Categories: Daerah

Terkait Sengketa Lahan HGU Di Aceh Selatan, Begini Kata Direktur YLH-PKAS

ACEH SELATAN -Praktisi Hukum Maman Supriadi Direktur Yayasan Lembaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) mengapreasi langkah Sekda Subulussalam dan Politisi Nasdem dalam mencegah konflik lahan di wilayah hukum Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan.

Sebagaimana diberitakan di salah satu media online pada tanggal 02 Agustus 2024 disebutkan bahwa, Sekda Kota Subulussalam bersama Politisi Nasdem H. Muslim Ayub bersama Zamzami Anggota DPRK Aceh Selatan, terpilih kembali sebagai Anggota DPRA Aceh bersilaturrahmi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh.

Dalam kunjungannya tersebut menyampaikan persoalan hukum tertang konflik lahan antara masyarakat dengan pihak PT. Aceh Lestari Indo Sawita yang sedang dalam tahapan proses izin lahan HGU untuk perkebunan sawit.

“Langkah tersebut sangat kita dukung dan mengapresiasinya, agar dapat segera tercegah konflik lahan antara masyarakat dengan pihak PT. ALIS,” ungkap Direktur YLH-PKAS Maman Supriadi, SH.I., MH, Sabtu, 03 Agustus 2024.

Menurutnya, berdasarkan laporan masyarakat dan berdasarkan investigasi ke lapangan terdapat fakta hukum kuat diduga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemamfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) sebagian luas lahan yang disetujui oleh pemerintah yang akan diperuntukkan untuk PT. ALIS.

Namun berpotensi terjadinya pelanggaran hukum dan atas pemberian izin lahan tersebut kepada PT. ALIS, karena sebagian lahan tersebut merupakan milik masyarakat.

Begitupun, tindakan ini diduga melibatkan inisial “M” yang merupakan perangkat gampong setempat. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum, baik pidana maupun perdata yang dapat menimbulkan kerugian masyarakat.

Lebih lanjut, Maman mengatakan, apalagi baru-baru ini berdasarkan laporan masyarakat pihak PT. ALIS yang telah mendapatan surat hanya sebatas persetujuan PKKPR telah secara sepihak dan semena-mena mengklaim bahwa lahan masyarakat tersebut seolah-olah telah sah dan telah berkekuatan hukum menjadi Hak Guna Usaha (HGU).

“Sehingga dengan semena-mena langsung mengerahkan alat berat (beko) untuk bekerja menggarap lahan tersebut dengan menyampaikan kepada masyarakat kalau lahan tersebut merupakan miliknya (HGU) tentu masyarakat yang telah lama menggarap lahan tersebut menolak serta melakukan penghadangan alat berat untuk tidak menggarap lahan tersebut,” lanjut Maman.

Sesuai Kedudukan Hukum Surat Persetujuan (PKKPR) tersebut hanya sebatas persetujuan sebagai syarat untuk proses ke tahapan selanjutnya bukan telah mutlak akan disetujui dan/atau menjadi HGU yang dimohonkan.

Maman mengatakan, sebab sesuai dengan ketentuan hukum kendatipun telah menjadi HGU subyek hukum yang merasa dirugikan atas penerbiatan HGU tersebut berhak untuk menuntut dan membatalkannya apalah saat ini masih dalam proses, tentu berhak kepada subyek hukum yang akan dirugikan bila dikeluarkan HGU untuk melaporkan kepada pejabat terkait agar dapat ditinjau kembali dan atau ditunda penerbiatan HGU.

“Atas fakta hukum dan kejadian tersebut untuk menghindari masyarakat serta kami selaku kuasa hukumnya telah menyurati Kementerian ATR/BPN dan pejabat-pejabat lainnya sesuai dengan Surat Perihal Pemberitahuan & Permohonan Nomor: 10/SPP/VII/2024/ADV-MS, Tanggal 29 Juli 2024,” sebut Maman.

Denga langkah tersebut semoga menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian ATR/BPN dan pejabat lainnya dapat ditinjau kembali, serta juga langkah tersebut merupakan sebagai dari wujud untuk mempertahankan hak milik serta sebagai tahapan proses hukum.

Dalam kesempatan ini juga menyampaikan atas keberadaan perusahaan-perusahaan dalam wilayah hukum khususnya Kabupaten Aceh Selatan tentu suatu hal yang sangat baik untuk suatu kemajuan daerah dan perlu untuk didukung bersama, namun dengan harapan proses tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta hak dan kepentingan masyarakat harus paling utama. (HS) 

Redaksi

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago