Penggelembungan suara

Para Pelapor Pastikan Kasus Penggelembungan Suara DPD di Pidie Akan Dibawa ke DKPP

BANDA ACEH - Senator DPD RI asal Aceh, yang juga calon DPD RI di Pileg 2024, HM Fadhil Rahmi Lc MAg, memastikan akan menempuh upaya hukum lain pasca dihentikan penanganan tindak pidana penggelembungan suara DPD oleh sentral Gakkumdu Pidie.

Hal ini disampaikan oleh pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini kepada para wartawan di Banda Aceh, Selasa 9 April 2024.

"Ya. Kita selaku pelapor sudah duduk bersama pasca keluarnya keputusan Panwaslih Pidie yang isinya penghentian penanganan tindak pidana kasus yang kami laporkan ke Panwaslih Aceh, beberapa waktu lalu," kata Syech Fadhil.

"Di sini kita membahas soal keadilan yang belum terjawab. Kemudian juga besarnya atensi dari masyarakat Aceh yang berharap agar pelaku kecurangan terkait penggelembungan suara DPD di Pidie diproses. Yang ternyata keadilan ini belum mampu diwujudkan oleh Gakkumdu dan Panwaslih Pidie. Jadi dalam pertemuan dengan 8 calon DPD lain selaku pelapor, beberapa waktu lalu, kita akan mencari keadilan akan melanjutkan kasus ini ke DKPP dan upaya hukum lainnya," ujar Syech Fadhil lagi.

"Ini bukan soal, siapa pelaku dan sebagainya. Kita berharap kasus penggelembungan suara DPD di Pidie, tak lagi terulang di masa depan. Kasus ini harus menjadi contoh bagi penyelenggara pemilu agar tak lagi bermain main dengan suara masyarakat."

"Kalau kasus ini berakhir seperti sekarang, maka kedepan penyelenggara pemilu akan semakin berani menyulap suara masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu akan pupus. Padahal pilkada di depan mata. Mereka yang berani mengkhianati suara masyarakat harus memperoleh tindakan hukum yang sesuai," ujar senator yang dikenal vokal bersuara selama di Senayan ini lagi.

Sebelumnya diberitakan, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pidie resmi menghentikan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu kasus penggelembungan suara DPD di Pidie.

Adapun alasannya, karena berdasarkan pembahasan di Gakkumdu, yang melibatkan jaksa dan kepolisian, laporan tersebut dinilai tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana pasal 532 dan 551 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Surat keputusan penghentian kasus tersebut ditandatangani oleh Ketua Panwaslih Pidie, Muhammad Rizal, pada Kamis 4 April 2023.

Selain itu, pada surat yang sama, Panwaslih juga mengatakan bahwa penanganan kode etik terhadap para PPK di 16 kecamatan diteruskan ke KIP Pidie.

Surat Panwaslih Pidie ini menjadi viral di media sosial Aceh. Ini karena keputusan Panwaslih Pidie dinilai bertentangan harapan masyarakat yang ingin adanya penegakan hukum terkait penggelembungan suara DPD di Aceh. Tapi kini harapan tersebut pupus.

Kasus ini sendiri dilaporkan oleh 8 calon anggota DPD RI asal Aceh ke Panwaslih Aceh, beberapa waktu lalu. Protes yang dilayangkan oleh 8 calon DPD RI dalam pleno KIP Aceh berakhir dengan perhitungan ulang.

Kemudian dalam perhitungan ulang suara DPD RI di Pidie yang berlangsung di asrama haji Banda Aceh, terbukti adanya penggelembungan suara untuk salah satu kandidat DPD di Pileg 2023. Sedangkan untuk proses lanjutan untuk penanganan hukum pidana dan etik dilimpahkan ke Panwaslih Pidie hingga memperoleh hasil mengecewakan seperti sekarang.

KIP Lhokseumawe Lakukan Perbaikan, Kuasa Hukum Alfian Minta Oknum PPK Banda Sakti Tetap Diproses Pidana

LHOKSEUMAWE_ Komisi Independent Pemilihan (KIP) Lhokseumawe akhirnya melakukan rapat pencermatan untuk melakukan perbaikan rekapitulasi perolehan suara Calon Legislatif DPRK Lhokseumawe Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Aceh. Walaupun demikian, Kuasa Hukum Alfia meminta proses pidana kepada pelaku penggelembungan suara tetap dilanjutkan.

Sebelumnya, pada hari Senin 18 Maret 2024, bertempat di Kantor KIP Lhokseumawe dilakukan rapat pencermatan untuk mencocokkan D. Hasil Kecamatan-DPRK dengan Formulir Model C Hasil-DPRK. Hasilnya, perolehan suara Caleg DPRK No. Urut 1 Partai Gerindra atas nama Nurul Akbari yang sebelumnya berjumlah 805 Suara dalam D-Hasil Kecamatan, diperbaiki menjadi 513 Suara. Dengan adanya perbaikan itu, maka yang memperoleh suara terbanyak ialah klien kami yaitu, Caleg No. Urut 3 atas nama Alfia.

Di sisi lain, Kuasa Hukum Alfia, Armia SB dan Fauzan mengaku telah menerima Surat Panwaslih Lhokseumawe tentang Pemberitahuan Status Laporan, yang menyatakan bahwa laporan yang diajukan oleh pihaknya tidak diregistrasikan dengan alasan kasus itu sedang dalam penanganan oleh Panwaslih Lhokseumawe.

“Berdasarkan surat tersebut kami berasumsi bahwa kasus penggelembungan suara tersebut telah diregistrasi sebagai temuan Panwaslih” ujar Armia Selasa (26/3/2024).

Menanggapi hal itu, Armia SB telah menyurati Panwaslih Lhokseumawe untuk meminta klarifikasi apakah benar kasus tersebut sedang proses sebagai temuan.

"Kami telah membuat Laporan sejak tanggal 8 Maret 2024. Saat itu, tidak ada informasi dari Panwaslih bahwa perkara pidana yang kami laporkan telah menjadi temuan. Kalau sekarang dibilang perkara itu sudah menjadi temuan, maka tanggal berapa itu diregistrasi sebagai temuan dan mana lebih dahulu dengan laporan kami?,” tanya Armia.

Lanjut Armia,” Terlepas dari itu, kami meminta kepada Panwaslih Lhokseumawe untuk memastikan tindak lanjut kasus penggelembungan suara itu secara pidana. Meskipun KIP Lhokseumawe saat ini telah melakukan perbaikan, namun proses pidana terhadap oknum PPK Banda Sakti tidak dapat dihentikan karena perbaikan itu tidak menghapus unsur pidana, “ungkapnya.

Karena itu, pengacara tersebut meminta kepada Panwaslih/Gakkumdu untuk sungguh-sungguh mengusut kasus tersebut dan membawa pelaku ke pengadilan untuk mempertanggung jawab kan perbuatannya. Menurutnya, Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pemilu serta mencegah kejadian itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

“Panwaslih/Gakkumdu juga harus transparan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat. Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal kasus ini supaya pelaku diberikan hukuman yang setimpal”. Pungkasnya.( Ahmad Mirza)

Syech Fadhil Minta Panwaslih Tetap Proses Pelaporan KIP dan PPK di Pidie

BANDA ACEH – Senator DPD RI asal Aceh yang juga Caleg DPD RI di Pileg 2024, HM Fadhil Rahmi Lc MAg, meminta Bawaslu Aceh, untuk tetap menindaklanjuti pelaporan sejumlah Caleg DPD RI, terkait dugaan penggelembungan suara di Pidie.

Meskipun, kata Syech Fadhil, KIP Aceh dan KIP Pidie akhirnya juga menindaklanjuti perintah Bawaslu Aceh dengan melakukan perhitungan ulang suara DPD dari Pidie.

“Ini dua hal yang harus tetap berjalan. Karena ini sudah memenuhi unsur pidananya. Pelaporan kami terhadap KIP Pidie dan PPK di sejumlah kecamatan di Pidie harus tetap diproses dan pelaku juga harus menerima hukuman yang setimpal atas apa yang mereka perbuat,” kata pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini, Senib, 11 Maret 2024.

“Ini baru selesai perhitungan di beberapa kecamatan, dan ternyata laporan kita terbukti. Jadi Bawaslu harus dapat memproses pelaku sesuai aturan yang ada,” ujarnya.

Tujuannya, kata Syech Fadhil, agar hal yang sama tidak terus terulang di Aceh.

“Apalagi Pilkada di depan mata. Bagaimana public di Aceh dapat percaya dengan kinerja PPK dan KIP di Aceh, jika pelaku kecurangan tidak memperoleh hukuman yang setimpal,” katanya.

“Ini juga menjadi contoh bagi penyelenggara pemilu di kabupaten kota lain, agar tidak main main dengan suara rakyat.”

“Insya Allah suara rakyat kita kawal bersama. Tidak tertutup kemungkinan juga pelaku kita laporkan ke DKPP,” kata Syech Fadhil.

Sebelumnya diberitakan, perhitungan ulang perolehan suara DPD dari kabupaten Pidie yang berlangsung di asrama Haji Banda Aceh, semakin membuka mata publik bahwa ada penggelembungan suara di kabupaten yang berjulukan ‘Boh Mulieng’ itu.

Informasi yang diperoleh wartawan, perhitungan ulang perolehan suara DPD dan pencocokan dengan data model C Hasil DPD salinan TPS di Pidie yang berlangsung di Asrama Haji Kota Banda Aceh, masih berlangsung hingga Senin 11 Maret 2024, pukul 18.00 WIB.

Informasi yang diperoleh wartawan, ada 10 kecamatan yang sudah selesai dilakukan perhitungan ulang hingga Senin 11 Maret 2024, pukul 18.00 WIB.

Dimana, dugaan adanya penggelembungan suara DPD untuk salah satu Caleg kian terbukti. Beberapa kecamatan yang sudah selesai, seperti:

Kecamatan Kota Sigli. Dimana nomor urut 27 dari jumlah suara 3.955 menjadi 470 suara.

Kecamatan Mila. Nomor urut 27 dari jumlah 2.084 menjadi 1.477 suara.

Kecamatan Padang Tiji. Nomor urut 27 dari jumlah 7.093 menjadi 572.

Kecamatan Pekan Baro. Nomor urut 27 dari jumlah suara 8.218 menjadi 1.206.

Kecamatan Mutiara Timur. Nomor urut 27 dari jumlah 10.476 menjadi 2.315 suara.

Kecamatan Mutiara. Nomor urut 27 dari jumlah suara 3.790 menjadi 1.017 suara.

Kecamatan Kembang Tanjong. Nomor urut 27 dari jumlah 7.518 menjadi 2.090 suara.

Kecamatan Muara Tiga. Nomor urut 27 dari jumlah 8.389 berkurang menjadi 454 Suara.

Kecamatan Geumpang. Nomor urut 27 dari jumlah 937 menjadi 722 perolehan suara.

Kecamatan Batee. Nomor urut 27 dari perolehan suara 9.280 hingga menjadi 1.002 Suara.

Pasca perhitungan ulang, jumlah total perolehan suara Caleg DPD nomor urut 27 berkurang sementara dari 10 kecamatan di atas keseluruhannya adalah 50.415 suara.

Sedangkan kecamatan yang belum selesai perhitungan ulang adalah kecamatan Pidie, Kecamatan Grong-Grong, Kecamatan Sakti, Kecamatan Tangse, Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Delima.(Hs)

Indikasi Penggelembungan Suara DPR RI Rawan Terjadi di Dapil Aceh II

BIREUEN - Hasil penghitungan suara DPR RI di tingkat TPS di daerah pemilihan Aceh II menunjukkan adanya dugaan penggelembungan suara Partai Politik pada Pemilu tahun 2024.

Hal ini diantaranya terlihat dari salinan formulir C di TPS 006 kecamatan Peureulak, Desa Pasir Putih kabupaten Aceh Timur untuk partai Nasdem. Dimana, di data from salinan C seharusnya total suara yang diperoleh partai Nasdem sebanyak 17 namun justru ditulis 37 suara, sehingga terjadi penambahan sebanyak 20 suara.

Temuan serupa juga terjadi di kabupaten Bireuen, kecamatan Peusangan, gampong Tanjong Nie, TPS 01. Dimana, suara sah partai Golkar secara total seharusnya ditulis 23 suara, namun justru tertera sejumlah 132 suara, mengakibatkan terjadinya penggelembungan sebanyak 109 suara.

Di form salinan C di daerah lainnya juga terpantau adanya penambahan suara pada Partai Golkar. Dimana, suara yang diperoleh seluruhnya hanya 15 suara, namun ketika ditulis sudah menjadi sebanyak 33 suara, dan terjadi penambahan sebanyak 18 suara.

Penggelembungan suara juga terpantau di data C lainnya yang sempat dipublish warga di media sosial. Kali ini, penambahan jumlah suara terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Seharusnya dari hasil penjumlahan PKB hanya memperoleh suara total sebanyak 31 suara, namun justru dituliskan 61 suara, sehingga terjadi penggelembungan hingga 30 suara.

Dari sejumlah temuan diatas tentunya tidak menutup kemungkinan hal serupa juga sangat rawan terjadi di berbagai TPS di daerah lainnya di Dapil Aceh II, sehingga perlu dicermati lebih baik oleh pihak Bawaslu sebagai pengawas Pemilu, karena berpotensi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan DPR RI di Dapil Aceh II.

Indikasi penggelembungan suara tersebut bisa saja dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dari tingkat paling bawah yakni TPS, dan hendaknya disinkronkan dengan teliti ketika proses rekap di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi. Bahkan, seyogyanya jika memang terdapat pelanggaran maka Bawaslu hendaknya memberikan sanksi kepada caleg maupun petugas pelaksana sebagaimana aturan yang berlaku.

Untuk diketahui, dapil Aceh II meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. (Red)