Categories: Hukum

Bawaslu Didesak Selidiki Adanya Indikasi Ancaman Terhadap Penerima PKH Menangkan Caleg

BANDA ACEH – Adanya isu terkait ancaman terhadap penerima program PKH hingga pendamping desa untuk menangkan partai atau caleg tertentu merupakan persoalan serius yang harus ditelusuri oleh Bawaslu maupun Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). 

“Jangan sampai ada pihak justru mengancam penerima PKH akan dikeluarkan dari penerima program tersebut jika tidak memilih/mendukung caleg atau partai tertentu. Hal-hal seperti ini jelas-jelas mencoreng pelaksanaan demokrasi. Sehingga harus segera dilakukan langkah-langkah terukur untuk pencegahan hingga penanganan oleh pihak pengawas pemilu dalam hal ini Banwaslu,” ungkap Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (GeMPA) , Ariyanda Ramadhan, Kamis 21 Desember 2023.

Menurut GeMPA, menggunakan pendamping desa untuk memenangkan salah satu caleg atau partai tertentu merupakan pelanggaran serius. 

“Saat ini beredar kabar di masyarakat bahwa pendamping desa itu dimasukkan dalam tim caleg partai tertentu yang diarahkan untuk mencari suara dari masyarakat di desa atau gampong binaannya. Untuk membuktikan kebenaran tersebut, maka sudah seyogyanya Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu melakukan pengecekan dan mengantisipasi penyalahgunaan aparatur pendamping desa dalam proses pemilu,” tegasnya.

Ariyaanda menyebutkan, netralitas pendamping desa maupun petugas PKH harus dipastikan dalam pelaksanaan 2024 karena sangat rawan disalahgunakan. 

” PKH itu program pemerintah bukan milik partai atau caleg tertentu, jadi jangan sampai disalahgunakan untuk menakut-nakuti masyarakat agar memilih atau mendukung calon tertentu,” ujarnya.

Dia menambahkan, netralitas pendamping desa hingga petugas PKH dalam pesta demokrasi 2024 akan menjadi salah satu cerminan apakah demokrasi kita sudah berkualitas, apakah pengawasan berjalan baik atau bahkan terjadi pembiaran oleh para petugas pengawasan pemilu di lapangan. 

“Selain itu kami meminta masyarakat untuk tidak memilih caleg atau partai yang melakukan intimidasi dengan menggunakan isu PKH, karena PKH itu bukan program mereka. Dan kita berharap masyarakat untuk tidak segan-sega melaporkan ke pihak panwas dan penegak hukum jika ada yang menggunakan embel-embel PKH dan pendamping desa untuk memenangkan caleg atau partai tertentu, karena hal tersebut jelas-jelas telah melanggar aturan,” katanya.

Demi mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas maka praktek-praktek yang mengarah kepada intimidasi masyarakat harus di tangani dengan tuntas.

“Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) harus segera bertindak dan segera telusuri isu tersebut serta tidak membiarkan praktek-praktek seperti itu terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu 2024. Penggunaan ancaman kepada penerima PKH dan menggunakan pendamping desa untuk pemilu 2024 adalah ancaman nyata yang perlu diantisipasi karena dapat mencoreng dan merusak proses demokrasi,” pungkasnya.[]

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago