ACEH JAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya menyoroti tajam penggunaan anggaran hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Aceh Jaya yang dinilai tidak berpihak pada pembinaan atlet, padahal Aceh Jaya akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Aceh (PORA) tahun 2026.
Fraksi Karya Demokrat Nasional DPRK Aceh Jaya—yang terdiri dari Partai Golkar, Demokrat, dan PAN—mengungkapkan bahwa dana hibah KONI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2024 lebih banyak digunakan untuk belanja honorarium dan operasional internal pengurus.
Berdasarkan hasil pemantauan, KONI Aceh Jaya menerima dana sebesar Rp 350 juta. Rinciannya: Rp 213 juta untuk honorarium pengurus, Rp 43,5 juta untuk perjalanan dinas pengurus, Rp 83,5 juta untuk kebutuhan sekretariat, dan Rp 10 juta untuk kegiatan rapat. “Dari seluruh alokasi itu, tak satu rupiah pun menyentuh aspek pembinaan atlet,” tegas Ketua Fraksi Karya Demokrat Nasional, T Irfan TB, dalam rapat paripurna DPRK Aceh Jaya, Jumat 1 Agustus 2025.
Tak berhenti di situ, dalam APBK Perubahan 2024, KONI kembali menerima tambahan dana hibah sebesar Rp 340 juta. Sayangnya, dana tersebut juga sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan administratif: honorarium pengurus Rp 30 juta, Turnamen Voli Piala Bupati Rp 100 juta, dan pengadaan ATK, dokumentasi, serta perlengkapan TI sebesar Rp 73,9 juta. “Jelas tidak ada perhatian terhadap pembinaan atlet, padahal itu adalah inti dari keberadaan KONI,” lanjut Irfan TB.
Fraksi juga mendesak Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) untuk lebih cermat dalam memverifikasi proposal yang diajukan KONI, mengingat posisi strategis Aceh Jaya sebagai tuan rumah PORA 2026.
Tak hanya itu, Fraksi Karya Demokrat Nasional juga mengkritisi progres pembangunan miniatur venue PORA. Meski anggaran telah dicairkan 100 persen, hingga kini proyek tersebut belum diserahkan kepada dinas oleh pihak rekanan.
Di akhir penyampaiannya, Irfan TB mengungkapkan adanya kejanggalan dalam pengalokasian dana pengadaan jet ski. Hibah yang semestinya ditujukan kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) justru dimasukkan ke dalam sub bidang olahraga, bukan pariwisata.
“Kesalahan ini menunjukkan lemahnya ketelitian Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK). Dinas terkait harus segera menagih pertanggungjawaban dan memastikan setiap pekerjaan dan alokasi anggaran dilakukan secara tepat, akuntabel, dan transparan,” tutupnya. (SN)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…