Categories: Hukum/Kriminal

Wakil I DPRK Aceh Barat Serahkan 21 Point Dugaan Mal Administrasi Dan Pungli Kepada Ditreskrimsus di Polda Aceh

ACEH BARAT – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ramli, SE, mengajukan permohonan penindakan hukum ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) di Polda Aceh, terkait pengelolaan Pelabuhan Jetty Meulaboh di bawah pengelola PT Mitra Pelabuhan Mandiri (MPM). Selasa (30/4/2024)

Dalam laporan tersebut tercatat 21 poin yang diajukan berdasarkan dugaan pelanggaran yang dilakukan PT. MPM diantaranya dugaan adanya Mal administrasi dan adanya pemungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

“Iya kami sudah menyerahkan permohonan penindakan hukum, terkait dugaan yang sudah terlampir didalam surat laporan tersebut mengenai PT. MPM,”ujar Ramli, SE(30/4/2024).

Dilaporan tersebut tertulis bahwa penunjukan PT. MPM Sebagai pengelola pada 14 Agustus 2023, dimna perusahaan tersebut sudah berjalan satu tahun, sampai saat ini diduga tak penuhi undang-undang, baik dari dugaan mal administrasi maupun Pungli.

Penunjukan PT MPM sebagai pengelola berdasarkan keputusan Bupati Aceh Barat PT.MPM melakukan nya tidak sesuai prosedur yang dan diduga melanggar undang-undang.

Izin hak mengelola di perusahaan PT. MPM berlaku selama 30 tahun yang ditandatangani oleh pihak eksekutif tanpa ada sepengetahuan dengan legislatif. Sebagai fungsi pengawasan.

Setelah kontrak berjalan lebih kurang satu tahun, sampai saat ini PT MPM tidak membayar uang jaminan kepada daerah, sehingga pendapatan daerah tidak bertambah.

Menurut perjanjian kerja sama pemanfaatan (KSP) pada Pasal 9 tentang Tarif Awal dan Formula Penyesuaian Tarif ditetapkan oleh PT MPM adalah invoice pada tanggal 16 Oktober 2023 atas kegiatan bunker dari Kapal TB Maya Harbour tertuju kepada agency yaitu Adhara SS dengan nilai tagihan sebanyak Rp 14.369.549 namun tidak di setor.

Setelah itu, PP Nomor 64 Tahun 2015 sebagai revisi PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, menyatakan harus ada persetujuan rekomendasi dari legislatif. 

Berdasarkan hal tersebut Ramli SE melaporkan pelanggaran hukum diduga dilakukan PT MPM kepada Ditreskrimsus Polda Aceh.

Dalam surat tersebut ditandatangani Ramli SE dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi III DPR RI dan Kapolri di Jakarta. Sampai saat ini jurnalis belum menerima konfirmasi dari perusahaan PT MPM setalah beberapa kali sudah dilakukan upaya by phone maupun WhatsApp.||Alfian Akbar

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago