BANDA ACEH – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintahkan agar APBA 2024 harus disahkan dengan qanun. Karena itu, Kemendagri memanggil Pj Gubernur dan TAPA serta DPRA dan meminta segera bahas rancangan APBA 2024.

Perintah ini disampaikan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Panjaitan dalam rapat fasilitasi yang menghadirkan eksekutif dan legislatif di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat, 8 Desember 2023.

“Keputusan rapat dengan Kemendagri tegas, tetap dilakukan pembahasan. Proses pengesahan anggaran melalui qanun, bukan dengan Pergub,” kata Ketua DPRA Zulfadli.

Rapat yang dipimpin Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Panjaitan dihadiri Ketua DPRA Zulfadli bersama Wakil Ketua Teuku Raja Keumangan (TRK) serta para ketua fraksi.
Sedangkan dari Pemerintah Aceh dihadiri langsung Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersama Sekda Bustami yang merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) serta anggota TAPA.

Zulfadli menyampaikan bahwa dasar dilaksanakan rapat fasilitasi oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri berdasarkan surat Ketua DPRA Nomor: 900.1.13/2568 tertanggal 30 November 2023.

Baca juga : Pemerintah Aceh Ajukan Dua Syarat Utama untuk Kelanjutan Pembahasan APBA 2024

Atas dasar surat itu, Kemendagri kemudian memanggil Pj Gubernur dan Ketua DPRA untuk mencari titik temu setelah sebelumnya pembahasan rancangan APBA 2024 tidak menemukan titik temu.

Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak dalam rapat fasilitasi, Horas Panjaitan kemudian meminta keduanya mengakhiri polemik yang terjadi dan segera bahas anggaran 2024. Horas Panjaitan meminta TAPA dan Banggar DPRA agar pembahasan anggaran dimulai pada Senin (11/12/2023).

“Pembahasan dimulai pada Senin depan secara normal sesuai ketentuan undang-undang. Kita tidak lagi membahas polemik. Ini perintah Kemendagri, bahas!” ujar Zulfadli.(DNQ/Ril)

BANDA ACEH -Polemik pembahasan Rancangan APBA 2024 terus bergulir. Hingga akhir awal Desember 2023, belum sekalipun terjadi pembahasan rancangan anggaran tahun depan.

Ketua Fraksi PPP DPR Aceh Ihsanuddin Marzuki mengatakan sejauh ini belum ada keputusan apakah APBA Tahun Anggaran 2024 akan disahkan melalui qanun ataupun peraturan Gubernur.

Ihsanuddin juga membenarkan bahwa belum ada pembahasan antara DPRA dan Pemerintah Aceh yang dilakukan hingga hari ini.

"Ya benar, tapi kondisi ini kami juga sudah laporkan ke kementerian dalam negeri," ujar Ihsanuddin saat dihubungi Presentatif, Senin 4 Desember 2023.

Sementara berdasarkan jadwal yang diberikan Mendagri, batas waktu pembahasan APBA Tahun Anggaran 2024 hingga 6 Desember mendatang.

"Ya kita tunggu aja saat nya nanti," katanya.

Ketika ditanya sikap Fraksi PPP apabila APBA 2024 disahkan melalui Pergub, dia meminta bersabar.

"Oke bersabar aja dulu dengan dinamika yang sedang terjadi, namun kita tetap mengikuti aturan yang berlaku dalam mekanisme penganggaran," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Aceh, Tarmizi SP yang dihubungi mengatakan bahwa pengesahan APBA 2024 tergantung pada kebijakan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

"Pergub ngak pergub tergantung pj gubernur," jawab Tarmizi singkat.[Redaksi]

BANDA ACEH_ Aliansi Peduli Rakyat Aceh (APRAH) menilai indikasi penyebab utama tak dibahasnya APBA 2024 tak lebih dari sebatas urusan alokasi anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRA yang tak lagi rasional dengan kondisi besaran otsus dan ketersediaan anggaran untuk JKA.

Sehingga berbagai upaya dilakukan, memaksa Pj Gubernur untuk menyetujui permintaan DPRA, sehingga muncullah wacana untuk mengalihkan skema pembagian dana otonomi khusus Aceh dari 60:40 persen menjadi 80:20 sehingga alokasi untuk besaran Pokir yang diminta terpenuhi.

"Kalau kita melihat alokasi anggaran Pokir mayoritas dari DOKA dan alokasi untuk JKA juga dari DOKA. Pada tahun 2023 anggaran Otsus Aceh itu sebesar Rp 3,9 T dan setelah dibagi ke daerah 40 persen, lalu sisanya Rp. 1,6 T dipakai untuk Pokir DPRA. Jadi, wajar saja pada tahun 2023 JKA terancam dihentikan, dan Pemerintah Aceh terpaksa menunggak pembayaran JKA ke BPJS mencapai ratusan milyar," ungkap Koordinator APRAH, Saiful Mulki, Selasa 21 November 2023.

Untuk tahun 2024, kata Mulki, anggaran otsus Aceh diproyeksikan berkurang lagi, dan hanya tinggal Rp. 3,3 Triliun. Sementara, Pemerintah Aceh selain harus membayar kebutuhan JKA tahun 2024, juga harus menyelesaikan tunggakan ratusan milyar tahun 2023. 

"Jika dipaksakan bahwa skema pembagian otsus Aceh 80:20, dengan kondisi fiskal kabupaten/kota pasca pandemi covid-19 yang memprihatinkan, tentunya akan mengguncang fiskal daerah dan akan berdampak kepada masyarakat," jelasnya.

Menurut Mulki, jika 81 DPRA menyiapkan pernyataan tertulis ke publik yang menyatakan bahwa DPRA tidak akan memaksa Pj Gubernur merubah skema anggaran otsus menjadi 80:20 dan tidak memaksakan adanya anggaran Pokir, pihak meyakini Pj Gubernur akan siap untuk itu.

"Jika tidak, maka satu-satunya solusi untuk menyelamatkan uang rakyat di tahun politik, Pj Gubernur harus berani mengesahkan APBA 2024, apalagi secara aturan jika belum ada kesepakatan pengesahan APBA antara DPRA dan Gubernur hingga akhir November ini, maka memang harus dilakukan pengesahan secara Pergub,"katanya.

Kata Mulki, Pj Gubernur memang harus menyelamatkan uang rakyat Aceh menjelang Pemilu ini, jika tidak maka yang jadi korban ya rakyat.

"Sudah Rp 103 T uang otsus itu diberikan pemerintah pusat kepada Aceh, tapi hasilnya Aceh masih termiskin se Sumatera, karena uang itu tidak dikelola dengan baik dan hanya dinikmati oleh kalangan elit menengah ke atas. Mungkin urusan rakyat saja sudah terwakilkan oleh wakilnya,"imbuhnya.

Masyarakat sejauh ini bisa lihat berapa banyak pokir dewan yang justru untuk hal yang tak tepat sasaran, mulai pokir yang berada di luar dapil hingga pokir yang digunakan untuk rutinitas reguler dinas.

"Belum lagi sudah rahasia umum, untuk anggaran pokir, maka pelaksananya sudah ditunjuk oleh dewan. Bahkan ada pula beredar di warung kopi bahwa judul pokir tahun depan sekalipun terkadang sudah ada pihak tertentu yang boking dan terindikasi ada proses transaksi. Pokir itu tidak salah tapi memang selama ini faktanya dijadikan alat meraup pundi-pundi, jika jelang pemilu seperti ini maka bisa saja jadi sarana mengumpulkan biaya politik," bebernya.

Jadi, kata Mulki, langkah Pergub merupakan langkah ideal untuk menyelamatkan JKA dan 23 kabupaten/kota, apalagi yang memiliki wilayah itu pemerintah kabupaten/kota.

"Jangan karena menuruti keinginan dewan, justru rakyat selalu dikorbankan," pungkasnya.