Categories: Aceh

Camat Samadua Diminta Buka Suara Jangan Bungkam Seribu Bahasa, Kritik IMPS Disebut sebagai Alarm Moral Anak Muda

BANDA ACEH – Suara mahasiswa Samadua kembali menggema, kali ini menyoroti dugaan intervensi Camat dalam penerbitan rekomendasi tambang. Namun di tengah riuh tudingan, muncul suara yang menyejukkan dari kalangan senior diaspora Samadua di Banda Aceh.

Dadam Iswanda, perwakilan Ikatan Kekeluargaan Samadua Aceh Selatan (IKSAS) di Banda Aceh, yang menilai kritik Ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar Samadua (IMPS) Fatan Sabilulhaq bukan serangan, melainkan bentuk kepedulian dan keberanian moral generasi muda terhadap tata kelola pemerintahan yang kian kehilangan transparansi.

“Kritik Fatan itu bukan kegaduhan, tapi panggilan nurani. Justru Camat Samadua seharusnya segera memberikan klarifikasi terbuka, bukan bungkam seribu bahasa. Diam hanya akan memperkuat dugaan publik bahwa ada kebenaran yang sengaja disembunyikan,” ujar Dadam Iswanda di Banda Aceh, Sabtu, 18 Oktober 2025.

Menurut informasi yang ia peroleh, Fatan memiliki foto surat rekomendasi tambang dan rekaman suara yang menyebut bahwa rekomendasi itu dibuat atas perintah Camat Samadua, bahkan dengan dalih arahan dari bupati Aceh Selatan.

“Karena itulah Fatan menyatakan siap melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh bila surat itu tak segera dicabut. Ia tidak asal bicara,” tambah Dadam.

Menariknya, kata Dadam, Ketua IMPS Fatan memilih tidak menyebarkan rekaman itu ke publik, sebuah sikap yang oleh Dadam disebut sebagai bentuk kedewasaan dan tanggung jawab moral untuk tidak memperkeruh suasana.

“Anak muda ini justru menahan diri. Ia memilih jalur etis ketimbang sensasi. Tuduhan bahwa ia menciptakan kegaduhan jelas tidak berdasar,” tegas Dadam.

Menurutnya, yang diperlukan saat ini bukan pembungkaman suara mahasiswa, tetapi klarifikasi terbuka dan jujur dari pejabat publik yang disebut-sebut dalam polemik tersebut.

“Kritik adalah vitamin demokrasi. Jika pejabat alergi terhadap kritik, maka yang sakit bukan mahasiswa, tapi sistemnya,” kata Dadam tajam.

Ia menambahkan, Camat dan pemerintah daerah semestinya menyambut kritik itu sebagai bentuk kontrol sosial, bukan ancaman. Sebab, di balik persoalan surat tambang ini, masyarakat Samadua sejatinya hanya ingin satu hal: pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan perusahaan tambang. 

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago