Home » Ekonomi » Pemerintah Aceh Sampaikan Masalah Pertanian ke Wakil Ketua Komite II DPD RI

Pemerintah Aceh Sampaikan Masalah Pertanian ke Wakil Ketua Komite II DPD RI

img-20240108-wa0062-1050x5251

BANDA ACEH— Tim Pemerintah Aceh menggelar rapat dengan Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdullah Puteh, dalam rangka membahas permasalahan pertanian dan ketahanan pangan, di Kantor Gubernur Aceh, Senin, (08/01/2023).

Adapun tim Pemerintah Aceh yang ikut dalam rapat tersebut diantaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Cut Huzaimah, Kepala Dinas Pangan Aceh Surya Rayendra dan Kepala Dinas Peternakan Aceh Zalsufran.

Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, mengatakan, kedatangan pihaknya ke Aceh bertujuan untuk menggali informasi dan menampung aspirasi terkait masalah pertanian dan pangan di Bumi Serambi Mekkah. Aspirasi tersebut nantinya akan dibawa dalam pembahasan rancangan revisi Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di DPR DPD RI.

Abdullah Puteh mengatakan, perubahan terhadap undang-undang tersebut diantaranya dilandaskan masalah ketahanan pangan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan masifnya konversi lahan pertanian ke non pertanian. “Kunjungan Komite II DPD RI di Aceh adalah untuk melakukan dialog dengan pemerintah daerah serta melakukan peninjauan lapangan untuk melihat langsung sejauh mana implementasi dan permasalahan dari pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini,” kata Abdullah Puteh.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, mengatakan, salah satu permasalahan pertanian di Aceh saat ini adalah mangkraknya pembangunan Bendungan Krueng Pasee di Aceh Utara yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR. Lambatnya penyelesaian infrastruktur pertanian tersebut membuat ribuan hektar sawah gagal panen 3 tahun lebih.

“Pemerintah pusat meminta Aceh meningkatkan produksi pertanian, sementara infrastruktur pendukung belum beroperasi,” ungkap Mawardi.

Mawardi berharap kepada Abdullah Puteh sebagai anggota DPD RI asal Aceh bisa ikut memperjuangkan masalah tersebut ke Kementerian PUPR dan forum nasional lainnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah. Ia mengatakan, produksi hasil pertanian Aceh pada tahun 2023 menurun dibanding tahun 2022.

Cut mengatakan, salah satu penyebab menurunnya produksi tersebut disebabkan sejumlah irigasi tidak berfungsi dengan baik sehingga lahan sawah kekurangan debit air. Ia mencontohkan, bendungan Krueung Pasee di Aceh Utara yang belum tuntas pembangunannya dan irigasi Jamboe Ayee dan Rajui yang debit airnya masih kurang mencukupi untuk kebutuhan sawah di sekitarnya.

Selain itu, Kepala Dinas Pertanian itu juga menyebutkan masih banyak sawah di Aceh yang berbentuk rawa. Saat hujan lahan tersebut menjadi banjir sehingga bisa gagal tanam dan panen. Menurutnya lahan sawah berbentuk rawa tersebut perlu diperbaiki, misalnya dengan membuat sistem surjan.

Lebih lanjut, saat ini petani di Aceh juga sedang terhambat mendapatkan Asuransi Usaha Tani Padi atau AUTP akibat perusahaan pemberi asuransi tidak dapat beroperasi di Aceh karena terbentur regulasi Lembaga Keuangan Syariah. Sementara asuransi syariah yang ada di Aceh tidak menyediakan asuransi untuk pertanian. “Padahal keberadaan AUTP ini begitu bermanfaat bagi petani, jika produksi pertanian gagal panen sampai 75 persen maka mereka mendapatkan dana ganti rugi dari asuransi,” kata Cut Huzaimah.

Cut berharap segala masalah pertanian yang melanda Aceh tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia juga berharap Komite II DPD RI dapat membantu menyelesaikan masalah petani di Aceh.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…