Opini oleh : Syarbaini

BERMULA dari selembar Surat Gubernur Aceh, Nomor: 050/593, tanggal 19 Januari 2023 dengan perihal Pokok-pokok Pikiran DPRA Terhadap Rancangan Awal RKPA tahun 2024, hubungan harmonis DPRA dan Pj Gubernur Aceh akhirnya kandas di tengah jalan.

Dalam poin ketiga dari surat tersebut, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki meminta anggota DPRA untuk mengusulkan Pokir dengan memperhatikan arah kebijakan dan ketentuan Peraturan Mendagri No: 84 Tahun 2022, tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2023. Isinya menyebutkan, pemerintah daerah mengalokasikan belanja insfrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total APBA diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer.

Permintaan Pj Gubernur melalui surat tersebut menjadi awal dari drama pengusulan Sekda Aceh sebagai calon Pj Gubernur Aceh tunggal oleh DPRA. Namun, harapan DPRA pupus di tengah jalan pasca Presiden mengeluarkan keputusan memperpanjang masa jabatan Achmad Marzuki untuk periode 2023-2024.

Tak berhenti sampai disitu, berbagai drama klausal mulai kembali dimainkan DPRA, berbagai sorotan mulai digencarkan untuk menggalang empati publik. Mulai dari kisah orang Aceh bukan orang Aceh, persoalan pelaksanaan PON Aceh, hingga persoalan JKA yang hampir terhenti karena keterbatasan anggaran Pemerintah Aceh.

Padahal, jika kita berkaca lebih jauh, tidak tersedianya alokasi dana otonomi khusus secara cukup untuk penanganan JKA tahun 2023 juga ditenggarai oleh persoalan nilai Pokir DPRA yang begitu fantastis. Pasalnya dikala dana otonomi khusus Aceh hanya tinggal Rp 3,96 Triliun pada tahun anggaran 2023, alokasi Pokir DPRA justru mencapai Rp 1,6 Triliun Rupiah. Hal ini dikarenakan berdasarkan UUPA mulai tahun anggaran 2023 hingga 2027, alokasi dana otonomi khusus Aceh hanya sebesar 1% lagi dari plafon DAU APBN, sehingga membuat alokasi Dana Otsus Aceh yang pada tahun 2021 mencapai Rp 7,56 T mengalami penurunan menjadi Rp 3,96 Triliun pada 2023 dan kembali turun menjadi Rp 3,3 T pada 2024 mendatang. Kondisi ini tentunya sangat riskan mengingat utang JKA tahun 2023 masih tersisa Rp 486 Milyar dan kebutuhan pembayaran JKA 2024 bisa mencapai Rp 752 Milyar hingga Rp 1,2 T demi kelanjutan pelayanan pengobatan gratis rakyat Aceh.

Sementara, dilain sisi jika kita telusuri berdasarkan qanun nomor 1 tahun 2018 terkait perubahan ketiga atas qanun Aceh nomor tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus Aceh yang juga disahkan oleh DPRA itu, pada pasal 11 qanun itu secara tegas disebutkan bahwa pengalokasian dana otonomi khusus dilakukan dengan perimbangan untuk program kegiatan bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kemudian setelah dikurangi kegiatan tersebut maka dilakukan pembagian dengan skema 60:40.

Namun, ternyata para wakil rakyat di parlemen Aceh tak kehilangan akal untuk menikmati persoalan anggaran demi memuluskan alokasi anggaran Pokir sebagaimana yang diharapkannya. Terakhir, mencuat bahwa adanya wacana DPRA dan Tim TAPA untuk merubah skema pembagian DOKA Aceh dari 60 persen untuk provinsi dan 20 persen untuk Kabupaten/kota. Namun, hal itu tercium oleh Pj Gubernur Aceh hingga dia melakukan berbagai upaya untuk menghindari persetujuan skema pembagian doka 80:20 tersebut dengan tidak menghadiri sidang di DPRA. Hal ini menghadirkan berbagai Kecamatan dari DPRA hingga dimulainya adegan permintaan pergantian Pj Gubernur Aceh oleh DPRA pada 31 oktober 2023 silam. Sayangnya hal itu justru membuat blunder DPRA di mata publik, mengingat ketua DPRA yang baru saja dilantik Zulfadhli dinilai publik di media sosial tidak memiliki argumentasi kuat untuk pergantian Pj Gubernur Aceh.

Sebagai Pj Gubernur Aceh, tentunya Achmad Marzuki dihadapkan dengan kondisi dilema. Disatu sisi bicara hubungan harmonis dengan legislatif demi menjaga stabilitas pemerintahan, namun disisi lain keterbatasan jumlah DOKA mengharuskan Achmad Marzuki memilih antara kepentingan daerah dalam hal skema pembagian DOKA dan penyelesaian berbagai utang pemerintah seperti program multiyears dan JKA maupun keberlanjutan pelayanan kesehatan gratis yang sempat terancam itu di tahun depan. Ini pula yang membuat Achmad Marzuki terkesan memilih diam dan membiarkan waktu berjalan hingga APBA disahkan melalui Peraturan Gubernur dibenarkan secara aturan perundang-undangan.

Namun, pasca itu DPRA tak kehilangan akal, sidang-sidang pembahasan APBA 2024 tak kunjung dibuat dan lalu meminta Kemendagri untuk melakukan fasilitasi pembahasan APBA. Alhasil, DPRA mendapat lampu hijau untuk kembali mengesahkan APBA melalui qanun setelah Kemendagri memberikan tambahan waktu pengesahan APBA 2024 melalui qanun hingga tanggal 15 Desember 2023.

Namun, apa hendak dikata, pembahasan APBA Tahun 2024 juga tak berjalan mulus sebagaimana mestinya. Adegan premanisme mulai terjadi dalam lanjutan pembahasan rancangan APBA Tahun anggaran 2024 pada tanggal 12 Desember 2023 malam antara Banggar DPRA dengan Tim TAPA.

Adegan itu bermula ketika meminta banggar DPRA meminta tambahan anggaran pokir 2024 yang sebelumnya setelah dilakukan rasionalisasi dari Rp 4 Triliun usulan Pokir Dewan, Pemerintah Aceh sudah berupaya menyediakan sebesar Rp 444 Milyar lebih, dengan pembagian setiap anggota mendapatkan Rp 6 M, anggota Banggar mendapatkan Rp 17 Milyar dan pimpinan DPRA mendapatkan Rp. 20 Milyar.

Tak puas dengan alokasi tersebut permintaan tambahan Pokir pada tahun pemilu itu kembali diajukan, namun Kepala Bappeda Aceh Teuku Dadek justru menjawab dengan menyampaikan syarat-syarat program. Hal ini membuat salah satu politisi Partai Golkar berinisial A menginterupsi dengan mengetuk meja secara pelan, hanya saja dibalas dengan oleh Kepala Bappeda dengan lebih keras.

Preseden itu ternyata menyulut emosi seorang politik partai lokal (parlok) berinisial S terbawa emosi dan melemparkan piring ke dinding, dan serpihannya mengenai langsung Kepala Teuku Ahmad Dadek hingga berdarah. Terlepas dari kemudian diumbar ke publik bahwa adegan lempar piring itu dikarenakan Teuku Achmad Dadek tak mampu menjawab secara rinci terkait penggunaan DOKA 2024 yang merupakan urusan Dinas teknis. Namun, satu hal yang perlu dicatat oleh para wakil rakyat, adegan lempar piring yang menggambarkan sikap premanisme tetap tak layak untuk dipertontonkan ke masyarakat Aceh.

Di samping itu, jika kita telisik lebih mendalam seakan menunjukkan bahwa semua adegan ini terkesan ada permainan dari Ketua Tim TAPA yang mestinya bertanggung jawab dengan DPRA untuk membuat skenario penambahan alokasi anggaran pokir. Namun, Teuku Dadek yang bertindak sebagai kepala Bappeda dan juga tim TAPA melawan skenario itu dengan menyampaikan aturan pengusulan program.

Bahkan, disinyalir apabila pembahasan hari ini dan besok masih deadlock dan tidak ada titik temu terkait skema penambahan Pokir DPRA, kemungkinan besar adegan baru akan dimulai. Dimana disinyalir ada kemungkinan DPRA akan menggelar paripurna untuk meminta pemberhentian Achmad Marzuki dari Pj Gubernur Aceh.

Lagi-lagi, adegan demi adegan yang dipertontonkan itu sungguh memilukan dan menyayat hati rakyat Aceh yang tengah berjibaku menghadapi bencana banjir dan longsor. Pasalnya adegan keributan yang terjadi antara legislatif dan eksekutif Aceh subtansi bukanlah persoalan ril rakyat Aceh, namun malah hanya sebatas perkebunan alokasi anggaran Pokir semata. Sehingga pantaslah masyarakat menilai bahwa selama ini anggaran Pokir itu seakan menjadi berhala yang selalu dibela dan diutamakan wakil rakyat kita.

Penulis adalah Ketua Forum Pemuda Aceh (FPA).

BANDA ACEH - DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh mengaku heran dengan kelakuan DPRA yang tetap ngotot tidak membahas RAPBA Tahun Anggaran 2024, padahal Tim Pengguna Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) selalu hadir sebagai pihak mewakili eksekutif untuk pembahasan tersebut, namun ironisnya ketimbang melakukan pembahasan sebagaimana tugasnya DPRA lebih memilih untuk tidak membahas sama sekali.

"Sesuai dengan Pasal 313 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa batas akhir pembahasan rancangan anggaran akan jatuh tempo pada 6 Desember 2023. Namun faktanya sampai 5 Desember tidak ada pembahasan apa-apa yang diagendakan DPRA," ujar Ketua DPW Alamp Aksi Aceh, Mahmud Padang.

Mahasiswa meminta Pj Gubernur untuk tidak takut mengambil langkah kongkret penyelamatan anggaran rakyat Aceh dengan sesegera mungkin mengusulkan pengesahan melalui Pergub. "Saat ini rakyat Aceh menunggu sikap patriotik seorang Pj Gubernur Aceh. Apakah akan berani menyelamatkan anggaran rakyat atau malah takut dengan kecaman-kecaman wakil rakyat yang dihadapkan dengan kebutuhan kampanye pemilu itu," katanya.

Mahmud juga meminta Pj Gubernur Aceh tak lagi main mata dengan DPRA, namun tetap tegak sesuai aturan dan mekanisme penganggaran yakni apabila hingga 6 Desember 2023 tidak ada pengesahan maka RAPBA tahun anggaran 2024 disahkan melalui Pergub.

"Langkah tegas dan kongkret Pj Gubernur sangat penting sehingga pengesahan dapat segera dilakukan dan program-program pelayanan publik mulai dari program perekonomian rakyat hingga layanan kesehatan tidak terhambat," pungkasnya.

BANDA ACEH_ Persentase angka kemiskinan di Aceh pada tahun 2023 masih di atas 14 persen dan tertinggi di Sumatera. Padahal anggaran di Aceh relatif sangat besar dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, bahkan Pemerintah Pusat sejak Tahun 2008 hingga 2023 sudah mengucurkan alokasi dana otsus Aceh sudah lebih dari Rp. 103 Triliun.

"Hal ini menunjukkan bahwa selama ini pengelolaan otsus salah urus, sehingga hanya dinikmati segelintir orang dan tak menyentuh secara maksimal kebutuhan rakyat Aceh. Dapat dikatakan bahwa dampak dari kesalahan dalam pengelolaan otsus ini secara langsung berpengaruh terhadap masih tingginya angka kemiskinan di bumi serambi mekkah ini,"ungkap Ketua DPD Alamp Aksi Banda Aceh, Minggu 19 November 2023.

Dia memaparkan, pemanfaatan Dana Otsus Aceh seyogyanya ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

"Jadi anggaran JKA itu sumbernya otsus, anggaran Pokir dewan itu dominan juga bersumber dari otsus. Sehingga dapat dikatakan jika anggaran Pokir kembali membengkak pada tahun 2024 maka anggaran untuk JKA akan kembali terancam,"ujarnya.

Yusuf menjelaskan, setelah alokasi otsus Aceh yang sebelumnya 2% berkurang menjadi 1% dihitung dari plafon DAU APBN, maka pencemaran skala prioritas harus lebih diperhatikan, agar benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.

Tercatat pada tahun 2023 alokasi otsut Aceh hanya tinggal Rp 3,9 Triliun Rupiah dan pada tahun anggaran 2024, alokasi dana otsus kembali turun menjadi Rp 3,3 triliun.

"Sementara, pada tahun anggaran 2023 itu tercatat alokasi anggaran pokok pikiran (Pokir) DPRA sangat fantastis mencapai Rp. 1,6 Triliun Rupiah, sehingga setelah dilakukan pembagian dana otsus 60:40 dengan pemerintah kabupaten/kota, sisa anggarannya sudah sangat kecil dan tak lagi mampu mengakomodir kebutuhan pembayaran JKA kepada pihak BPJS. Dampaknya program pelayanan kesehatan gratis rakyat Aceh melalui JKA nyaris dihentikan oleh BPJS karena menunggak lebih dari Rp 700 Milyar," paparnya.

Kata Yusuf, jika melihat proyeksi dana Otsus Aceh pada tahun 2024 yang kembali turun menjadi Rp 3,3 Triliun, sementara sisa tunggakan untuk yang harus diupayakan dibayar melalui APBA murni 2024 Rp486 miliar dan untuk pelaksanaan JKA 2024 juga membutuhkan anggaran mencapai Rp 1 Triliun. Maka Pj Gubernur harus berani memangkas secara maksimal alokasi dana pokir dewan.

Jika kita berkaca pada usulan Pokir DPRA pada tahun anggaran 2023 justru terlihat jelas banyak terdapat diluar Daerah pemilihannya, sehingga semakin jelas banyak anggaran pokir selama ini itu tidak tepat sasaran.

"Jika dilihat dari kegiatan yang masuk APBA 2023 hanya 20 persen yang menyentuh langsung kepada keinginan masyarakat, selebihnya 80 persen kegiatan Pokir masuk pada kegiatan reguler dinas masing-masing, menunjukkan itu diluar dari usulan masyarakat. Pokir seharusnya diterima saat anggota dewan melakukan Reses ke Dapil masing-masing. Nyatanya kita lihat tidak semua hasil Reses yang dimasukkan pada kegiatan usulan Pokir dewan,"bebernya.

Tentunya dalam kondisi menjelang pemilu 2024 ini, dewan akan sangat sulit menerima kondisi itu, sehingga mencoba untuk membuat skenario baru menekan Pj Gubernur untuk tetap mengalokasikan anggaran pokir untuk mereka, bahkan ironisnya lagi DPRA dan TAPA justru dikabarkan mencoba menjebak Pj Gubernur Aceh untuk mau menandatangani skema pembagian DOKA 80:20, dimana 80 persen dikelola provinsi 20 persen dikelola kabupaten/kota, ini sungguh miris.

Jika kita lihat lebih jauh, kata dia, Pemerintah Provinsi tidak ada wilayah, selayaknya dana otsus itu idealnya justru dikembalikan rakyat dan yang punya wilayah pemerintah kabupaten/kota sehingga dapat digunakan langsung untuk rakyat demi pembangunan yang merata dan berkeadilan.

"Jika dana otsus ditarik ke provinsi dengan jumlah yang lebih besar hanya karena kebutuhan memenuhi pokir dewan maka itu dapat dikatakan penzaliman terhadap hak rakyat. Pengaturan skema penganggaran Doka 80:20 ini jelas-jelas tak masuk akal dan berpotensi menjadikan distribusi otsus Aceh dilakukan secara tidak berkeadilan dan semakin jauh dari harapan rakyat," imbuhnya.

Melihat kondisi itu, lanjutnya, Pj Gubernur Aceh sudah seyogyanya menyelamatkan uang rakyat pada tahun anggaran 2024 demi memastikan program-program pengentasan kemiskinan, menyelesaikan utang JKA dan memastikan pelayanan kesehatan gratis rakyat itu tetap berlanjut pada tahun 2024.

"Rakyat sangat berharap Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengambil langkah tegas dan berani dengan mengesahkan APBA 2024 melalui Pergub. Jika tidak, maka pengalokasian anggaran yang besar untuk pokir dewan dan berbagai skema yang merugikan rakyat demi kepentingan segelintir orang tak dapat dinafikan. Sebagai seorang prajurit patriot Achmad Marzuki harus berani menyelamatkan APBA 2024 dari Kepentingan Politik segelintir orang," pungkasnya.

BANDA ACEH- Isu wacana perubahan pembagian skema dana otonomi khusus Aceh (DOKA) dari 60:40 persen saat ini menjadi 80:20 persen, merupakan bentuk keserakahan terhadap penguasaan anggaran otsus yang dilakukan oleh tim TAPA dan DPRA.

Wacana itu sangat berpotensi menghadirkan ketimpangan dan ketidak adilan dalam pelaksanaan pembangunan di Aceh.

Hal ini ditegaskan oleh koordinator Aliansi Pemuda Aceh Menggugat (APAM) Heri Safrizal, SP kepada media, Sabtu 18 November 2023.

