Sarat Masalah, DPRK Subulussalam di Nilai Banyak Diam

 

SUBULUSSALAM – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (AMPeS), menyoroti kebijakan Walikota Subulussalam terkait pendestrian jalan Teuku Umar dan menilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam hanya banyak diam.

Juru bicara AMPeS Mardiansyah mengatakan banyaknya permasalahan saat ini terjadi di Kota Subulussalam, tak lepas dari sikap lembaga Legeslatif hanya berdiam diri dan membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut.

“Kami melihat apa yang mereka lakukan selama mereka mengemban jabatan sebagi Legeslatif, persoalan di Subulussalam tak pernah terselesaikan,” sampai, Mardiansyah, Selasa 21 November 2023.

Lebih lanjut, kata dia, anggota DPRK Subulussalam takut membela yang benar, dikarenakan adanya tekanan dari pihak tertentu.

“Di Subulussalam saat ini sarat dengan persoalan, seperti insentif dokter spesialis, gaji honor, gaji perangkat desa dan lainnya,” katanya.

AMPeS menegaskan kepada pihak legeslatif, jika tidak dapat membela yang benar, setidaknya jangan membenarkan yang salah.

Selain itu, AMPeS juga menyoroti proyek pekerjaan pembangunan pedestrian jalan Teuku Umar, yang bersumber dari dana Otsus tanpa pembahasan terlebih dahulu di lembaga legislatif.

“Proyek itu tengah bekerja, tentunya dengan sepengetahuan Ketua DPRK dan Walikota Subulussalam, pertanyaannya kenapa ke 19 anggota DPR itu tidak memperlihatkan perannya sebagai wakil rakyat, ini menjadi pertanyaan besar bagi kami para mahasiswa,” ujarnya.

Ia pun menganjurkan, lebih baik hanya ada satu saja DPR di Subulussalam itu, jika memang sebagai anggota tidak bisa mengambil peran.

“Kita sebagai mahasiswa sangat merasa kecewa sekali terhadap sikap yang di pertontonkan oleh anggota DPRK Subulussalam yang tidak punya keberanian untuk tampil menentang terkait keputusan Walikota dan Ketua DPRK setempat itu,” katanya.

AMPeS menilai, proyek pembangunan jalan Teuku Umar yang sedang berlansung menggunakan dana Otsus itu, tidak sesuai pada tempatnya. Sebab, masih banyak kegiatan yang bersifat urgen yang seharusnya diutamakan oleh Pemko Subulussalam. [JD]