ABDYA – Di tengah riuhnya kepentingan modal dan janji investasi yang sering kali membungkam suara rakyat, sebuah keputusan sederhana dari Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safaruddin, S.Sos., M.S.P., justru menggema jauh melampaui ruang kantornya.
Pada 8 Oktober 2025, Bupati Safaruddin menandatangani surat bernomor 500.10.2.3/2422, selembar dokumen resmi yang mencabut rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PT. Laguna Jaya Tambang.
Tak banyak pemimpin yang berani melawan arus. Namun Safaruddin memilih jalan yang tak populer, berpihak kepada rakyat dan lingkungan.
Langkah tegas itu menjadi tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Aceh Nomor 8/INSTR/2025 tentang Penataan dan Penertiban Perizinan dan Non-Perizinan Usaha Sektor Sumber Daya Alam. Tapi di balik bahasa birokrasi yang kaku, keputusan itu menyimpan makna yang lebih dalam bahwa sebuah pernyataan moral bahwa tanah, air, dan udara bukan sekadar angka dalam laporan perusahaan, melainkan sumber hidup bagi rakyatnya.
“Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya akan menata kembali usaha sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan, sebagai bentuk keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat lokal,” tulis Bupati Safaruddin dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur Aceh.
Keputusan tersebut sontak mendapat dukungan luas dari masyarakat, terutama di kawasan Manggeng Raya, wilayah yang disebut-sebut menjadi lokasi rencana eksplorasi perusahaan tambang tersebut.
Dari sana, suara dukungan datang lantang dari Masady Manggeng, politisi PDI Perjuangan dan putra asli daerah setempat.
“Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safaruddin, atas langkah tegas dan berpihak kepada rakyat dalam mencabut rekomendasi WIUP PT. Laguna Jaya Tambang di kawasan Manggeng Raya,” kata Masady, Sabtu, 11 Oktober 2025 malam.
Baginya, keputusan itu bukan sekadar urusan administrasi, tapi sebuah keberanian politik yang langka.
“Ini keputusan moral, bukan hanya teknis. Bupati menegaskan bahwa suara rakyat lebih berharga daripada tekanan korporasi,” ujarnya.
Masady mengenal betul tanah kelahirannya bahwa hamparan sawah, sungai yang tenang, dan kebun rakyat yang menggantungkan hidup pada keseimbangan alam.
Ia tahu, setiap izin tambang baru selalu diiringi keresahan tentang air yang mungkin tercemar, udara yang mungkin berubah, dan masa depan yang mungkin tak lagi sama. Karena itu, keputusan Safaruddin bagi warga Manggeng Raya terasa seperti napas segar di tengah sesak kepentingan modal.
“Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah masih punya hati. Bupati Safaruddin telah menempatkan kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan di atas segalanya,” tambahnya.
Langkah itu sekaligus membuka ruang bagi arah baru pembangunan daerah, menata kembali sektor pertambangan agar berpihak kepada rakyat kecil melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang legal dan ramah lingkungan.
Bagi sebagian orang, selembar surat pencabutan izin mungkin tak berarti banyak. Namun bagi masyarakat Manggeng Raya, surat itu adalah simbol harapan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan, dan pemimpin masih bisa berpihak.
“Kita butuh lebih banyak pemimpin seperti ini. Karena sejatinya, emas yang paling berharga bukan yang digali dari tanah, melainkan kepercayaan rakyat yang tumbuh dari ketegasan dan kejujuran,” tutup Masady.(RIL)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…