Home » Daerah » Pj Walikota Diduga Intervensi Seleksi Calon Anggota Baitul Mal Langsa

Pj Walikota Diduga Intervensi Seleksi Calon Anggota Baitul Mal Langsa

IMG-20231031-WA0072(2)

Langsa – Proses seleksi penjaringan sebanyak 5 (lima) anggota Baitul Mal Langsa untuk masa jabatan 2024-2029 diduga kuat mendapat intervensi dari Penjabat (Pj) Walikota untuk melewatkan nama-nama kolega dewan yang dititip kepada orang nomor satu di Langsa itu untuk diluluskan.

“Kita minta proses seleksi anggota Baitul Mal Langsa ini dapat berjalan dengan benar-benar bersih tanpa adanya campur tangan dan kongkalikong dari pihak manapun termasuk Pj Walikota Langsa, mengingat calon anggota yang diseleksi itu nantinya akan mengelola dana ummat berupa zakat infak dan shadaqah (ZIS),” ungkap Koordinator Gerakan Mahasiswa Pemuda Untuk Rakyat (GeMPUR), Asrinaldi, Selasa 22 Oktober 2024.

Asrinaldi menjelaskan, proses seleksi anggota Baitul Mal Langsa itu dimulai dari ujian tulis, psikotes, wawancara, uji baca Alquran dan yang tidak kalah pentingnya adalah paparan visi dan misi pengelolaan zakat. Jika seleksi berjalan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, maka sudah seyogyanya menghasilkan anggota yang memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengelola badan pengelola ZIS itu.

“Sangat disayangkan jika seleksi yang sebenarnya sudah ada prosedurnya, jangan malah dicampuri oleh intervensi politik. Jika dana ummat dikelola oleh orang-orang yang lulus melalui proses kongkalikong dan menggunakan intervensi politik, tentunya akan berpengaruh dalam pengelolaan ZIS itu nantinya, karena apabila dari hulunya sudah terkontaminasi di hilir nanti pasti akan turut bermasalah. Jika proses seleksi anggota saja sudah tidak benar maka pengelolaan dana ZIS itu juga nanti akan tidak benar,” jelasnya.

Alumni UIN Arraniry itu menyebutkan, berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat disebutkan bahwa Pj Walikota memainkan peran yang berlebih dalam proses seleksi ini, bahkan isunya sudah terjadi pembagian kavling jatah di tingkat elit. Dimana berdasarkan khabar beredar, dari 5 orang anggota yang akan diluluskan, rekomendasi Pj Walikota 1 orang, dan 4 lagi dari elit DPRK setempat melalui Pj Walikota.

“Untuk apa dibuat seleksi sedemikian rupa, jika nantinya yang lewat atau lulus adalah orang yang diusulkan oleh Pj Walikota bersama sejumlah elit DPRK tersebut,”tambahnya.

Pihaknya juga menegaskan akan mengawal proses seleksi itu hingga tuntas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terbebas dari unsur KKN, mengingat seleksi tersebut sangat berpengaruh kepada tatakelola ZIS nantinya.

“Kita siap mengawal proses tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya, dan apabila Pj Walikota terbukti terlalu jauh mencampuri hingga melakukan intervensi, maka kita akan laporkan ke Mendagri agar Pj Walikota Langsa diganti. Selain itu kita juga meminta Aparat Penegak hukum untuk ikut memantau agar proses seleksi anggota Baitul Mal Langsa terbebas dari praktek kecurangan dan KKN,” tegas Asrinaldi.(Ril)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…