Home » Aceh » Kapolda Aceh : UNHCR Telah Mencoba Dapatkan Akses Lahan 120 Ha untuk Rohingya di Pidie

Kapolda Aceh : UNHCR Telah Mencoba Dapatkan Akses Lahan 120 Ha untuk Rohingya di Pidie

IMG-20231220-WA0031

BANDA ACEH — Kapolda Aceh, Achmad Kartiko menyatakan kepolisian akan terus meningkatkan eksistensi untuk menyelesaikan gangguan Kamtibmas dan persoalan Rohingya.

” Kita juga mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk membahas lebih lanjut terkait penanganan pengungsi Rohingya, ” ujarnya dalam konperensi pres di Mapolda, Kamis 28 Desember 2023.

Dalam Konfres itu, Kapolda juga menekankan bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai kesulitan dalam menyediakan lokasi yang layak sebagai camp pengungsian di Aceh. 

Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan bahwa United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) telah mencoba mendapatkan akses ke sebuah area seluas 120 hektar di kawasan bumi perkemahan Pidie untuk dijadikan sebagai camp pengungsian. Namun, upaya ini tidak membuahkan hasil karena area yang ditargetkan merupakan hutan lindung, sehingga tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai lokasi pengungsian.

Situasi ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan pusat dalam mencari solusi terbaik bagi para pengungsi Rohingya. Dengan status hutan lindung yang melekat pada area di Pidie, pemerintah harus mencari alternatif lain yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pengungsi tapi juga mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku.

Kapolda Aceh berharap bahwa diskusi antara pemerintah daerah, pusat, dan lembaga internasional seperti UNHCR dapat segera menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Isu ini tidak hanya menyangkut penyediaan tempat tinggal sementara bagi pengungsi, tetapi juga pertimbangan tentang kelestarian lingkungan dan hukum yang berlaku. [Khairiul]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…