Categories: Daerah

Tanah di Aceh Timur Dirampas Perusahaan Saat Konflik, Janji Plasma Sawit Tak Kunjung Dipenuhi

ACEH TIMUR – Warga Gampong Jambo Reuhat, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, kembali mempertanyakan janji pembangunan kebun plasma oleh PT Bumi Flora, perusahaan sawit yang telah beroperasi sejak era konflik di Aceh. Janji tersebut hingga kini tak kunjung direalisasikan, meskipun telah digaungkan sejak 2022 sebagai bagian dari syarat perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).

Tokoh masyarakat setempat, Tgk Muda Wali, Rabu (6/8/2025), mengungkapkan bahwa masyarakat telah beberapa kali dimediasi oleh Koperasi Gunung Nam Blah (GNB-16) untuk bertemu dengan pihak perusahaan. Namun hingga memasuki tahun 2025, tidak ada satu pun janji yang ditepati, termasuk penyediaan satu unit alat berat untuk membuka lahan plasma.

“Mereka menjanjikan alat berat untuk membersihkan lokasi plasma, tapi sampai hari ini tidak ada. Lokasi kebun plasma pun tidak jelas, bahkan sebagian besar klaim lahan oleh perusahaan adalah tanah milik warga yang dirampas saat konflik dulu. Beberapa lahan itu masih ada pemilik sahnya,” kata Ketua Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan (AMMK) Tgk Muda Wali, Rabu 6 Agustus 2025.

Ia juga menyesalkan sikap perusahaan yang terkesan abai meski koperasi mitra telah menyampaikan keluhan masyarakat. “Kalau janji ini terus diabaikan, kami tidak lagi percaya pada koperasi. Mereka gagal memfasilitasi dan hanya membawa-bawa masyarakat untuk bertemu pimpinan perusahaan di Medan, tapi hasilnya nihil,” lanjutnya.

Landasan Hukum Mengikat, Tak Bisa Diabaikan

Kewajiban PT Bumi Flora membangun kebun plasma tidak hanya moral, tapi juga hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib mengalokasikan 20% dari total lahan HGU untuk plasma masyarakat. Ketentuan ini diperkuat oleh UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013.

“Jika perusahaan tidak patuh terhadap aturan ini, maka sudah bisa dikategorikan bermasalah secara hukum,” tegas Muda Wali.

Di tingkat lokal, regulasi seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perkebunan Sawit, menekankan pentingnya aspek kesejahteraan, sosial, lingkungan, dan kontribusi terhadap masyarakat sekitar.

Masyarakat juga meminta agar aparat penegak hukum (APH), Bupati Aceh Timur, dan Gubernur Aceh memeriksa ulang konsesi dan status administratif PT Bumi Flora. Pasalnya, dugaan pelanggaran bukan hanya pada aspek plasma, tetapi juga pada praktik pengamanan berbasis militer yang dinilai menciptakan rasa takut di tengah warga yang trauma yang masih membekas sejak masa konflik.

“Ekonomi kami semakin memburuk. PT Bumi Flora tak hanya abai terhadap janji plasma, tapi juga merusak alam. Rawa penampung air yang mengairi sawah dari Jambo Reuhat hingga Idi kini mengering. Jalan-jalan desa pun rusak karena digunakan untuk operasional perusahaan,” keluh Muda Wali.

Jika tuntutan ini tidak direspons dalam waktu dekat, masyarakat mengancam akan mengambil langkah hukum dan aksi sosial untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang telah lama terabaikan.(Ril)

presenta

Recent Posts

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik…

6 hari ago

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh--Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga…

1 minggu ago

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang…

1 minggu ago

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah…

1 minggu ago

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih…

1 minggu ago

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri…

1 minggu ago