Home » Aceh » Pemko Subulussalam Hanya Mampu Bayar Gaji Perangkat Desa Selama 6 Bulan

Pemko Subulussalam Hanya Mampu Bayar Gaji Perangkat Desa Selama 6 Bulan

20231218_132215

SUBULUSSALAM – Setelah melakukan audiensi bersama Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Plt Sekda Subulussalam, Kepala Dinas Keuangan yang difasilitasi oleh anggota DPRK Subulussalam, honorarium seluruh perangkat desa akan dibayar selama 6 bulan di tahun 2023.

Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam hanya mampu membayar gaji seluruh perangkat desa/kampong se-Kota Subulussalam sebanyak 82 desa dari 5 kecamatan, hanya 6 bulan di tahun 2023.

Baca : Sudah 10 Bulan Gaji Perangkat Desa Belum Dibayar di Kota Subulussalam

Pembayaran tersebut, terhitung dari bulan Januari hingga Juni. Sementara sisanya, direncanakan akan dibayar paling cepat bulan Mei 2024.

Berlangsungnya audensi antara APDESI dengan Plt Sekda, Kepala Dinas Keuangan yang difasilitasi oleh anggota DPRK, Bahagia Maha, H Mukmin, Karlinus dan Zainuddin, bertempat di Gedung DPR Kota Subulussalam, Senin, 18 Desember 2023.

“Nanti kita melihat keadaan uang dulu, kemungkinan akan kita bayar selama 6 bulan terhitung dari Januari sampai Juni 2023, sisanya nanti akan kita bayarkan di tahun 2024,” ujar  Kepala Dinas Keuangan Subulussalam, Rudi Hartono Bintang,

Terkait kondisi keuangan, lanjut Rudi, belum dapat di pastikannya berapa jumlah dana Dau pada bulan ini ke Pemerintah Kota Subulussalam, dia pun memastikan akan segera memproses seluruh honorarium dalan bulan ini.

“Insya Allah, dalam bulan ini kita akan memproses seluruh pembayaran honorarium di Pemerintahan Kota Subulussalam,” jelasnya.

Disamping itu, para Kepala Desa yang berhadir dalam kegiatan audensi di Gedung DPR tersebut, berharap agar honorarium mereka segera di proses.

Pantauan media Presentatif rapat audensi tersebut sempat memanas dfan terjadi perdebatan sengit antara APDESI dan pihak Pemerintah Kota Subulussalam. (JD)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…