BANDA ACEH – Menjelang Pemilihan Legislatif 2024, sosok H Aminullah Usman tampil sebagai Caleg DPR RI dapil II Aceh yang membawa kiprahnya sebagai pemimpin yang mengutamakan kebutuhan rakyat kecil, UMKM, dan pemuda.
Sejak menapaki karirnya dari Bank Aceh hingga menjabat sebagai Wali Kota Banda Aceh periode 2017-2022, Aminullah telah membuktikan komitmennya dalam melayani masyarakat.
Perjalanan Aminullah dimulai di Bank Aceh, dimana dia tidak hanya sebatas berkiprah dalam bidang keuangan, namun juga menunjukkan kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dedikasi Aminullah terhadap kemajuan ekonomi dan sosial menjadi ciri khasnya, yang kemudian melanjutkan peran strategisnya sebagai Walikota Banda Aceh.
Pada saat menjabat Walikota Banda Aceh, Aminullah merancang dan melaksanakan berbagai program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, terutama duafa, UMKM, dan pemuda. Prestasi gemilangnya terlihat dalam pembangunan dan rehabilitasi 800 rumah layak huni bagi duafa dan yatim, menunjukkan kepedulian nyata terhadap mereka yang membutuhkan.
Dalam sektor UMKM, Aminullah berhasil meningkatkan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Banda Aceh dari 8.900 unit pada tahun 2016 menjadi 17.300 unit pada akhir masa jabatannya. Hal ini mencerminkan komitmen Aminullah terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Pada dasarnya, ada tiga persoalan UMKM yaitu permodalan, persoalan produksi dan kualitasnya serta persoalan pemasaran,” ungkap Aminullah Usman, Rabu 31 Februari 2024.
Solusi untuk masalah permodalan, salah satunya yakni dengan menghadirkan LKMS. Sebagaimana yang pernah dibuktikan oleh Aminullah ketika memimpin Banda Aceh, dirinya berhasil mendirikan LKMS Mahirah Muamalah sebagai solusi untuk permodalan usaha mikro dan kecil.
“Kalau perlu permodalan yang kecil-kecil, LKMS Mahirah siap membantu dan kalau lebih dari pada itu juga dibantu oleh perbankan, nanti kita juga akan dorong BPRS Hikmah Wakilah dan Bank Aceh Syariah serta perbankan lainnya memberikan solusi untuk permodalan UMKM. Jadi, para pelaku UMKm tak lagi perlu khawatir soal permodalan. Insya Allah, jika masyarakat memberikan mandat kepada kita untuk ke DPR RI nantinya, kita akan berusaha perjuangkan agar LKMS dibentuk di kabupaten/kota demi membantu pelaku usaha mikro dan kecil mengakses permodalan usahanya,” ujar Aminullah.
Selain itu, untuk masalah produksi dan kualitas Pemerintah juga hendaknya membantu pelaku UMKM agar menyediakan jasa pembuatan kemasan hingga penguatan SDM dan peralatan produksi UMKM.
“UMKM ini adalah sebagai ladang masyarakat yang harus didukung oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita insya Allah akan berupaya maksimal memperjuangkan kemajuan UMKM nantinya sebagaimana yang sudah kita lakukan sebelumnya di Banda Aceh,” katanya.
Tak sebatas itu, Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Aminullah Usman telah membuktikan komitmennya membenahi pasar-pasar tradisional. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah merelokasi pedagang dari Pasar Peunayong ke Pasar Samudera di Desa Lamdingin, yang berhasil ditata dengan baik, menciptakan ekosistem ekonomi baru di kota tersebut.
Aminullah tidak hanya berfokus pada aspek infrastruktur, namun juga mengupayakan manajemen pengelolaan pasar yang lebih profesional. Pasar Samudera bukan hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, melainkan juga berkontribusi positif sebagai pusat kuliner yang mendukung destinasi wisata di Banda Aceh.
Langkah-langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap kondisi pasar lama di Peunayong yang tidak layak lagi, kumuh, dan sering menimbulkan kemacetan. Melalui inisiatif ini, Aminullah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil menjadikan area Peunayong sebagai pusat kuliner yang menarik bagi wisatawan di Kota Banda Aceh. Kehadiran pasar baru tersebut menumbuhkan geliat ekonomi baru bagi pelaku UMKM dan menjadi role model pemerataan pembangunan ekonomi bagi masyarakat pinggiran Kota Banda Aceh.
