BANDA ACEH- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Fuadri mengatakan pihaknya tetap berharap agar pengesahan ABPA 2024 melalui mekanisme lembaga qanun.
“Kita menginginkan pengesahan APBA tahun 2024 melalui mekanisme qanun karena memang baik dari lembaga DPRA sejauh ini tidak ada upaya untuk menolak ataupun tidak mau membahas,” ujar Fuadri saat dihubungi Presentatif, Senin, 4 Desember 2023.
Hanya saja, kata Fuadri, DPRA saat ini masih menunggu itikad baik dari Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki sebagai orang yang ditunjuk untuk menjalankan roda pemerintahan di Aceh agar dapat duduk bersama DPRA, sehingga pembahasan APBA dapat segera dilakukan.
“Saya fikir tidak ada yang tabu, seorang Gunernur yang ditugaskan dari pusat, Mendagri dan Presiden untuk berkomunikasi menyangkut anggaran pembangunan yang ada di Aceh untuk 2024,”katanya.
Menurutnya, penjabat Gubernur bukan merupakan penjabat politik yang harus memainkan politik praktis karena penjabat bukan dipilih oleh rakyat Aceh.
” Beliaukan orang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan salah satunya adalah membangun harmonisasi dengan lembaga DPRA salah satunya pengesahan qanun sebagai sebuah bentuk tugas pemerintahan, ” katanya.
Sementara itu, batas waktu pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2024 masih tersisa enam hari lagi atau sampai tanggal 6 Desember mendatang. Jika dalam rentang waktu itu tidak terjadi pembahasan anggaran antara Badan Anggaran (Banggar) DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), maka dipastikan APBA 2024 akan disahkan melalui Pergub.
Berdasarkan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
Artinya, jika ketentuan ini yang digunakan, maka batas akhir pembahasan RAPBA 2024 pada hari ini, Kamis, 30 November 2023 atau satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya.
Ketentuan lain berdasarkan Pasal 313 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa batas akhir pembahasan rancangan anggaran dimulai sejak penyerahan rancangan qanun tentang APBA 2024 oleh Pj Gubernur ke DPRA. Sehingga batas akhir pembahasan antara Gubernur dan DPRA jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2023. [DNQ]
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…