SUBULUSSALAM – Fantastis, hutang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam hingga di penghujung Desember 2024 tembus di angka Rp. 19 Miliar lebih, Jumat, (27/12).
Pasalnya, pengeluaran RSUD lebih besar daripada pemasukannya. Oleh karena itu, hutang RSUD Subulussalam kian melambung tinggi.
Hal ini di sampaikan manajemen RSUD Subulussalam, Satria Darma yang selaku Tata Usaha (TU) di dampingi langsung oleh Direktur RSUD dr Dewi Sartika pada saat kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat dari Fraksi Golkar.
Anggota DPR dari Fraksi Golkar ini, terdiri dari H Mukmin Pardosi Wakil Ketua Satu, Hasbullah SKM MKM Ketua Komisi B dan Wandi Wakil Ketua Komisi A.
Kedatangan mereka ke rumah sakit terbesar di Kota Subulussalam ini, merupakan desakan dari banyaknya aduan masyarakat kepada mereka mulai dari fasilitas hingga ke honorarium di rumah sakit itu.
“Kedatangan kami ini merupakan fungsi kami sebagai anggota legislatif dalam pengawasan. Banyak aduan kepada kami, salah satunya hutang RSUD yang katanya 20 Miliar lebih, berapa sebenarnya hutang RSUD,” tanya Hasbullah.
Dikesempatan itu, Satria Darma selaku TU RSUD menjawab dan memberikan penjelasan terkait hutang RSUD.
“Hutang RS saat ini di angka Rp. 19 Miliar lebih. Rata-rata seluruh RS pasti mempunyai hutang,” jawab Satria Darma.
Dijelaskan Darma, hutang RS tersebut pastinya akan dapat berkurang. Tapi, harus adanya campur tangan dari pimpinan tertinggi di Kota Subulussalam ini, yakni wali kota sendiri.
“Rumah sakit lain di luar kota subulussalam ini Jaspen nya 70:30 dan 60:40. Sedangkan di RS kita ini Jaspen nya 50:50. Tentunya, jika wali kota mengeluarkan Perwal baru terkait pembagian Jaspen tersebut, pastinya akan dapat membantu menutupi hutang RS kita ini,” ungkap Darma.
Belakangan ini, BLUD RSUD Kota Subulussalam itu kian menjadi sorotan hingga menjadi kontroversi ditengah-tengah masyarakat setempat. Lantaran, dr spesialis kembali melakukan aksi mogok kerja.
Para dokter spesialis ini melakukan aksi mogok kerja lantaran jasa medis yang bersumberkan dari BPJS tidak di realisasikan manajemen kepada dr spesialis.
Setelah adanya kesepakatan antara dr spesialis dan manajemen RSUD setempat, dr spesialis menggugurkan aksi mogok kerjanya. Kini, aktivitas di RS kembali normal seperti biasanya. (JD)
