Categories: Uncategorized

Bupati Agara Sebut Proyek APBN Bukan Kewenangan Daerah, LSM KOREK: Jangan Tutup Mata Demi Kepentingan Daerah

Presentatif.Com || Kutacane– Pernyataan Bupati Aceh Tenggara terkait proyek bronjong yang tengah menjadi sorotan publik memicu polemik. Saat dikonfirmasi awak media, bupati menyebut proyek tersebut bukan berada dalam kewenangannya dan mengarahkan agar konfirmasi dilakukan langsung ke dinas terkait di Banda Aceh.

Pernyataan itu sontak menuai respons kritis dari berbagai kalangan. Publik menilai, meskipun secara teknis proyek tersebut bisa berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi atau pusat, namun sebagai kepala daerah, bupati tidak bisa sepenuhnya melepaskan tanggung jawab.

Secara administratif, proyek yang bersumber dari APBN atau dikelola oleh instansi provinsi maupun BUMN memang bukan menjadi kewenangan langsung pemerintah kabupaten. Dalam konteks ini, arahan bupati agar media mengonfirmasi ke instansi terkait dinilai sah secara prosedural.

Namun, persoalan tidak berhenti pada aspek administratif semata.

Ketua LSM KOREK Provinsi Aceh, Irwansyah Putra, menegaskan bahwa sikap tersebut dinilai belum mencerminkan tanggung jawab penuh sebagai kepala daerah.

“Secara aturan mungkin bukan kewenangan teknis beliau, tapi sebagai kepala daerah tidak bisa lepas tangan. Harus tetap ada kontrol, pengawasan, dan respon terhadap persoalan yang terjadi di wilayahnya,” tegas Irwansyah Putra dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (30/4/26)

Lebih lanjut, Irwansyah juga menyoroti potensi kerugian daerah jika dugaan penggunaan material galian C ilegal benar terjadi dalam proyek tersebut. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis pekerjaan, tetapi juga berdampak langsung terhadap pendapatan daerah.

“Kalau proyek memakai material galian C ilegal, tentu tidak membayar pajak yang seharusnya menjadi sumber PAD Kabupaten Aceh Tenggara. Sementara jika menggunakan material dari tambang yang legal, itu bisa menunjang pemasukan ke kas daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penggunaan material dari sumber tidak berizin berpotensi membuat daerah kehilangan pendapatan yang seharusnya bisa diperoleh dari setiap aktivitas pengangkutan material.

“Artinya, kalau proyek bronjong di Aceh Tenggara memakai pasir atau batu dari sungai yang tidak berizin, maka nol PAD yang masuk ke Pemkab. Padahal kalau legal, setiap satu truk material dikenakan pajak sesuai Perda yang berlaku,” tambahnya.

Karena itu, Irwansyah menegaskan bahwa proyek pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap aturan, termasuk dalam penggunaan material.

“Proyek pemerintah wajib memastikan material galian C yang digunakan berasal dari tambang berizin. Selain mendukung PAD, juga untuk menghindari pelanggaran hukum,” tegasnya lagi.

Ia menambahkan, dalam sistem pemerintahan daerah, bupati memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan. Termasuk di dalamnya melakukan koordinasi lintas instansi, memerintahkan dinas terkait untuk turun ke lapangan, hingga menyurati pihak pelaksana proyek jika ditemukan kejanggalan.

Bahkan, jika terdapat dugaan pelanggaran seperti penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi atau ilegal, kepala daerah dinilai memiliki kewajiban moral dan administratif untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum. 

Desakan publik pun kian menguat agar persoalan ini tidak berujung pada saling lempar kewenangan. Masyarakat meminta adanya langkah konkret dari pemerintah daerah, serta tindakan tegas dari aparat penegak hukum seperti Polres Aceh Tenggara dan Polda Aceh.

Di sisi lain, transparansi dari pihak pelaksana proyek dan instansi terkait di tingkat provinsi juga dinilai sangat penting guna meredam polemik yang terus berkembang.

Hingga kini, dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi maupun tidak berizin dalam proyek bronjong tersebut masih menjadi perhatian serius. Publik menilai, yang dibutuhkan bukan sekadar klarifikasi, melainkan tindakan nyata untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

Kini, masyarakat menunggu sikap tegas, apakah pernyataan “bukan kewenangan” akan diikuti dengan langkah koordinasi dan pengawasan, atau justru menjadi alasan untuk tidak bertindak. Pungkas Irwansyah Putra 

Sultan Habibi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago