BULUKUMBA – Di negeri ini, sering kali bukan keringat yang menentukan kepemilikan tanah, melainkan selembar kertas yang penuh tanda tangan dan cap stempel. Kisah Ibu Hasriani dari Dusun Kalikiya adalah cermin kecil dari luka besar bernama birokrasi dan budaya “atas nama” yang kerap menelan keadilan rakyat kecil.
Hasriani membeli tanah dengan uang hasil kerja kerasnya. Setiap tetes peluh yang ia tumpahkan, setiap rupiah yang ia sisihkan, seolah terikat pada sebidang lahan yang menjadi harapan masa depan. Namun, dalam catatan hukum negara, tanah itu bukan miliknya, melainkan milik orang tuanya. Hanya karena satu frasa di sertifikat “atas nama.”
Ketika orang tuanya meninggal, hukum adat dan hukum negara bertemu di satu titik persilangan yang tak lagi adil, dimana tanah itu dianggap warisan. Adik-adiknya menuding Hasriani sekadar menumpang hak, sementara ia sendiri yang membeli. Pertengkaran keluarga pun nyaris meledak, dan Hasriani akhirnya memilih mengalah. Tanah yang dibeli dengan keringat sendiri dibagi rata kepada saudara-saudaranya. Air mata pun jadi ganti rugi.
Kasus Hasriani adalah ironi klasik tentang bagaimana hukum bisa jadi pisau bermata satu. Di satu sisi, negara meminta kita taat administrasi, mencatat segala kepemilikan secara resmi. Di sisi lain, kesalahan kecil dalam pencatatan atau sekadar menitipkan nama di sertifikat bisa berubah menjadi bumerang yang menghancurkan keadilan.
Kita hidup di zaman ketika sertifikat tanah dianggap “surat sakti.” Tanpa itu, jerih payah tak bernilai apa-apa. Bahkan lebih tragis lagi, dengan sertifikat pun, kita bisa tetap kehilangan segalanya jika salah menaruh nama. Tanah yang seharusnya menjadi warisan keringat, bisa berubah jadi warisan luka.
Di Aceh, di Jawa, di Sulawesi, atau di mana pun di Indonesia, cerita serupa sering terdengar. Anak menitipkan tanah atas nama orang tua, suami atas nama istri, atau kerabat atas nama saudara. Awalnya demi kemudahan. Namun ketika maut datang menjemput, kertas sakti itu tiba-tiba menjadi kitab hukum yang membelah keluarga, mencabik kasih sayang, dan menghapus sejarah jerih payah seseorang.
Hasriani, dengan suara bergetar, menyampaikan pesan yang seharusnya menggema ke seluruh negeri. “Kalau ada yang membeli tanah, jangan sampai mengatasnamakan orang tua kita. Itu bisa menjadi masalah besar bagi diri kita sendiri,” ujar Hasriani kepada awak media, Rabu, 27 Agustus 2025.
Sebuah kalimat sederhana, tapi lahir dari pengalaman pahit. Ia bukan hanya peringatan, melainkan juga dakwah tentang pentingnya berhati-hati dalam menaruh nama di selembar sertifikat.
Sayangnya, negara jarang hadir untuk mengurai benang kusut semacam ini. Birokrasi pertanahan masih lebih suka bersembunyi di balik pasal dan prosedur. Sementara rakyat kecil seperti Hasriani harus rela merelakan haknya demi menjaga kedamaian keluarga.
Di negeri yang katanya “tanah air,” justru tanah sering menjadi sumber air mata. (SDP)
JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…
Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…
JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…
JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…
JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…
BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…