ASN dan Aparatur Gampong Jadi Timses, Panwaslih Tegaskan Sanksi

ACEH SELATAN_ Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Selatan kembali menghimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Gampong di Aceh Selatan agar netral pada Pemilu 2024.

Himbauan tersebut menanggapi adanya informasi yang beredar, masih ada sebagian dari ASN dan Aparatur Gampong menjadi Tim Sukses (Timses) atau tidak netral dalam menjalankan tugas, kewajiban dan wewenang nya.

“Semoga seluruh ASN dan aparatur gampong dapat menjaga profesionalitasnya sebagai aparatur sipil negara, cukup fokus pada pelayanan publik,” kata Basar Mulyadi, anggota Panwaslih Aceh Selatan yang membidangi Hukum, Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Humas (HP2H), Rabu, 10 Januari 2024.

Lebih lanjut, Basar Mulyadi mengingatkan, berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pasal 282 disebutkan, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Sementara itu, kata Basar, dalam undang -undang nomor 5 tahun 2014, pada pasal 9 ayat 2 disebutkan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Selain itu, netralitas ASN tak hanya relevan dalam lingkup pekerjaan sehari-hari atau dunia nyata melainkan juga dalam aktivitas di media sosial. Seiring perkembangan teknologi, ASN harus lebih berhati-hati dalam menggunakan platform digital. Bahkan, ASN dilarang memberikan komentar, like dan follow di media sosial peserta Pemilu 2024.

” Pelarangan komentar dan like di media sosial ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas ASN selama penyelenggaraan pemilu 2024,” kata Masrafit, anggota Panwaslih lainnya. 

Menurutnya, aturan tersebut tercatat dalam surat keputusan bersama nomor 12 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan presiden. SKB tersebut ditanda tangani oleh lima kementerian/lembaga. Sehingga Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan berwenang untuk menangani pelanggaran netralitas ASN dan aparatur gampong. Begitupun, kewenangan Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan atasan aparatur gampong yaitu Bupati.

” Karena yang berhak memberikan sanksi itu adalah KASN dan atasan aparatur gampong itu sendiri, Bawaslu hanya sampai pada tahap pemeriksaan awal dan klarifikasi kemudian rekomendasi ditujukan kepada KASN dan Bupati,” kata Masrafit.

Panwaslih Aceh Selatan dalam tugas pengawasan tetap mengedepankan pencegahan dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu.

” Kalau pun sudah dicegah tapi masih melawan, kami tindak sebagaimana aturan main yang berlaku, seperti pada Pemilu 2019 yang lalu, Panwaslih Aceh Selatan telah menindak kasus pelanggaran netralitas ASN, kita berharap di Pemilu 2024 tidak ada hal serupa terjadi, “ujarnya.[HS]