Categories: Nasional

Tunda Voting Terkait Gencatan Senjata di Gaza, Ini Lima Anggota Tetap DK PBB yang Punya Hak Veto

DEWAN Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali menjadi sorotan usai menunda gelaran pemungutan suara atau voting resolusi soal gencatan senjata di Gaza.

DK PBB seharusnya voting pada Senin (18/12). Namun mereka menundanya, sejauh ini tak ada informasi yang jelas terkait alasan penundaan tersebut.

Sejumlah sumber mengatakan penundaan diperkirakan terjadi karena perundingan terus berlanjut mengenai teks draf dokumen rancangan resolusi.

Terlepas dari itu, selama lebih dari sebulan Israel melancarkan agresi DK PBB panen kritik karena dianggap tak becus menjalankan tugasnya.

Sepanjang agresi, DK PBB hanya mengeluarkan satu resolusi saat unit dipimpin China. Pembahasan resolusi bukan tak digelar, tetapi saat hendak dikeluarkan, beberapa anggota unit ini saling veto.

Hak veto dalam PBB merupakan hak yang bisa dipakai anggota tetap untuk membatalkan keputusan, ketetapan, atau rancangan peraturan.

Resolusi baru bisa dikeluarkan jika mendapat persetujuan dari sembilan anggota non-tetap dan tak ada veto dari anggota tetap DK PBB.

Lima anggota tetap DK PBB yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China

Lalu, kenapa hak veto hanya dimiliki DK PBB?

Hak veto dimiliki kelima negara itu untuk memberi kekuatan dan karena mereka pemenang Perang Dunia II.

Menurut piagam PBB, kelima negara akan terus memainkan peran dalam pemeliharaan dan keamanan internasional. Peran besar ini menempel karena mereka yang dianggap menggagas organisasi tersebut.

“Mereka diberikan status khusus sebagai Negara Anggota Tetap di Dewan Keamanan, bersama dengan hak suara khusus yang dikenal sebagai ‘hak untuk memveto’,” demikian rilis resmi PBB. 

Menurut rilis resmi PBB, sepanjang mendapat hak veto, AS menggunakan keistimewaan sebanyak 84 kali sejak 1946.

China menggunakan hak veto mereka sebanyak 18 kali, dan Rusia telah memveto sebanyak 124 kali.

Sementara itu, Inggris menggunakan hak veto sebanyak 29 kali dan Prancis sebanyak 16 kali.

Para perancang Piagam PBB itu menyepakati jika salah satu anggota tetap DK PBB memberi suara maka resolusi atau keputusan tersebut tak akan disetujui.

Selain punya hak veto, mereka juga bisa memiliki abstain jika tak sepenuhnya setuju dengan suatu resolusi.[cnn]

 

 

 

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago