Categories: Aceh

Abpednas Minta DPR Hentikan Penjaringan BPK di Kota Subulussalam

SUBULUSSALAM_ Setelah dibukanya penjaringan Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) se Kota Subulussalam, menuai kontroversi di kalangan masyarakat setempat. Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) meminta DPR setempat menghentikan penjaringan.

Aturan penjaringan BPK tersebut, mengacu pada Peraturan Walikota (Perwal) Kota Subulussalam. Disamping itu, mendapat sorotan dari Syahbudiono ketua Abpednas Kota Subulussalam.

Menurut Syahbudiono, penjaringan BPK se Kota Subulussalam kali ini, terkesan sangat bertentangan dengan Perwal yang di maksud.

Pasalnya, berdasarkan dengan Perwal Kota Subulussalam di bagian kesatu umum Pasal 2 Poin ke 4 mengatakan. Panitia pemilihan sebagaimana di maksud pada ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPK dalam jangka 6 (Enam) Bulan sebelum keanggotaan BPK berakhir.

Diketahui, regulasi penjaringan BPK se Kota Subulussalam itu dimulai pada 16 April hingga pemilihan 11 Mei 2024, menyisakan sebulan masa kepemimpinan BPK saat ini.

“Ini jelas sangat bertentangan dengan Perwal yang disahkan oleh Walikota Subulussalam dalam rangka penjaringan BPK, penuh dengan tanda tanya Perwal yang sudah dikeluarkan malah di langgar sendiri,” sampai Syahbudiono, Kamis, 2 Mei 2024.

Ketua Abpednas Kota Subulussalam ini pun berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat, agar segera menangani persoalan penjaringan BPK saat ini dan dihentikan.

Menurut Syahbudiono, penjaringan BPK saat ini telah menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

“Kita berharap agar DPR Subulussalam segera memanggil pemerintah Kota Subulussalam terkait penjarinagn BPK saat ini,” imbuh Syahbudiono.

Ia pun menduga, dalam penjaringan BPK saat ini, adanya penumpang gelap atau titipan dari oknum-oknum penguasa di negeri Syekh Hamzah Fansuri ini.

“Kuat dugaan kita adanya titipan, dikarenakan penjaringan BPK sudah bertentangan dengan perwal yang di sahkan oleh Walikot Subulussalam itu sendiri,” tandas Syahbudiono. (JD)

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago