BANDA ACEH - Sedikitnya ada lima tuntutan yang disampaikan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi dalam aksinya didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Kamis, 14 Desember 2023 siang.

Lima tuntutan itu diantaranya :

1. Meminta DPRA untuk memastikan bahwa tidak ada pengurangan alokasi anggaran pembangunan kabupaten/kota yang berpotensi akan membuat pemerataan pembangunan di Aceh akan terhambat. Skema 60:40 % sebagaimana yang telah ditetapkan sendiri oleh DPRA melalui qanun Aceh harus direalisasikan;
2. Secara tegas meminta DPRA untuk memastikan ketersediaan anggaran untuk pembayaran tunggakan hutang JKA 2023 dan program JKA 2024 demi keberlanjutan pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat Aceh.
3. Mendesak DPRA untuk menggunakan hati nurani dalam pengesahan APBA 2024 dan mengikhlaskan alokasi anggaran Pkkir 2024 dialihkan untuk penanganan banjir dan longsor di berbagai daerah di Aceh
4. Meminta Dirjen Otda Kemendagri untuk tidak memfasilitasi Pokir DPRA dan apabila DPRA tetap memaksa kami berharap Kemendagri memberikan solusi berupa pergub saja.
5. Apabila DPRA tetap bersikeras untuk memaksakan alokasi Pokir dalam jumlah besar bahkan mengurangi anggaran JKA dan otsus Kabupaten/Kota serta jika DPRA tak berkenan mengalihkan Pokirnya untuk penanganan banjir, maka kami mengajak masyarakat Aceh untuk membacklist para anggota DPRA yang kembali maju pada Pemilu 2024 nanti karena jelas-jelas tidak berpihak kepada rakyat.

Pantauan dilokasi, setelah melakukan aksi dan membacakan pernyataan sikap mahasiswa bubar sembari mensegel pintu DPRA dengan spanduk spanduk bertuliskan "Kami Mendesak Alihkan Pokir DPRA untuk Penanganan Banjir dan Longsor di Aceh".

Pendemo juga meninggalkan kotak berisi uang pecah (koin) sebagai bentuk sumbangan korban banjir untuk pokir DPRA.(KH)