Heri menjelaskan, pada tahun 2023 alokasi anggaran otsus Aceh hanya 1% dari DAU, sehingga nilainya semakin kecil bahkan pada tahun anggaran 2024 juga ada potensi pengurangan alokasi otsus untuk Aceh. Hal ini menyebabkan elit politik di provinsi Aceh yang selama ini biasa menyedot anggaran dalam jumlah besar mulai panik.

"Apalagi sumber alokasi untuk Pokir dan JKA itu mayoritasnya sesuai aturan hanya bisa dari sumber otsus. Sehingga nilai Pokir besar maka alokasi anggaran untuk JKA otomatis akan terancam mengecil. Faktanya pada tahun anggaran 2023 ketika nilai Pokir DPRA dipaksakan fantastis mencapai Rp 1,6 Triliun, maka alokasi untuk JKA justru terancam karena tidak mencukupi hingga ratusan milyar rupiah bahkan mirisnya JKA pun hampir terancam dihentikan oleh BPJS karena tunjakan yang begitu besar. Jika alokasi Pokir pada tahun anggaran 2024 yang notabenenya tahun politik juga dipaksakan membengkak maka sangat besar kemungkinan dengan kondisi besaran otsus saat ini, jangankan untuk melanjutkan JKA tahun depan membayar hutang JKA pun akan sulit," bebernya.

Melihat kondisi itu, lanjut Heri, tentunya DPRA dan TAPA juga tak mungkin memaksakan alokasi Pokir yang besar jika nominal dana otsus itu menurun.

Namun, mereka tak kehilangan akal bulus, salah satu caranya adalah dengan menarik dan memperkecil plot alokasi jatah otsus untuk kabupaten/kota yang sebelumnya 40% agar menjadi 20% saja.

"Adanya isu tentang upaya jahat DPRA dan Tim TAPA untuk menjebak Gubernur agar mau menandatangani skema pembagian otsus 80:20 persen ini sangat memilukan hati masyarakat Aceh tentunya. Demi menyedot anggaran 2024 malah mereka tega ingin mengorbankan pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.

APAM menilai, jika skema pembagian otsus diubah dari 60:40 % menjadi 80:20% maka akan terjadi guncangan fiskal yang sangat dahsyat di 23 kabupaten/kota di Aceh. Bahkan program-program prioritas pembangunan yang sudah dicanangkan bersumber dari otsus juga terancam tidak dapat dilaksanakan.

"Dengan kondisi fiskal kabupaten/kota di Aceh pasca pandemi covid-19 yang banyak masih memprihatinkan, maka jika pengurangan alokasi DOKA dari 40% menjadi 20% akan membuat pemerintah kabupaten/kota di Aceh mengalami goncangan fiskal, ini bahaya karena akan sangat berdampak kepada pembangunan dan masyarakat," jelas Heri.

APAM secara tegas juga meminta Pj Gubernur untuk tetap komitmen menyelamatkan anggaran rakyat Aceh yang terakumulasi di dalam otsus yang merupakan hasil dan perjuangan panjang rakyat Aceh yang telah mengorbankan ribuan nyawa syuhada, tetesan air mata dan darah rakyat kita. 

"Kami dan rakyat mendukung Pj Gubernur Aceh untuk tetap komitmen menyelamatkan anggaran rakyat Aceh dari keserakahan oknum-oknum elit provinsi Aceh yang hanya berpikir bagaimana menyedot anggaran untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya menjelang pemilu belaka," harapnya.

Kata Heri, Pj Gubernur Achmad Marzuki juga harus teliti dan berhati-hati jangan sampai anggaran siluman seperti apendiks yang pernah terjadi di Aceh terulang kembali.

"Ini persoalan serius, keberanian Pj Gubernur Aceh untuk bersikap tegas dalam menyelamatkan anggaran rakyat menjelang pemilu 2024 akan menjadi penting demi kebaikan Aceh. Bayangkan saja, sudah ratusan triliun uang otsus digelontorkan, tapi kemiskinan Aceh masih relatif tinggi karena hanya dinikmati oleh segelintir elit yang hobinya menyedot uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Kami yakin dan percaya elit politik Aceh yang masih baik dan bertujuan mulia masih banyak bersama rakyat akan bersama-sama Pj Gubernur untuk menyelamatkan uang rakyat menjelang pesta demokrasi,"pungkasnya.