SUBULUSSALAM – Ketua Fraksi Gerakan Amanat Aceh (Geranat) DPRK Subulussalam, Bahagia Maha, menyoroti proyek pembangunan pendestrian Jalan Teuku Umar, depan Lapangan Beringin, Kota Subulussalam. 

Menurutnya, pembangunan jalan tersebut tidak terlalu urgent bagi Kota Subulussalam dan terkesan buang-buang anggaran Otsus. 

“Proyek yang menelan anggaran mencapai 2,4 Milyar itu belum terlalu di butuhkan oleh masyarakat Kota Subulussalam. Kalaupun proyek itu telah selesai, toh tidak juga bisa menarik PAD dari proyek itu,” ujar Bahagia Maha, kepada Presentatif. Com Minggu, 19 November 2023.

Sebagai Kota terbungsu di Aceh, kata Bahagia, Pemko Subulussalam seharusnya lebih fokus pada pembangunan prioritas dan langsung menyentuh masyarakat, seperti peningkatan badan jalan desa Muara Batu-Batu, desa Panglima Sahman dan jalan desa Lae Mate menuju Mandilam.

“Badan jalan daerah tersebut, setiap tahunnya selalu dilanda banjir akibat Sungai Lae Souraya (Lae Souraya) meluap, bahkan dalam satu tahun bisa sampai dua hingga tiga kali dilanda banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter lebih. Akibat banjir itu ada 11 desa dan ribuan kepala keluarga tidak bisa beraktifitas sebagaimana mestinya, hasil pertanian masyarakat disana seperti kelapa sawit, jagung, tidak bisa dibawa lewat jalan itu. Begitu juga dengan para anak sekolah SD, SMP, SMA, ini yang harus lebih di prioritaskan,” kata Politisi PAN itu. 

Seharusnya, lanjut dia, dana Otsus sebesar 2,4 Miliar itu diprogramkan untuk penimbunan jalan yang dimaksud, agar kawasan itu terbebas dari banjir tahunan. 

“Seandainya, dana Otsus Aceh kabupaten kota itu dibahas oleh TAPK dengan DPRK di Banggar yang sesuai aturan baik itu Qanun maupun Pergub, tentu kami selaku wakil rakyat akan mengarahkan program pembangunan itu ke jalan tersebut. Sebab, jalan itu kami anggap sangat penting bila dibandingkan pembangunan pendestrian jalan Teuku Umar yang saat ini di kerjakan dan terkesan hanya buang-buang anggaran,” jelasnya. 

Sebelumnya, penganggaran program proyek pembangunan jalan Teuku Umar yang bersumber dari Otsus tersebut, tidak melalui proses pembahasan di DPR dan Pemko Subulussalam juga di nilai tidak transparaan. 

“Seyogiayanya penganggaran program dana Otsus itu harus dibahas TAPK bersama dengan DPRK supaya programnya tepat sasaran,” sebut anggota Komisi A DPRK Subulussalam tersebut. [JD]