ACEH TENGGARA— Polemik pungutan tiket dalam ajang Grasstrack Open Trophy Muslim Ayub di Aceh Tenggara mencuat. Harga tiket yang disebut mencapai Rp20 ribu per orang menjadi sorotan setelah pengunjung mengaku baru diminta membayar setelah berjalan sekitar 500 meter dari gerbang utama.
Ketua LSM KOREK Aceh, Irwansyah Putra, menilai mekanisme tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan masyarakat sengaja diarahkan masuk melalui akses tanpa pungutan, lalu diminta membayar di lokasi lain.
“Acara ini seperti jebakan Batman. Kita masuk lewat gerbang utama gratis. Setelah berjalan kaki sekitar 500 meter dan sudah lelah, tiba-tiba dihadang oknum aparat dan tukang minta bayaran,” kata Irwansyah kepada media, Minggu (16/8/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian pengunjung memilih membayar karena sudah terlanjur berjalan cukup jauh.
“Karena sudah lelah, kalau balik arah tentu sayang. Akhirnya terpaksa kita bayar Rp20 ribu,” ujarnya.
Irwansyah mempertanyakan kejelasan mekanisme penjualan tiket, terutama apabila harga masuk memang ditetapkan Rp20 ribu per orang.
Ia meminta penyelenggara menjelaskan secara terbuka mengenai harga tiket, jumlah tiket yang dicetak, mekanisme pemungutan, penggunaan hasil penjualan tiket, serta pihak yang bertanggung jawab melakukan penarikan uang di lokasi.
“Kalau memang tiket masuk Rp20 ribu, seharusnya sejak awal informasi dan titik pembayarannya jelas,” katanya.
Irwansyah juga menyoroti adanya pihak yang disebut sebagai aparat dalam proses pemungutan tiket. Menurutnya, fungsi pengamanan kegiatan harus dibedakan dengan aktivitas menarik uang dari pengunjung.
“Kalau aparat ditugaskan mengamankan acara, tentu kami menghargai. Tetapi kalau ada oknum yang ikut melakukan pungutan, ini harus dijelaskan. Jangan sampai masyarakat dibuat bingung,” tegasnya.
Ia menilai transparansi penting karena kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dalam jumlah besar dan disebut berkaitan dengan seorang wakil rakyat sebagai penyelenggara atau penggagas.
“Jangan karena yang mengadakan wakil rakyat, kemudian masyarakat tidak boleh bertanya. Justru wakil rakyat harus memberikan contoh transparansi dan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” katanya.
Irwansyah menegaskan kritik tersebut bukan bermaksud menghambat kegiatan olahraga maupun hiburan masyarakat.
Namun, ia meminta seluruh mekanisme kegiatan disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat mengetahui sejak awal apakah harus membayar tiket dan di mana pembayaran dilakukan.
“Jangan masyarakat masuk gratis, berjalan 500 meter, kemudian baru ditagih. Ini yang kami persoalkan,” pungkasnya.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Muslim Ayub belum memberikan tanggapan. Pesan konfirmasi yang disampaikan melalui WhatsApp diketahui telah berstatus terbaca, tetapi belum mendapat jawaban.
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…