SUBULUSSALAM _ Tersisa 4 (Empat) hari lagi masa kerja untuk pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Subulussalam Tahun Anggaran (TA) 2024. Namun kabar pengesahan APBK itu pun belum juga berhembus hingga hari ini, Jumat, 26 Januari 2024.
Tampaknya, suhu politik antara eksekutif dan legislatif masih memuncak. Terlihat, dari pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Subulussalam yang belum juga tersahkan.
Mirisnya, rencana pembahasan KUA PPAS itu sudah dikirimkan oleh pihak eksekutif kepada legislatif yang bertanggalkan pada 30 Agustus 2023 lalu.
Hal tersebut, berdasarkan surat Walikota kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam perihal penyampaian rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Kota Subulussalam TA 2024.
Itu merupakan salah satu alasan ke 16 (Enam Belas) anggota DPR Subulussalam, yang menyampaikan mosi tidak percayanya terhadap Ketua DPR, Ade Fadli.
Padahal, sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014, mengatakan dipasal 312 Ayat 1, menyebutkan. Penetapan APBK harus tepat waktu paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Setda) Kota Subulussalam H Sairun, mengatakan dalam siaran pers nya. Jika tidak ada kesepakatan antara pihak legislatif dan eksekutif terkait pengesahan APBK, maka akan di lakukan Peraturan Walikota (Perwal).
Sebelumnya, menurut Bahagia Maha, jika APBK di Perwalkan maka akan memperlambat pembangunan terhadap masyarakat di Kota Subulussalam itu.
Pasalnya, sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang tertuang dalam undang-undang, APBK dapat di perwalkan setelah 60 (Enam Puluh) hari kerja di tahun anggaran 2024.
“Tentunya, ini akan memperlambat pembangunan di Kota Subulussalam,” pungkas Bahagia Maha.
Menyikapi persoalan tersebut, beberapa orang TIM Banggar plus Wakil Pimpinan 1 DPR telah langsung berkoordinasi ke Kantor Gubernur Aceh, terkait pembahasan APBK Subulussalam. (JD)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…