ACEH JAYA – Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos, mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan aparatur gampong di wilayahnya untuk menjadi teladan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Ajakan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi penopang utama pembangunan Aceh Jaya.
“Sebagai abdi negara dan panutan di tengah masyarakat, kita harus memberi contoh dalam memenuhi kewajiban pajak. Setiap rupiah dari PBB-P2 akan kembali ke rakyat melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan,” kata Safwandi di Calang, Rabu, 8Oktober 2025.
Pernyataan Bupati tersebut disertai dengan penerbitan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pembayaran PBB-P2 bagi ASN, PPPK, dan Aparatur Gampong. Dalam aturan itu, setiap aparatur diwajibkan melampirkan bukti lunas pembayaran PBB-P2 sebelum menerima hak keuangan dari pemerintah daerah.
Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan para keuchik diminta untuk menunda pencairan gaji atau tunjangan bagi aparatur yang belum melunasi pajak tahun berjalan maupun tunggakan sebelumnya.
Langkah tegas itu, menurut Safwandi, bukan bentuk hukuman, melainkan dorongan agar kesadaran pajak tumbuh dari kalangan aparatur sendiri. Ia menegaskan, aparatur daerah harus menjadi motor penggerak perubahan perilaku pajak di tengah masyarakat.
“Camat dan keuchik harus memastikan pelaksanaan ini berjalan efektif. Kalau aparatur menjadi contoh, masyarakat akan ikut tertib membayar pajak,” ujarnya.
Safwandi optimistis, peningkatan kepatuhan pajak akan berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah. Dengan PAD yang kuat, kata dia, pemerintah bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan.
“Gotong royong dalam membangun daerah bukan hanya lewat kerja fisik, tapi juga lewat kepatuhan membayar pajak. Ini bentuk tanggung jawab kita sebagai pelayan publik,” tutur Safwandi. (SN)