SUBULUSSALAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dedy mendorong DPR untuk melakukan Panitia Khusus (Pansus).
Kegiatan Pansus tersebut dilakukan terkait belum dibayarkannya insentif para Dokter Spesialis RSUD, Honorarium Tenaga Penunjang selama 4 bulan yang di bayar hanya 2 bulan pada tahun 2023.
Disampaikan Dedy, seluruh pembayaran honorarium dan insentif tersebut, telah disahkan dan dibahas secara bersama. Namun, sampai hari ini, belum juga dibayarkan oleh pihak Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam.
“Peran Walikota Subulussalam dalam penyelesaian terkait persoalan insentif, honorarium dan pembayaran lainnya sebenarnya sudah disahkan dan dibahas di DPRK,” sampai Dedy, Selasa, 2 Januari 2024.
Dedy yang juga selaku ketua DPD PKS Kota Subulussalam itu menambahkan, tujuan untuk Pansus tersebut, merupakan pembenahan terhadap sejumlah persoalan yang muncul selama ini, berdasarkan laporan dan hasil temuan selama pihaknya dilapangan.
“Jika dilakukan Pansus, apa pun hasil dari pansus tersebut, akan dibawa dalam rapat paripurna dewan setelah dilaporkan kepada pimpinan dewan,” Kata Dedy.
Ia juga menambahkan, membentuk Pansus, terkait kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam guna untuk membenahi manajemen rumah sakit dari berbagai persoalan, mulai dari mogoknya Cleaning Servis (CS), hingga adanya mogok kerja Dokter spesialis serta sejumlah persoalan lainnya.
Masih kata Dedy, selama ini dewan telah banyak menerima aduan dari para pekerja maupun masyarakat tentang kondisi Rumah Sakit Kota Subulussalam itu.
Lanjutnya, Dewan tidak untuk mencari kesalahan dari pihak Rumah Sakit, akan tetapi hanya untuk mencari solusi bersama dalam upaya perbaikan setiap adanya kesalahan.
“Pansus yang kita laksanakan murni untuk kemanusiaan, bukan kepentingan politik, sebab semua pihak butuh pelayan terbaik bagi yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” cetus Dedy.
Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah. (JD)
