ACEH SELATAN_ Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh secara tiba-tiba mengklaim lahan milik masyarakat Gampong Seunebok Jaya, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan masuk dalam kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil.
Padahal, lahan yang dibuka seluas 688 Hektar lebih dan masyarakat mendapat jatah untuk di kelola 2 Hektar per KK dengan rincian lahan perkarangan, lahan pertanian serta lahan perladangan.
Salah satu warga Seunebok Jaya, Harbaini mengatakan sangat menyayangkan sikap BKSDA yang mengklaim tanah warga setempat masuk dalam kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil tanpa dasar yang jelas. Sementara tanah yang diklaim itu sudah puluhan tahun di tempati.
“Lahan itu sudah lama kami tempati sebelum ada program transmigrasi pada tahun 1990 yang diperuntukan bagi masyarakat yang meliputi 300 KK baik itu warga lokal dan warga luar daerah,”kata Harbaini, Selasa, 9 Juli 2024.
Lebih lanjut Harbaini menjelaskan, pada tahun 1996, BPN Aceh Selatan mengeluarkan Sertifikat tanah untuk 300 KK yang dibagi tiga sertifikat yakni lahan perkarangan, Pertanian dan perladangan, karena konflik pada saat itu banyak warga transmigrasi yang eksudos, maka tersisa 100 KK yang terdaftar dan bersertifikat, jelasnya.
Dari mana pihak BKSDA mengambil titik, tiba-tiba di tahun 2024 ini ditetapkan sebagai kawasan Konservasi suaka marga satwa Rawa Singkil, sementara warga dulu menggarap lahan tersebut di tahun 1990, ungkapnya dengan kesal.
“Warga tidak habis pikir, penyerobotan tanah perampasan hak tanah yang dilakukan oleh pihak BKSDA Aceh secara sepihak tanpa ada musyawarah, tentu kami masyarakat tidak tinggal diam untuk melawan mempertahankan tanah kami dengan dibuktikan dokumen yang sah,” lanjut Harbaini.
Pihaknya berharap terkait hal ini, Pemda Aceh Selatan segara mengambil langkah dan hadir di dalam menyelesaikan persoalan ini, sehingga ke depan jangan terjadi konflik antara Warga dengan BKSDA.
“Dan juga kami meminta kepada Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo serta Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk turun tangan atas dugaan penyerobotan yang dilakukan pihak BKSDA Aceh tanpa ada dasar-dasar yang jelas,”ungkapnya.
Sementara itu, salah satu pihak BKSDA saat dikonfirmasi belum bisa memberikan keterangan.(HS)
