Aceh Tenggara_ Selama Januari 2025, sebanyak 364 orang sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Aceh Tenggara.
Kapolres Aceh Tenggara AKBP R Doni Sumarsono melalui Kasat Lantas Iptu Irwansyah Putra Pelis mengatakan, selama Januari 2025 sebanyak 364 orang sudah memiliki SIM.
Irwansyah mengatakan, untuk pemohon pembuatan SIM A sebanyak 113 orang, SIM B 17 orang dan SIM C sebanyak 234 orang.
Menurut Iptu Irwansyah, masyarakat yang mengurus SIM semakin meningkat, bila dibandingkan pada sebelumya.
Iptu Irwansyah mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pengendara agar segera mengurus SIM.
Serta mentaati peraturan berlalulintas seperti membawa dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Kemudian menggunakan helm agar saat petugas Kepolisian melakukan razia di jalan raya para pengendara tetap aman.
(Sultan Habibi)
BENER MERIAH — Personel Satreskrim Polres Bener Meriah berhasil mengungkap kasus pembunuhan dalam waktu kurang dari 24 jam. Pelaku berinisial EA (31), yang merupakan suami korban, ditangkap di Kampung Brangun Teleden, Kecamatan Bandar, Bener Meriah, pada Jumat, 31 Januari 2025.
Kapolres Bener Meriah, AKBP Tuschad Cipta Herdani, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini dipimpin oleh Kasatreskrim Iptu Jefryandi. Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima informasi dugaan tindak pidana pembunuhan di Kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Bener Meriah. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku berhasil ditangkap dalam waktu kurang dari 24 jam.
"Alhamdulillah, kurang dari 24 jam pelaku sudah ditangkap. Bersamanya juga diamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor, satu kapak, satu bilah parang, satu sangkur, uang tunai dua juta rupiah,satu kalung emas, satu dompet beserta KTP korban, satu unit handphone, satu lembar papan, dua cangkul, satu selang, satu karung semen bekas, sepasang sepatu both, dan satu set pakaian korban. Saat ini, pelaku beserta barang bukti diamankan di Satreskrim Polres Bener Meriah untuk proses hukum lebih lanjut," kata Tuschad, dalam konferensi pers di Polres Bener Meriah, Jumat, 31 Januari 2025.
Ia menjelaskan, bahwa pada Rabu, 29 Januari 2025, seorang saksi yang sedang berkebun sempat mendengar percakapan pelaku. Kebetulan, kebun saksi bersebelahan dengan kebun pelaku. Saat hendak pulang, saksi juga mendengar suara perempuan meminta ampun dari arah kebun pelaku.
Keesokan harinya, lanjut Tuschad, saksi menghubungi adik korban untuk memastikan apakah kakaknya sudah pulang ke rumah. Setelah mendapat jawaban bahwa korban tidak pulang, saksi mulai curiga dan mengajak beberapa warga lainnya untuk mendatangi kebun pelaku.
"Saksi merasa curiga, sehingga menghubungi adik korban untuk memastikan keberadaan korban. Setelah itu, warga melakukan pencarian. Saksi juga melaporkan temuannya kepada aparat desa, yang kemudian diteruskan ke pihak kepolisian," ujarnya.
Tuschad menambahkan, sesampainya di kebun pelaku, warga menemukan kejanggalan berupa timbunan tanah baru. Polisi dan warga kemudian melakukan penggalian dan menemukan jenazah AN (35), yang merupakan istri pelaku, yang dimasukkan di dalam drum.
"Jenazah korban langsung dievakuasi oleh personel Polres Bener Meriah dan warga ke Rumah Sakit Muyang Kute, Kabupaten Bener Meriah, untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut," pungkas Tuschad.
Tuschad juga memastikan bahwa kasus tersebut akan ditangani secara profesional dan transparan. Pelaku akan dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun penjara.
Di samping itu, ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi lebih jauh terkait kasus tersebut. Selain itu, masyarakat juga diminta dapat segera melaporkan apabila menemukan indikasi kejahatan atau hal-hal mencurigakan di sekitar.
ACEH SELATAN - Pengangkutan dan penumpukan material tambang bijih Besi di pelabuhan Tapaktuan tidak hanya menimbulkan keresahan akibat debu, tapi bisa juga berdampak pada pencemaran lingkungan perairan laut. Hal tersebut disampaikan koordinator For-PAS T.Sukandi kepada SaranNews, Kamis 30 Januari 2025.
Menurut T.Sukandi, beberapa waktu lalu dinas lingkungan hidup juga melakukan pemantauan ke lokasi tumpukan bijih besi yang terletak di pelabuhan Tapaktuan tersebut.
Saat itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan T.Masrizal, S.Hut, M.Si dalam keterangan pers nya mengatakan tumpukan material tambang di pelabuhan tapaktuan berpotensi cemari lingkungan.
Lebih lanjut, T.Sukandi menjelaskan jika kondisi tak elok ini terus dibiarkan,maka akan mengancam kehidupan biota laut seperti plankton, nekton dan bentos (hewan, tumbuhan serta mikroorganisme).
" Jika kondisi ini terus-menerus dibiarkan,maka akan mencemari lingkungan perairan laut yang ada di sekitar pelabuhan," sebut T.Sukandi
T.Sukandi menambahkan seharusnya pihak aparat penegak hukum dapat merespon dengan cepat terkait kondisi yang terjadi saat ini. Sebab, masyarakat yang tinggal disekitar pelabuhan sudah resah dengan debu yang diakibatkan oleh angkutan hasil tambang bijih besi milik PT.PSU tersebut.
"Kita minta APH segera mengambil langkah-langkah responsif terkait kondisi yang terjadi saat ini," tutup Sukandi.|HS
ACEH TENGGARA_ Ketua Aliansi Barisan Sepuluh Pemuda, Dahriansyah, meminta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara membeberkan nama-nama honorer yang dibayarkan gajinya oleh setiap instansi pada pemerintahan setempat.
“Kami tantang BPKD membuka nama-nama itu, agar ketahuan siapa yang resmi digaji sebagai honorer,” kata Dahriansyah, kepada media Rabu 29 Januari 2025.
Perekrutan honorer ini ada dugaan ketidakadilan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menurutnya sejumlah orang yang tidak pernah menjadi honorer atau bahkan tak mengikuti tes, ternyata bisa lulus dalam seleksi itu, ungkapnya
"Banyak honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi justru gagal atau tidak lulus," ucapnya.
Dahriansyah mengaku berdasarkan investigasi di lapangan, bahwa honorer setiap masing masing instansi sangat membludak. Hal ini dikhawatirkan hak honorer yang sudah bertahun tahun mengabdi diamputasi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. “Kami juga mendesak Inspektorat Aceh untuk turun ke Aceh Tenggara, agar dapat memeriksa data-data honorer di masing-masing instansi,” ujarnya.
Jika pemerintah Aceh Tenggara melalui BPKD tidak berani membuka nama-nama honorer di masing-masing instansi, kata dia, pihaknya akan kembali menggelar aksi demonstrasi seperti dilakukan sebelumnya.
(Sultan Habibi)
ACEH SELATAN - Anggota DPRK Aceh Selatan Dedi Saputra, ST meminta kepada PT.Pinang Utama Sejati (PSU) agar menepati janji terkait dana CSR yang dijanjikan dalam surat penyataan yang ditandatangani komisaris utama Tommy Ciputro 03 Januari 2024 lalu.
"Kita minta pihak perusahaan segera menepati janji terkait dengan dana CSR Rp.500 juta dengan sistem penyetoran Rp.50 juta per bulan sebagaimana tertera dalam surat penyataan tersebut, " kata legislator dari partai Nasdem itu.
Lebih lanjut, wakil ketua komisi III DPRK Aceh Selatan ini menjelaskan seharusnya PT.PSU patuh dan taat dengan apa yang sudah di sampaikan dalam surat pernyataan tersebut. Sebab, jika merujuk pada surat tersebut seharusnya di akhir tahun 2024 dana CSR itu sudah disetor ke rekening Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
"Informasi yang saya terima, hingga Januari 2025 PT.PSU belum memenuhi janjinya terkait dengan dana CSR tersebut," lanjut Dedi Saputra.
Dedi Saputra menambahkan, jika memang PT.PSU tidak mampu memenuhi janjinya itu, maka lebih baik proses pengangkutan bijih besi yang selama ini telah dilakukan, dihentikan saja karena tidak ada manfaatnya untuk daerah.
