JAKARTA_ Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengkritik Amerika Serikat untuk belajar kembali pengetahuan dasar hukum internasional.
Pernyataan Wang muncul usai bertemu Menlu RI Retno Marsudi di Jakarta, Kamis (18/4). Wang merespons sikap AS yang menyebut resolusi Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata Gaza tak mengikat.
"Seluruh dunia sangat terkejut dengan apa yang disampaikan Amerika Serikat. Sikap tersebut kembali menunjukkan bahwa di mata AS hukum internasional hanyalah sebuah alat yang mereka pakai sesuai keinginannya," ujar Wang Yi saat konferensi pers di gedung Kemlu RI.
Lebih lanjut, Wang menerangkan keputusan DK PBB berdasarkan piagam organisasi ini bersifat mengikat secara hukum. Negara anggota, kata dia, wajib menaati aturan yang berlaku.
Wang lalu mengatakan AS harus melepas sifat egois dan mendengar pernyataan komunitas internasional secara teliti.
"Kami juga menyarankan kepada pejabat-pejabat Amerika sekalian kembali belajar pengetahuan dasar," ungkap dia.
Wang juga berharap pihak AS mengubah kebiasaan sombong dan mau bekerja sama untuk menjalankan dan mendukung putusan resolusi gencatan senjata Gaza.
AS selama ini juga kerap memveto pemungutan suara terkait resolusi yang membahas agresi Israel di Gaza.
Pada akhir Maret, DK PBB untuk pertama kalinya mengeluarkan resolusi gencatan senjata untuk Gaza sejak Israel melancarkan agresi ke Palestina pada Oktober 2023
Resolusi itu mendapat dukungan dari 14 anggota dan satu abstain yakni Amerika Serikat (AS).
Poin-poin dalam resolusi tersebut mencakup desakan gencatan senjata saat Ramadan, lebih banyak bantuan kemanusiaan yang masuk, perluasan dan peningkatan bantuan, hingga pembebasan seluruh sandera tanpa syarat.
Tak lama setelah rilis, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller menyatakan resolusi tersebut tak mengikat.(CNN)
JAKARTA_ Palestina gagal menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) setelah Amerika Serikat memveto upaya Dewan Keamanan untuk mengadopsi resolusi tersebut pada Kamis (18/4/2024) malam waktu setempat.
Rancangan resolusi tersebut, yang diperkenalkan oleh Aljazair dan "rekomendasi kepada Majelis Umum agar Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB", mendapat 12 suara mendukung, dua abstain (Inggris dan Swiss), dan satu menentang.
Dengan demikian, tidak ada pemungutan suara dengan keanggotaan PBB yang lebih luas untuk mengizinkan Palestina bergabung sebagai negara anggota penuh PBB.
Otoritas Palestina mengecam keras AS dan menyebutnya sebagai "agresi" yang mendorong Timur Tengah menuju "jurang yang dalam."
Kebijakan AS "mewakili agresi terang-terangan terhadap hukum internasional dan dorongan untuk melakukan perang genosida terhadap rakyat kami... yang mendorong kawasan ini semakin jauh ke tepi jurang," kata kantor pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dalam sebuah pernyataan.
Rancangan resolusi tersebut merupakan salah satu yang terpendek dalam sejarah Dewan Keamanan yang berisi "Dewan Keamanan, setelah memeriksa permohonan Negara Palestina untuk diterima di PBB (S/2011/592), merekomendasikan kepada Majelis Umum agar Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB".
Agar rancangan resolusi dapat disahkan, DK PBB harus memiliki setidaknya sembilan anggota yang mendukung dan tidak ada anggota tetapnya, yakni China, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat yang menggunakan hak veto mereka.
Di tengah perang yang sedang berlangsung di Gaza, Palestina telah mengajukan permintaan kepada Sekretaris Jenderal pada 2 April lalu, meminta agar permintaan tahun 2011 untuk menjadi negara anggota penuh PBB dipertimbangkan kembali.
Pada 2011, Dewan Keamanan mempertimbangkan permintaan tersebut, tetapi tidak dapat menemukan kesatuan dalam mengirimkan rekomendasi kepada Majelis Umum, yang menurut Piagam PBB harus mengadakan pemungutan suara yang melibatkan 193 negara anggotanya.
Awal bulan ini, Dewan Keamanan mengirimkan permintaan terbaru kepada Komite Penerimaan Negara Anggota, yang bertemu pada tanggal 8 dan 11 April untuk membahas masalah tersebut.
Adapun Palestina telah menjadi Pengamat Tetap di PBB sejak tahun 2012, sebelumnya Palestina menjadi pengamat di Majelis Umum PBB.(CNBC)
JAKARTA_ Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengkritik Amerika Serikat untuk belajar kembali pengetahuan dasar hukum internasional. Pernyataan Wang muncul usai bertemu Menlu RI Retno Marsudi di Jakarta, Kamis (18/4). Wang merespons sikap AS yang menyebut resolusi Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata Gaza tak mengikat. “Seluruh dunia sangat terkejut dengan apa yang disampaikan Amerika…
JAKARTA_ Palestina gagal menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) setelah Amerika Serikat memveto upaya Dewan Keamanan untuk mengadopsi resolusi tersebut pada Kamis (18/4/2024) malam waktu setempat. Rancangan resolusi tersebut, yang diperkenalkan oleh Aljazair dan “rekomendasi kepada Majelis Umum agar Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB”, mendapat 12 suara mendukung, dua abstain (Inggris dan Swiss),…
