2025.

Menurut Fadhli Irman, pihaknya tidak terlalu heran jika PT PSU berani mengangkut material bijih besi ke pelabuhan Tapaktuan tanpa adanya pengamanan dan pemenuhan standar lingkungan, hingga debu hingga material yang dibawa perusahaan berceceran di jalan. Pasalnya, sebelum itu perusahaan tersebut bahkan berani beroperasi tanpa mengantongi dokumen asli analisis dampak lingkungan (AMDAL).

Lanjut Irman, jika kita lihat berdasarkan pengakuan PT Indotama Adya Consultan di media, ternyata hngga 27 Mei 2024 lalu PT PSU belum mengantongi dokumen asli AMDAL/RKL dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dikarenakan belum melunasi pembayaran kepada pihak konsultan AMDAL sehingga dokumen itu ditahan. Namun ironisnya, perusahaan tersebut tetap berani beroperasi dan terlihat pemerintah Aceh Selatan justru melakukan pembiaran.

"Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 22 secara jelas disebutkan bahwa setiap usaha dan / atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal, termasuk perusahaan pertambangan," ujarnya.

Kemudian, kata Irman, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Dan dokumen tersebut menjadi salah satu syarat wajib dalam persetujuan pemberian rekomendasi dan perizinan terhadap sebuah perusahaan pertambangan. "Jika perusahaan belum mengantongi dokumen asli AMDAL, sudah dapat mengantongi rekomendasi/persetujuan pemkab hingga Izin dari Pemerintah Aceh, bahkan telah berani beroperasi tanpa dokumen asli AMDAL tersebut, patut diduga ada pembiaran yang dilakukan pemerintah sejak lama,"bebernya.

Irman menambahkan, pada BAB XVI bagian kedua pasal 73 ayat 1 Qanun Aceh nomor 15 tahun 2013 tentang Pengelolaan Tambang Mineral dan Batubara juga ditegaskan bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan. "Jika PT PSU justru mengabaikan hal ini dan melakukan kegiatan yang membuat masyarakat terkena dampak negatif dari kegiatannya tersebut, seperti membiarkan debu dan material angkutan berceceran di jalan yang dilintasi masyarakat, maka hal itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mengabaikan amanah dari qanun pertambangan Aceh tersebut,"katanya.

Fadhli Irman juga mensinyalir kehadiran PT PSU selama ini tidak memberikan dampak baik dan tidak berkontribusi terhadap daerah dan masyarakat, baik itu untuk pendapatan asli daerah (PAD) maupun berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR). 

Berdasarkan surat pernyataan komisaris utama PT PSU yang ditandatangani Tommy Ciputri tanggal 3 Januari 2024 sudah tertera bahwa PT PSU akan memberikan sebagian CSR kepada Pemda Aceh Selatan sebesar Rp 500.000.000,- /tahun dengan metode cicilan sebesar Rp. 50.000.000,- /bulan selama sepuluh bulan. Namun mirisnya, hingga saat ini hal tersebut juga tak kunjung dipenuhi, sehingga semakin jelas bahwa perusahaan tersebut telah mengabaikan pernyataan yang dibuat sendiri dan telah mengangkangi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

Irman menjelaskan, kewajiban CSR perusahaan telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan PP 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dimana, dalam Pasal 74 UU PT tersebut ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika kewajiban ini tidak dijalankan, perusahaan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal itu juga dipertegas dalam pasal 2 dan 3 PP nomor 46 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada bagian penjelasan Pasal 2 PP 47/2012 itu juga telah diterangkan bahwa pada dasarnya setiap perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat. "Kemudian, pada pasal 7 PP 47 tahun 2012 ditegaskan bahwa ketika sebuah perseroan (PT) yang bergerak di bidang dumber daya alam tidak melaksanakan tanggung jawab TJSL atau CSR dikenakan sanksi," sebutnya.

Tak hanya itu, kata Irman, berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat bahwa PT PSU tidak hanya melakukan penambangan bijih besi namun juga emas di kawasan tersebut. "Hal ini juga perlu dicek lebih lanjut, karena apabila benar IUP yang dipegang hanya bijih besi, sementara penambangan emas juga dilakukan maka daerah dan negara juga secara dirugikan," tambahnya.

Irman mengatakan, melihat kondisi dan fakta yang terjadi selama ini, maka Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Selatan sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang diatur langsung melalui pasal 68 dan 69 qanun Aceh nomor 15 tahun 2013, seyogyanya mengevaluasi dan melakukan peninjauan ulang terhadap izin yang dipegang oleh PT PSU. "Seharusnya Pj Bupati dan Pj Gubernur melakukan peninjauan kembali terhadap izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut," katanya.

Tak hanya itu, Irman juga berharap agar Bupati dan Gubernur Aceh terpilih dapat melakukan evaluasi dan peninjauan kembali semua perusahaan pertambangan yang ada di Aceh Selatan, khususnya untuk perusahaan yang mengabaikan kewajibannya selama ini. "Berdasarkan qanun nomor 15 tahun 2013, maka Bupati dan Gubernur dapat mencabut IUP yang telah diterbitkan apalagi jika pemegang IUP tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana amanah perundang-undangan," tegasnya.

Pihaknya juga akan mencoba melakukan advokasi lebih jauh terkait keberadaan perusahaan pertambangan di Aceh Selatan dan siap untuk turut menyurati Gubernur Aceh hingg Kementeria ESDM terkait indikasi pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.

"Bukan cuma PT PSU, tetapi perusahaan-perusahaan pertambangan lainnya yang selama ini beroperasi di Aceh Selatan juga harus taat kepada aturan. Jangan sampai kekayaan alam daerah kita diambil, namun manfaatnya tak ada buat daerah dan masyarakat, bahkan kontribusi untuk peningkatan PAD saja tak ada. Apalagi, jika ada perusahaan pertambang yang justru mengabaikan amanah perundang-undangan, tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. Jangan sampai kehadiran perusahaan pertambangan di daerah kita ini justru lebih besar mudharatnya ketimbang manfaatnya," pungkasnya.

ACEH BESAR- Pengamat politik Dr Nasrul Zaman ST MT mengkhawatirkan pelantikan Bupati terpilih Aceh Besar akan terkendala akibat ketiadaan dukungan pencairan anggaran.

Dalam rilisnya yang diterima, Minggu (26/1), Nasrul mengulas keputusan pembredelan Sulaimi sebagai Sekda Aceh Besar yang berlaku sejak ditetapkan 20 Desember 2024 dan dilantik menjadi Staf Ahli pada 17 Januari 2025 mengakibatkan APBK Aceh besar “down“, bahkan mengancam pelantikan bupati terpilih.

"Aceh Besar sekarang sedang diterpa masalah tata kelola keuangan yang berat karena APBA 2025 yang dokumennya harus ditandatangani oleh Sekda yang dibredel Sulaimi terpaksa tidak bisa diproses menunggu Sekda definitif yang baru," paparnya.

"Hal ini bisa saja akan membuat pelantikan Bupati/wakil bupati definitif 2025-2030 hasil pilkada 2024 yang lalu tertunda dan dilantik tidak tepat waktu akibat ketiadaan dukungan pencairan anggaran," ulangnya.

Menurut Nasrul, keputusan gegabah dan emosional itu telah membuat Aceh Besar riuh dan ricuh di mana semua masyarakat mempertanyakan dan mempersoalkan sikap kesewenang-wenangan Pj bupati terhadap Sekda Sulaimi sejak awal menjadi Pj Bupati Aceh Besar.

"Perilaku semena-mena ini baru pertama sekali terjadi di Aceh Besar dan kita sangat menyayangkannya karena telah menjadi contoh buruk pelaksanaan pemerintahan," tulisnya.

"Kita berharap kepemimpinan Aceh Besar yang baru nanti dapat memberi harapan perbaikan dan keteladanan sehingga hukuman kehadiran pemimpin yang zalim bisa terlupakan dari ingatan," demikian Nasrul.||Alfianpasee