ACEH BARAT_ Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, H. Kamaruddin, menyebutkan persoalan terkait penaikan gaji Aparatur Gampong di Aceh Barat sudah di sepakati oleh PJ. Bupati Aceh Barat sebelumnya, namun terkendala dengan penolakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
“Menurut yang kami dengar dari penjelasan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat, terkendala karena penolakan LKPJ, karena tidak bisa di proses jika LKPJ ditolak,”ujar Kamaruddin, Rabu, 24 Juli 2024.
Kata Kamaruddin, penolakan tersebut akan berefek pada perubahan, jika di setujui hanya beberapa orang anggota DPRK yang hadir tidak bisa, namun harus ditanyakan juga kepada yang tidak hadir untuk dapat menyepakati persoalan ini.
“Karena anggota dewan bersifat kolektif dan kologial, siapa yang banyak dalam perhitungan itu yang di sepakati,”ungkap Kamaruddin.
Maka dengan itu, Kamaruddin berharap semua anggota dewan harus kompak untuk menyikapi persoalan Keuchik saat ini.
“Jika LKPJ tidak disahkan maka tidak bisa lakukan perubahan, sekarang anggota dewan harus kompak untuk bisa kita bantu realisasikan tuntutan dari para Keuchik,”tutup Kamaruddin.||Alfianpasee
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…