JAKARTA - Pengurus Nasional PPWI dan Frists Union Lebanon melakukan kunjungan kehormatan kepada Duta Besar Maroko, H.E. Ouadia Benabdellah, di Gedung Kedutaan Besar Maroko, Jalan Denpasar Jakarta Selatan, Kamis, 28/03/2024. Dalam kesempatan pertemuan tersebut Mr. Abdurahman Dabboussi – Firsts Union Lebanon, menyampaikan berbagai macan program kerja sama, baik bilateral antara Indonesia dan Maroko maupun multilateral dengan negara-negara Arab lainnya.

Sementara Ali Syarief, yang hadir sebagai Pengurus dan mewakili Ketua Umum PPWI, yang kebetulan berhalangan hadir, menyampaikan program-program kerja sama luar negeri, khsusunya yang berkaitan dengan Kerajaan Maroko. Pada kesempatan tersebut, Ali Syarief, menyampaikan rencana Program Benchmark Agriculture dan Promosi Pariwisata, yang insyaAllah akan dilakukan tahun 2024 ini. Juga dilaporkan bahwa program serupa telah dilakukan benchmarking dalam kepariwisataan dengan Propinsi Nagano di Jepang, pada bulan November 2023 yang lalu.

Lokasi Maroko yang berada di Afrika Utara, berdekatan dengan Perancis dan Spanyol, serta keunikan dan keindahan Kota Marrakesh disertai kebudayaannya yang khas Gurun, pesona padang pasir bisa menjadi daya tarik wisatawan Indonesia Ke Maroko. Demikian kesan Ali Syarief yang disampaikan kepada Dubes Maroko tersebut, saat dirinya pernah diundang hadir pada acara Asia Business Forum saat Duta Besar Tosari Wijaya bertugas di Rabat.

Ditambahkan oleh H.E. Duta Besar Maroko, bahwa kuliner khas Maroko tidak akan terlalu asing untuk lidah orang Indonesia. “Moroccan foods are much more familiar now for Indonesian,” ungkap Dubes Ouadia Benabdellah.

Persatuan Pewarta Warga Indonesia telah lama menjalin berbagai kerja sama dengan Kedutaan Besar Maroko di Jakarta. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PPWI, juga terkesan dari percakapan Duta Besar, yang sering kali terucap saat berbincang dengan kami, yang penuh keakraban.

Hadir bersama dalam kunjungan kehormatan ini dari PPWI Nasional, antara lain Ibu Winarsih, Bendahara PPWI; Julian Caisar, Wasekjen PPWI; dan Ferlisan Tabanci, staf sekretariat PPWI. Sementara itu, Dubes Maroko didampingi Wakilnya, H.E. Mr.

Oleh: Wilson Lalengke

JAKARTA - Kepercayaan publik terhadap Polri dan aparat hukum lainnya sangat buruk. Turunnya TNI membenahi para pemotor bermental begal di Boyolali dan tempat lainnya adalah antitesa terhadap kebobrokan mental para kolega sambo di institusi bermerek wereng coklat itu. Fenomena tersebut merupakan salah satu wujud ketidakpercayaan rakyat terhadap penegakkan hukum di negara ini.

Masyarakat semestinya tidak perlu pura-pura buta bahwa institusi baju coklat kebanggaan media kompas itu sudah sedemikian parahnya. Rakyat jangan mudah tergiring dengan propaganda 'demokrasi terancam', 'supremasi sipil tersandra', 'orde baru come-back', dan berbagai diksi yang digaungkan beberapa komprador bermental parsial bin culas yang bermunculan pasca kasus tentara hajar preman-preman bermental kardus beberapa hari lalu.

Negara demokrasi yang dikendalikan para mafia hukum berbaju KUHP yang masif bertebaran di tubuh lembaga-lembaga hukum tak ubanya merupakan negara barbar. Aparat polisi bermental sambo, bandar narkoba, mafia tambang, jaringan penjaja 303, punguran liar untuk setoran ke atasan, praktek KKN, dan perilaku buruk lainnya berserakan dimana-mana, melintas pangkat dan jabatan, melintas wilayah, melintas generasi, di institusi itu.

Banyak yang heran melihat beberapa orang mengaku pakar yang berkomentar dengan tajuk 'TNI urus knalpot' akhir-akhir ini. Yang benar itu adalah ada Warga Negara Indonesia yang waras dan peduli keresahan publik, yang kebetulan berbaju tentara, turun gunung membenahi mentalitas warga yang brengsek bermoral bejat. Kenapa mereka turun gunung? Yaa, karena aparat hukum sibuk mengurusi bisnis ilegal-nya masing-masing.

