BANDA ACEH _ Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin, menggugat Gubernur Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh karena menolak menandatangani rekomendasi persetujuan terhadap Term dan Condition yang telah disepakati oleh Pertamina EP, BPMA dan SKK Migas kepada Menteri ESDM, Jum'at 9 2024.

Dalam Term & Condition tersebut PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai subholding hulu Pertamina menyepakati pengelolaan Area Rantau Wilayah Aceh dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Aceh Darussalam dengan menggunakan Term dan Condition eksisting sebagaimana yang telah berlaku di Wilayah Kerja Pertamina EP, dibawah pengelolaan BPMA setelah masa Carved Out.

Kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan surat persetujuan alih kelola sebagian Wilayah Kerja Pertamina EP di Wilayah Aceh melalui mekanisme Carved Out, dengan Nomor T-463/MG.04/MEM.M/2023 hal Pengalihan Pengelolaan sebagian Wilayah Kerja Pertamina EP di Wilayah Aceh kepada Badan Pengelola Migas Aceh, dan tindak lanjut dari surat tersebut adalah diperlukan rekomendasi dari Pemerintah Aceh setuju atas Term & Condition tersebut, dan persetujuan inilah yang ditolak oleh Gubernur Aceh saat ini, Bustami. 

“Menteri ESDM telah menyetujui pengalihan kontrak migas dari SKK Migas ke BPMA sesuai dengan PP 23 tahun 2015 dengan Term & Condition yang telah disepakati oleh Pertamina, SKK Migas dan BPMA, dan sebagai tindak lanjut tersebut ke Menteri ESDM diperlukan persetujuan Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur untuk menyetujui Term & Condition tersebut, dan ini ditolak oleh Gubernur sampai saat ini”, ujar Safar.

Sebelumnya YARA telah mengajukan somasi kepada Gubernur untuk menandatangani Term & Condition yang disusun oleh SKK Migas, Pertamina dan BPMA, namun tidak ditanggapi. Setelah itu diajukan keberatan dan sampai banding administratif ke Menetri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak juga ditandatangani persetujuan tersebut sampai akhirnya diajukan gugatan ke PTUN Banda Aceh karena dianggap perbuatan/tindakan Gubernur yang menolak menandatangi persetujuan Term dan Condition tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang berakibat Aceh kehilangan informasi tentang pendapatan hasil migas di kedua blok tersebut.

“Kami telah menyurati Gubernur Aceh, somasi, keberatan sampai upaya banding administratif ke Menteri Dalam Negeri agar Gubernur segera menandatangai Term & Condition alih kelola blok migas Aceh di Rantau Kuala Simpang dan Peulreulak, karena selamakin lama ditandatangani maka Aceh berpotensi akan kehilangan informasi pendapatan hasil migas di dua blok tersebut”, kata Safar.

Safaruddin mengatakan, tindakan tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum jika tidak memberikan persetujuan atas rekomendasi terhadap Term dan Condition yang telah disepakati oleh Pertamina EP BPMA dan SKK Migas kepada Menteri ESDM, dan memerintahkan tergugat untuk segera menandatangani surat persetujuan atas rekomendasi terhadap Term & Condition yang telah disepakati oleh Pertamina EP, BPMA dan SKK Migas kepada Menteri ESDM untuk segera ditetepkan sebagai Wilayah Kerja Rantau hasil Carved Out.||Alfianpasee

SUBULUSSALAM_ Sebanyak 21 nama warga Kampong Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam tercatut hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) di areal lahan PT Sawit Panen Terus (SPT).

Tak terima tindakan tersebut, Sejumlah warga Namo Buaya yang namanya tercatut tersebut, menunjuk Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) sebagai Kuasa Hukum, Senin, 22 Juli 2024.

Ke 21 warga ini terdiri dari 38 Sertifikat Hak Milik (SHM) lahan perkebunan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Subulussalam pada tahun 2022 lalu.

Penerbitan sertifikat tanah tersebut melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Mirisnya, lahan itu dikuasai oleh pihak perusahaan PT SPT.

Oleh karena itu, saat ini pihak YARA Kota Subulussalam tengah mengumpulkan bukti salah satunya foto citra satelit ditahun terbitnya sertifikat tersebut. 

"Beberapa hari yang lalu 21 warga Kampong Namo Buaya tiba-tiba mendatangi kita. Karena, terbitnya sertifikat atas nama mereka dan sertifikat tanah itu diterbitkan dari kantor BPN Kota Subulussalam," sampai Edi Sahputra Bako, Ketua YARA Subulussalam, Senin, 22 Juli 2024.

"Saat ini, secara resmi dari 21 warga tersebut telah menandatangi surat kuasa nya kepada YARA Subulussalam," ungkap Edi.

Dijelaskan Edi, sesuai keterangan klien nya bahwa ditemukan 38 sertifikat tanah yang tercantum nama 21 warga Namo Buaya yang titik objeknya berada di areal perkebunan PT SPT.

Sedangkan ke 21 warga tersebut mengaku tidak pernah mengurus atau mengusulkan sertifikat tanah ke kantor pertanahan Kota Subulussalam. 

"Ini sangat aneh, sertifikat itu kini diduga dikuasai oleh PT SPT, sedangkan di sertifikat itu nama pemilik sah klien kami. Ini yang patut diduga ada permainan di balik terbitannya sertifikat tersebut dari Kantor Pertanahan," ujar Edi. 

Sementara ini, sebagai data pendukung seperti foto citra satelit sudah didapatkan oleh pihak YARA Kota Subulussalam.

"Jika dilihat dari foto citra satelit, tutupan hutan di tahun 2022 di tahun terbitnya sertifikat tersebut, areal PT SPT masih terlihat hutan. Artinya, berat dugaan sertifikat itu diterbitkan dalam keadaan hutan di objek yang dimaksud," jelas Edi.(JD) 

BANGKOK – Aceh tempo dulu (era Kerajaan Aceh Darussalam) dikenal sebagai pusat pendidikan Islam di dunia Tanah Melayu atau dikenal julukan Jawi atau Nusantara. Kesan ini masih sangat kental dalam masyarakat Melayu di Malaysia dan Thailand Selatan.

Pada Selasa – Jumat (30 Juni - 5 Juli 2024) tim Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang dipimpin langsung oleh Ketua Safaruddin SH MH berangkat ke Malaysia dan Thailand. Di Malaysia, YARA disambut oleh Jafar Insya Reubee sebagai Ketua Perwakilan YARA untuk Wilayah Persekutuan Malaysia.

Sementara di Thailand, Safaruddin yang ditemani mahasiswa PhD UUM Negeri Kedah, Hasan Basri M Nur, diterima oleh sejumlah penduduk Melayu Pattani yang difasilitasi oleh Sayootee Samoh. 

Kunjungan ke Thailand dilakukan selama dua hari, mulai Kamis – Jumat. Di Kawasan ini, tim YARA mengunjungi beberapa situs Islam peninggalan kesultanan Patani.

“Di Kawasan Patani kami melakukan napak tilas ke beberapa titik peradaban Islam Melayu di Songkla, Patani dan Yala,” ujar Safaruddin SH MH kepada media ini, Jumat (5/7).

“Di Thailand Selatan, kami dari tim YARA didampingi oleh Tuan Sayootee Samoh dan Tuan Mukhlis. Mereka mempertemukan kami dengan sejumlah tokoh di Patani,” kata Safar.

Sayootee Samoh paham benar tentang kejayaan pendidikan Islam masa lampau di Aceh, sehingga ia menyekolahkan putri kesayangannya untuk belajar di Dayah Oemar Diyan Indrapuri Aceh Besar.

“Putri saya kemungkinan akan melanjutkan kuliah di Aceh setelah tamah di Dayah Oemar Diyan,” kata Sayootee yang dikenal ramah ini.

Dalam pertemuan itu, Safaruddin dan Hasan Basri M Nur berbicara tentang kejayaan Aceh masa lampau, terutama dalam bidang kajian keislaman atau Islamic Studies.

“Penduduk Melayu Thailand sangat paham akan sejarah Aceh masa lampau,” lanjut Safaruddin.

Safaruddin mengajak generasi muda Melayu Thailand untuk melanjutkan pendidikan ke tanah Serambi Mekkah, terutama di pesantren dan perguruan tinggi yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Penduduk Melayu Thailand sangat senang dengan kedatangan tim YARA. Mereka meminta Ketua YARA untuk mencari sumber beasiswa untuk calon mahasiswa dari Thailand, terutama di Perguruan Tinggi yang ada di Aceh.

“Kami sangat senang apabila pihak di Aceh yang menyediakan beasiswa, minimal bebas biaya SPP sajalah, kepada anak-anak Thailand Selatan,” ungkap Abdul Aziz, tokoh masyarakat Patani dalam pertemuan dengan YARA.

“Saya akan ajak anak-anak Patani untuk belajar ke Aceh jika ada keringanan biaya pendidikan, apalagi tersedia beasiswa penuh,” sambung Aziz, pensiunan guru dan pernah kuliah di Yogyakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Safaruddin menyatakan bahwa YARA bersedia menjadi kontak person bagi pelajar dan mahasiswa asal Thailand di Aceh. 

“Kami dari YARA akan berusaha membuka jalan bagi terwujudnya kembali visi Aceh sebagai pusat pendidikan Islam di tanah Melayu seperti masa kesultanan,” ujar Safaruddin. 

“Dalam waktu dekat, kami akan menyurati Pemerintah Aceh dan Parlemen Aceh, mengenai hal ini,” kata Safar didampingi Hasan Basri M Nur. []

BANDA ACEH_ Mewakili 99 orang warga di Aceh Utara, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) cq Balai Wilayah Sungai Sumatera I untuk segera melakukan normalisasi tiga sungai yang sering menimbulkan banjir di Aceh Utara.

Diketahui, tiga sungai yang kerap menimbulkan banjir di Aceh Utara karena pendangkalan yakni Sungai Krueng Peutoe, Sungai Krueng Keureuto dan Sungai Krueng Pirak.

Akibat banjir tersebut, masyarakat Aceh Utara  yang tinggal di sekitar tiga sungai mengalami kerugian yang tak sedikit jumlahnya. Tercatat, peristiwa banjir di wilayah itu sudah terjadi sejak tahun 1990 hingga kini. 

“Aktivitas Sungai Krueng Peutoe, Sungai Krueng Keureuto dan Sungai Krueng Pirak pada saat musim penghujan kerap terjadi banjir. Akibat luapan airnya yang tidak lagi mampu menampung debit air yang mengalir dikarenakan pendangkalan sungai. Masyarakat sekitar mengalami kerugian baik materil maupun inmateril, dan ini terjadi sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2023 dengan kirasan kerugian milyaran rupiah," jelas Ketua YARA, Safaruddin, Jum'at (28/6). 

Untuk itu, Safaruddin meminta kepada Kementerian PUPR cq Balai Wilayah Sungai Sumatera I untuk segera melakukan normalisasi terhadap tiga sungai yang ada di Aceh Utara.

“Kami meminta kepada Kementerian PUPR cq Balai Wilayah Sungai Sumatera I untuk segera melakukan normalisasi sungai Krueng Peutoe, Sungai/Krueng Keureuto dan Sungai Krueng Pirak paling lama satu minggu pemberitahuan akan dilakukan upaya normalisasi dan paling lama pada minggu pertama bulan September sudah dilakukan pekerjaan fisik dengan dilakukan pengerukan pada daerah yang tersendimentasi dan membangun tanggu pada bagian yang erosi," tulis Safar selaku kuasa hukum warga dalam surat yang telah diterima oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera I pada tanggal 25 Juni 2024.