ACEH SELATAN – Kementrian Keuangan Republik Indonesia telah mengalokasikan anggaran untuk seluruh Desa yang ada di Indonesia tak terkecuali Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh Presentatif, Minggu 22 Desember 2024 dari laman www.djpk.kemenkeu.go.id untuk 260 Desa di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 268.998.135 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
Begitupun, pembagian dana untuk masing -masing desa di Kabupaten Aceh Selatan berbeda-beda tergantung status desa dan ada juga desa yang memperoleh alokasi kinerja sehingga jumlah yang diterima lebih banyak dari desa yang tidak memperoleh alokasi kinerja.
Di Aceh Selatan misalnya, dari total 260 desa, ada 37 desa yang memperoleh alokasi kinerja dengan jumlah Rp.258.510.000 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) masing -masing desa. Sehingga, jumlah penerimaan dana desa antara desa yang memperoleh alokasi kinerja dengan yang tidak memperoleh alokasi kinerja berbeda.
Untuk diketahui, dana desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, pemberdayaan masyarakat, operasional pemerintah desa, ketahanan pangan, serta penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMDES).
Sementara itu,alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari Anggota Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten diperuntukkan untuk pembayaran siltap perangkat desa seperti kepala desa, kaur dan kasie serta kepala dusun. Jadi, pembayaran siltap perangkat desa melalui ADD memang sudah menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten yang harus dilaksanakan.
Di Aceh Selatan misalnya, berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2019 ,besaran penghasilan tetap kepala desa pal paling sedikit Rp.2.426.640 atau setara dengan 120 persen dari gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) golongan II/a.
Kemudian, penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp 2.224.420 atau setara dengan 110 persen gaji pegawai negeri sipil (PNS) golongan II/a. Selanjutnya, besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200 atau setara dengan 100 persen gaji pegawai negeri sipil (PNS) golongan II/a.|HS
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…