" Kalau PT.PSU tidak komitmen dan konsisten dengan pernyataan yang sudah dibuat, maka hentikan saja proses pengangkutan bijih besi dari menggamat ke pelabuhan Tapaktuan tersebut, " tutup Dedi Saputra.|HS
SUBULUSSALAM – Sempat viral Media Sosial (Medsos) dengan kosongnya obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam, hingga salah satu dr Spesialis di Rumah Sakit (RS) berplat merah itu menuliskan curahan hatinya di laman Facebook pribadinya. Menanggapi pemberitaan media ini, yang tersebar terkait kekosongan obat di RS tersebut, tuai tanggapan dari management RSUD yang…
ACEH BESAR- Polemik pencopotan Drs. Sulaimi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar, memicu perhatian publik. Hal ini diduga terjadinya ketegangan antara Sulaimi dan Muliadi yang merupakan sepupu dari Muhammad Iswanto (Pj Bupati Aceh Besar), Jum’at 17 Januari. Adapun ketegangan itu terjadi setelah pelantikan sulaimi sebagai staf Ahli Bupati. Setelah acara Sulaimi lansung meninggalkan ruangan pelantikan,…
BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko meresmikan Lapangan Tenis Trengginas Polda Aceh, Jumat, 17 Januari 2025. Peresmian tersebut turut dihadiri Wakapolda Aceh Brigjen Misbahul Munauwar, Irwasda, pejabat utama, serta para Kapolres dan Kapolresta jajaran. Achmad Kartiko mengatakan, Lapangan Tenis Trengginas sudah ada sejak lama, sejak Polda Aceh dibangun. Namun, kini Polda Aceh mendapat…
ACEH TENGGARA_Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Aceh Tenggara menuju Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara persisnya Ketambe, Lawe Sigala-gala, Darul Aman, Batu Dua Ratus, Desa Kuning Kecamatan Bambel, Desa Lawe Dua rusak parah, Kamis, 16 Januari 2025. Kemudian di Desa Bandar Purba, Mardinding dan sekitarnya, Kinangkong dan daerah lainnya Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara amblas dan…
ACEH TENGGARA_Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Sosial setempat menyalurkan bantuan masa panik kepada korban yang terdampak musibah kebakaran di Desa Kuta Galuh Asli, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara. Seperti yang diberitakan sebelumnya, 4 unit rumah warga di Desa Kuta Galuh Asli terbakar saat menjelang subuh, 3 unit…
ACEH SELATAN – Proyek rehab Puskesmas di Kecamatan Labuhan Haji dan Labuhan Haji Barat diduga dikerjakan asal jadi dengan pengawasan yang longgar dan lemah. Hal tersebut berdasarkan amatan dan hasil investigasi LSM Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI) beberapa waktu lalu. Sebab, ditemukan adanya kejanggalan dan ketidak beresan dalam pengerjaan proyek fisik di Dinas Kesehatan…
ACEH TENGGARA_Sebanyak empat rumah berdinding kayu dan berdempetan di Desa Kuta Galuh Asli, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, hangus terbakar, Selasa 14 Januari. Peristiwa itu terjadi pada saat menjelang subuh, api menyala saat warga terlelap dalam tidur. Dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa atau luka. Menurut warga kebakaran itu diduga karena korsleting listrik,…
ACEH JAYA_Ratusan masyatakat Kecamatan Pasie Raya gelar aksi damai di kantor Bupati Aceh Jaya, aksi damai digelar untuk menyampaikan aspirasi terkait konflik gajah liar yang semakin meresahkan warga di kawasan Kecamatan tersebut, Dalam Aksi tersebut yang berlangsung di halaman kantor Bupati, Selasa 14 Januari 2025, warga meminta penjabat (Pj) Bupati dan DPRK Aceh Jaya untuk…
ACEH SELATAN – Tahun 2024, pemerintah kabupaten Aceh Selatan hanya menyediakan 100 formasi untuk Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK). Itupun dibagi kedalam 3 (tiga) kategori antara lain 41 tenaga guru, 32 tenaga teknis dan 27 tenaga kesehatan. Tentu saja, kebijakan pemerintah daerah ini ada pro dan kontranya karena ketersediaan formasi yang sangat terbatas. Sebab, jika…
Tapaktuan – Jika agenda pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih disepakati mengikuti Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), maka sudah sepatutnya pelantikan Bupati dan Walikota terpilih juga harus mengikuti UUPA. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRK Aceh Selatan Firauza Heldin, Senin 13 Juni 2025. Untuk itu, kata Firauza, DPRK…
