BANDA ACEH_ Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Pokja BP2JK melakukan tender ulang secepatnya paket Pengaman Pantai Kota Melaboh senilai Rp.43 Milyar sumber dana APBN 2024.
Menurut TTI, tender ulang musti dilakukan karena tidak ada pemenang cadangan, beda halnya jika pemenang 1, 2 dan seterusnya, Pokja cukup melakukan evaluasi ulang saja.
“Pokja jangan lagi mempertahankan ego sektoral yang akibatnya merugikan masyarakat banyak, ” Ujar Nasruddin Bahar, dalam rilisnya, Jumat, 11 Januari 2024.
TTI menilai, sejak masih proses sanggah TTI sudah mengirim pengaduan dimana PT FPM tidak memenuhi syarat ditetapkan sebagai pemenang tender karena Sertifikat Badan Usaha SBU nya sudah habis masa berlaku sebelum batas upload penawaran, akan tetapi pengaduan masyarakat diabaikan begitu saja. Pokja terlalu yakin hasil Evaluasinya sudah benar sesuai aturan yang betlaku. BAB VIII Tata Csra Evaluasi huruf B angka 2.a.1 menyebutkan izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir upload penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur.
Lebih lanjut, kata dia, kejadian Pokja salah dalam evaluasi juga terjadi pada paket yang sama Lanjutan Pengaman Pantai Kota Meulaboh Lanjutan tahun 2023 pada pengumuman pertama Pokja menetapkan PT Bhahmakerta Adiwira Nilai Penawaran Rp.52.129.783.000 kemudian dibatalkan karena adanya pengaduan PT Bhahmakerta Adiwira tidak mengisi daftar isian pekerjaan yang sedang dikerjakan untuk penilaian SKP akhirnya pokja lakukan Evaluasi Ulang dengan memenangkan PT ARAFAH ALAM SEJAHTERA Nilai Penawaran Rp.54.400.000.000.
Dia menambahkan, Pokja Pemilihan BP2JK juga pernah memenangkan perusahaan yang sudah masuk daftar hitam yaitu paket Rehabilitasi D.I Bendungan Krung Pase pada awalnya dimenangkan PT BAHANA KRIDA NUSANTARA Nilai Penawran Rp.44.805.599.964 adanya pengaduan masayarakat PT.BKN pernah tayang Black List akhirnya Pokja lakukan Evalauasi ulang menunjuk PT Rudy Jaya Nilai Penawaran Rp.44.800.000.000 akhirnya PT Rudy Jaya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang akhirnya masuk daftar hitam (Black List).
Pokja Pemilihan lebih cendrung memenangkan penawaran terendah bahkan ada yang menang tender menawarkan dibawah 80% HPS. Salah satu penyebab terjadinya proyek mangkrak disebabkan rekanan membuang terlalu jauh bahkan puluhan milyar. Pokja seharusnya lebih teliti dalam memberikan penilaian tidak semata mata karena menawarkan terendah akan tetapi bisa lebih pocus pada pengalaman perusahaan. Faktanya penawaran terendah tidak menjamin perusahaan pemenang sudah pasti memenuhi syarat buktinya banyak ditemukan hasil evaluasi bermasalah dikemudian hari.
“Pokja seharusnya bertanggung jawab secara moril jika banyak proyek mangkrak yang disebabkan karena Pokja salah dalam menetapkan pemenang tender. Rehabilitasi D.I Bendungan jambo Aye sebagai contoh hampir 3 tahun masyarakat di Aceh Utara tidak bisa mengairi sawahnya dengan irigasi tekhnis disebabkan bendungan sebagai penampung air tidak rampung dikerjakan,”tutupnya.[]
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…