SUBULUSSALAM_ PT Sawit Panen Terus (SPT) diduga tidak mengantongi izin, Pemko Subulussalam akan memamanggil pemilik PT SPT.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Subulussalam H. Sairun, saat di konfirmasi Kamis (23/05). Menurut Sairun pemanggilan pihak perusahaan PT SPT perlu dilakukan untuk meminta penjelasan kelengkapan dokumen terhadap perusahaan itu.
Kehadiran PT. SPT yang berada di wilayah Kecamatan Sultan Daulat belakangan ini menjadi sorotan diberbagai media yang terindikasi menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan bahkan disinyalir tidak memiliki IUP dan HGU layaknya seperti perusahaan perkebunan yang lain, yang memiliki izin lengkap.
Sairun menyampaikan setiap perusahaan yang membuka perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). (Pasal 8 ). Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No: 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan 98/2013). Dan Sebelum mengurus IUP-B, IUP-P dan IUP, Perusahaan Perkebunan wajib memiliki Hak Guna Usaha. Berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.
“Saya sudah berkoordinasi kepada Bpk. Pj. Walikota tentang hal ini, dan sudah saya sampaikan kepada dinas teknis untuk menelusuri dokumen keberadaan PT.Sawit Panen Terus, untuk segera kita investigasi dan tindaklanjuti, terkait status perusahaan tersebut, “ujar Sairun.
Kata Sairun, bila memang terbukti tidak mengantongi izin ini tentu akan merugikan daerah dan masyarakat, apalagi info yang di dapat lahan yang sudah dibuka PT. SPT sudah mencapai ribuan hektar, tentu ini bukan hanya merugikan negara tapi juga ekosistem dan sumber air yang ada di dalamnya.
Oleh karena itu sambung Sairun ia akan segera memanggil pihak menejemen PT. SPT untuk mengetahui dokumen kelengkapan perusahaan mereka.
Pemerintah Kota Subulussalam tetap mendukung investasi siapapun yang ingin berinvestasi di kota Subulussalam, tapi kata Sairun, jangan mengangkangi aturan. Kita akan tindak tegas investor investor nakal yang merugikan kepentingan daerah dan masyarakat.
Sairun juga menambahkan langkah pemerintah kedepan bukan saja kepada PT. SPT tapi HGU yang lain juga segera akan kita tertibkan bila ada perusahaan yang terindikasi melanggar aturan yang ada. (Ril)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…