Kita selalu akan ditersangkakan dengan pasal karet 'menuduh, memfitnah, mencemarkan nama baik', dan semacamnya. Katanya, harus 'pakai kata diduga'. Ada lagi yang mengatakan jangan generalisir, harus 'pakai kata oknum', dan berbagai frasa mulia lainnya. Tapi ketika kita tanya berapa banyak polisi baik yang tersisa dari 450-ribuan anggota Polri yang ada di negara ini? Ada berapa jaksa baik yang tersisa di Kejaksaan? Ada berapa banyak hakim yang masih bisa dipercaya bijaksana dan adil di pengadilan-pengadilan kita? Ada berapa banyak penasehat hukum, pakar, ahli, dan advokat bermental baik di negara ini? Masih adakah orang benar di KPK sana, di Kemenkumham, di Ombudsman, dan lembaga-lembaga yang dibiayai negara ini? Semua pertanyaan itu tak berjawab. Jika pun masih ada yang baik-baik, hampir bisa dipastikan hanya karena mereka belum punya kesempatan dan akses untuk terlibat dalam praktek buruk yang merebak di kalangan institusi mereka.

Lihatlah si Bolong, Aksan, Rusmini,o dan sekian polisi yang jadi korban akibat membongkar perilaku bobrok para anggota di internalnya. Mereka semua dipelasah, meminjam istilah orang Sumatera. Yang lainnya takut dan memilih diam. Ada banyak polwan jadi gundik boss-nya, ada banyak anak buah jadi tumbal perilaku korup dan pungli atasannya, ada banyak keluarga yang ditelantarkan oleh kepala rumah tangga yang berprofesi polisi dan atau aparat hukum.

Mengurus institusinya saja keteteran, bagaimana mungkin lembaga yang dibiayai ratusan triliun uang rakyat itu bisa mengurus penegakan hukum bagi 278 juta penduduk Indonesia? Belum lagi jika kita bicara urusan polisi dengan lembaga lain, semisal Polri dengan KPK yang sering berebut lahan garapan yang gemuk berlumpur moral bejat.

Sebagai generasi yang pernah hidup di era orde baru, saya menilai bangsa ini masih memerlukan kepemimpinan ala orde baru yang tegas, keras, dan memaksa. Perlu dipikirkan untuk melakukan revolusi di tubuh penegak hukum, terutama Polri, agar negara demokrasi berasaskan Pancasila dapat diwujudkan. Bukan negara dengan kewenangan hukum tak terbatas yang diserahkan bulat-bulat kepada para wereng coklat itu.

Pers, terutama yang berbasis jurnalisme warga, yang diharapkan dapat menjadi kontrol pengembangan negara demokrasi yang berlandaskan 'hukum sebagai panglima', akhirnya harus menyerah di cengkeraman UU ITE alias undang-undang taik. Satu hal yang boleh dikatakan sebagai sifat buruk orde baru dan tidak sejalan dengan demokrasi ala jaman now adalah pengekangan suara rakyat, pembredelan media, dan berbagai kebijakan memberangus suara rakyat.

Namun, apa bedanya dengan yang terjadi saat ini? Justru yang ada sekarang adalah pembuatan aturan pengontrol suara rakyat yang dijadikan sumber penghasilan gelap bagi aparat hukum dimana-mana.

Jaman orde baru, hanya pemerintah yang bertindak represif. Sekarang, siapa pun sesuka hati bisa melakukan tindakan represif terhadap siapa pun yang tidak disukai, menggunakan tangan-tangan aparat hukum. Lembaga partikelir dewan pecundang pers, misalnya, bisa dengan sesuka hati menyerahkan wartawan ke polisi untuk proses hukum hanya karena si wartawan bukan kaki tangan dewan yang saat ini sedang rebutan periuk nasi dengan BNSP itu.

Orang per orang lebih parah lagi otoriternya. Lihatlah si pangeran adat Lampung Timur, bernama Masrio tukang selingkuh, yang masih kerabat bupati setempat, dengan uangnya bisa membeli kewenangan Kapolres Jaki Al-zakar Nasution untuk menghukum siapa saja yang berani mengganggu aktivitas perselingkuhannya. Anak walikota Palopo di Sulsel sukses memenjarakan wartawan Asrul menggunakan tangan aparat dengan pasal uu taik. Anak pejabat yang korupsi, wartawan yang masuk bui. Hebat!

Bahkan, nasib wartawan Kalsel, Muhammad Yusuf, lebih tragis lagi, tewas di penjara Kotabaru, atas laporan oknum pesuruh mafia hitam Haji Isam, juga atas aduan terkait pemberitaan. Muhammad Yusuf membela rakyat yang terzolimi, tanah sumber penghidupan warga dirampas mafia, bukannya dibela negara, malah dibiarkan tewas mengering di penjara.

Pertanyaan sederhana, adakah yang berani bersuara lantang dan kritis di era demokrasi yang dibanggakan ini? Adakah Anda seberani Rocky Gerung dan atau beberapa gelintir warga yang akhirnya bolak-balik dipanggil polisi itu?

Jika Anda tidak berani bersuara di jaman orde reformasi saat ini, apa bedanya dengan jaman orde baru? Jika pejabat dan aparat hanya ingin mendengar ujaran sopan ungkapan santun dan berbagai sweet-lips lainnya dari rakyat, adakah yang berobah dari orde baru? Jika Anda jadi wartawan puja-puji sepanjang jaman di tengah kebobrokan aparat hukum dan pejabat pemerintahan sekarang ini, jangan menista alam orde baru.

Bagi saya, TNI tidak boleh digunakan untuk merampas tanah rakyat, seperti yang terjadi di Pulau Galang dan beberapa tempat lainnya. TNI tidak dibenarkan menyakiti hati rakyat. Tapi saya akan mendukung penuh, bahkan mendorong agar TNI dapat turun tangan melibas mentalitas dan perilaku buruk warga masyarakat yang merugikan orang lain.

Kenapa bukan polisi? Haha, silahkan lihat Mapolda Metro Jaya, punya gedung parkir beringkat-tingkat. Dari mana ribuan mobil yang parkir setiap hari di sana? Cek kantor polisi di wilayah Anda masing-masing. Tanyakan, berapa target bulanan dari komandan mereka? . 

Penulis adalah Ketua Umum PPWI

JAKARTA – Baru-baru ini beredar surat undangan di lingkungan wartawan yang mengharapkan kehadiran para kuli elektronik itu menghadiri acara pemusnahan rokok illegal dan minuman beralkohol hasil operasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dalam surat undangan tersebut disebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk dapat hadir meliput acara itu adalah ‘wartawan wajib menunjukkan kartu uji kompetensi wartawan yang dikeluarkan oleh dewan pers’.

Surat undangan dengan poin diskriminatif inipun tak pelak memunculkan kegelisahan di kalangan wartawan Madura, terutama wartawan online yang tidak terafiliasi dengan dewan (pecundang) pers tersebut.

Hal itu tentu saja menimbulkan kecurigaan tentang adanya kolaborasi busuk antara lembaga negara, dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan dewan (pecundang) pers bersama organisasi pers kompradornya.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, bersuara keras terkait fenomena aneh yang terjadi di kampungnya Prof. Mahfud MD ini.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 yang dikenal getol membela wartawan termarginalkan itu bahkan mengatakan bahwa para oknum pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia memelihara kedunguan dan kebodohan akut.

“Parah sekali kondisi sebagian terbesar pengelola negara ini, bagaimana mungkin sekelas pejabat kepala kantor yang minimal Eselon III tidak paham peraturan perundangan yang ada di negara ini. Apa dasar hukumnya menetapkan kewajiban bagi wartawan harus mempunyai kartu uji kompetensi wartawan dari dewan pers? Ngawur bin tolol bin dungu pejabat semacam itu,” ujar Wilson Lalengke menjawab wartawan soal surat undangan yang ditandatangani Muhammad Syahirul Alim selaku Kepala Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura tersebut, Kamis, 7 Desember 2023.

Pejabat struktural itu, lanjutnya, pasti melewati Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) yang salah satu materi diklatnya adalah pengetahuan dan ketaatan terhadap peraturan peundangan yang berlaku di negara ini. “Menjadi pegawai pemerintah, apalagi pejabat, harus taat asas, taat hukum, harus berintegritas dan disiplin, bekerja sesuai prosedur standar operasional (Standard Operational Procedure). Tidak bisa semau gue, sesuka hati.

Dalam mengambil kebijakan saja harus ada pertimbangan hukumnya, bukan asal ambil kebijakan. Apalagi untuk hal-hal yang sudah jelas aturan perundangannya, tidak bisa suka-suka,” tambah tokoh pers nasional itu mempertanyakan kualitas pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang dinilainya rendah ini.

Untuk itu, Wilson Lalengke, meminta kepada Menteri Keuangan dan jajaran pimpinan di kementerian tersebut agar selektif dalam menempatkan pejabatnya. Dia berharap agar orang-orang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan yang terkait dengan pelayanan publik benar-benar orang yang paham perundang-undangan, bukan karena faktor nepotisme dan atau keuangan yang maha besar.

“Saya harap para pemangku kepentingan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mulai dari pucuk pimpianan Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga ke jajaran pelaksana teknis, agar benar-benar selektif dalam menempatkan orang-orang di jabatan-jabatan strukturalnya. Mereka harus benar-benar orang yang memiliki kualitas sebagai pemimpin, manajer, yang sekaligus pemikir yang cerdas. Jangan pelihara orang dungu di kementerian Anda,” pungkas Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini mengakhiri keterangannya. (APL/Red)

JAKARTA - Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) menggelar kegiatan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) bekerjasama dengan LSP Pers Indonesia dan BNSP, Senin (27/11/23), bertempat di Hotel Sunlake, Jalan Permai Raya, Sunter Agung, Jakarta Utara. Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A.

Hadir sebagai Assesor Heintje Mandagi, yang juga selaku Ketua LSP Pers Indonesia, dan Vincent Suriadinata, S.H., M.H. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Mytha selaku GM LSP Pers Indonesia, serta Panitia dari DPN PPWI yaitu Wina Lalengke, Mung Pujanarko, Neneng J.K., dan Dede N.

SKW Tahap I ini diikuti 9 orang peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, yang terbagi dalam 3 skema sertifikasi wartawan, yakni:

1. Agus Setiawan - Skema Wartawan Utama – Cianjur, Jawa Barat;

2. Sutrisno - Skema Wartawan Utama – Sanggau, Kalimantan Barat;

3. Husin Muchtar - Skema Wartawan Utama – Lampung Tengah, Lampung;

4. Ahmad Salim - Skema Wartawan Madya – Sanggau, Kalimantan Barat;

5. Capt. Anton - Skema Wartawan Muda Reporter – Tangerang, Banten;

6. Zainal Abidin - Skema Wartawan Muda Reporter – Tangerang, Banten;

7. Jarkoni - Skema Wartawan Muda Reporter – Bekasi, Jawa Barat;

8. Harini - Skema Wartawan Muda Reporter – Bandar Lampung, Lampung; dan

9. Sofian - Skema Wartawan Muda Reporter – Pontianak, Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, Tokoh Pers Nasional Wilson Lalengke mengatakan bahwa kegiatan SKW akan digelar secara bertahap dan berkesinambungan. SKW dilakukan untuk mencetak jurnalis atau pewarta warga yang handal dan kompeten, karena seorang jurnalis akan menjadi guru bagi publik. "Maka SKW ini akan menjadi acuan atau barometer untuk melihat sejauh mana kemampuan seorang wartawan dan pewarta warga dalam mengedukasi publik," ujar Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Wilson Lalengke juga menyampaikan terima kasih kepada LSP Pers Indonesia dan BNSP yang telah menguji peserta SKW sesuai kompetensi yang telah dimiliki selama ini. "Dengan kompetensi yang dimiliki maka peserta akan menjadi wartawan atau jurnalis yang berkualitas sesuai kompetensi minimal yang dipersyaratkan ke depannya," tutur Alumni dari Universitas terkemuka di Eropa itu.

Lanjutnya, untuk wartawan yang sudah mengikuti SKW jangan berhenti sampai di sini, tapi harus terus maju sampai ke jenjang Assesor. "Sebagai seorang wartawan yang memiliki kecerdasan harus maju dan terus belajar, sehingga suatu saat nanti akan menjadi Assesor," ungkapnya dengan menambahkan bahwa para pemegang sertifikat kompetensi ini nantinya diharapkan berpartisipasi sebagai trainer jurnalistik bagi rekan-rekan lainnya.

Sementara itu, Heintje Mandagi mengatakan bahwa Assesor yang akan menguji peserta telah kompeten dan harus memiliki sertifikat sesuai skema. "Dalam melakukan pengujian seorang Assesor harus dilatih dan wajib memiliki sertifikat sesuai skema, misalnya Assesor Skema Muda Reporter harus memiliki sertifikat Muda Reporter dan kompeten, maka ia dapat menguji peserta SKW Skema Muda Reporter, namun tidak bisa menguji Skema Utama dan Madya," ujarnya.

Heintje juga mengucapkan selamat kepada peserta yang telah selesai mengikuti SKW dan dinyatakan kompeten. "Semoga dengan predikat kompeten maka peserta dapat mengimplementasikan ilmunya saat melakukan tugas di lapangan," pungkasnya.

Sementara itu, dari Sekretariat Nasional PPWI disampaikan bahwa kegiatan sertifikasi kompetensi wartawan berikutnya (Tahap 2) akan dilaksanakan pada hari Senin, 18 Desember 2023, di tempat yang sama (Hotel Sunlake Jakarta Utara). Para wartawan dan pewarta warga PPWI maupun non-PPWI dapat mendaftarkan diri melalui Panitia Pelaksana SKW dengan menghubungi nomor WA: 0896-2290-1993 (Neneng JK), dan/atau 0812-8636-5336 (Susan), dan/atau 085772004248 (Wina). (DJ/Red)