ACEH SELATAN_ Tahapan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memang telah dimulai sejak tanggal 28 November 2023 lalu. Sejumlah Alat peraga kampanye pun, mulai terpasang berjejer disepanjang jalan nasional Kabupaten Aceh Selatan, baik berupa baliho maupun spanduk. 

Menyikapi hal tersebut, Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan, Deri Friadi mengingatkan para peserta Pemilu agar taat aturan dan memperhatikan estetika tata ruang saat memasang alat peraga kampanye. 

"Dalam tahapan Pemilu, masa kampanye berlangsung selama 75 hari, dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan estetika atau keindahan tata ruang jangan sampai melanggar aturan dan regulasi, " Ujarnya, Minggu, 03 Desember 2023.

Lebih lanjut Deri menyebutkan, sesuai pasal 71 PKPU nomor 15 tahub 2023 ada aturan yang mengatur tentang alat peraga kampanye Pemilu serta larangan pemasangan di tempat umum dan tempat ibadah.

"APK tidak boleh dipasang di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, milik TNI-Polri, BUMN atau BMUD, serta fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum,"katanya. 

Untuk terciptanya kondisi yang aman dan tertib, pihaknya berharap kepada partai politik peserta Pemilu di Aceh Selatan, agar menyampaikan kepada calon anggota legislatif (Caleg) masing masing partai untuk mentaati aturan tetsebut.

"Jika melanggar juga, kami bersama satpol PP, TNI-POLRI dan instansi terkait di Aceh Selatan akan melakukan penertiban APK yang melanggar ketentuan," tutupnya.(HS)

ACEH SELATAN_ Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Selatan melakukan pengawasan cetak suara suara di PT.Gramedia, Jawa Barat, Selasa, 28 November 2023. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Selatan.

"Saat ini kita melakukan pengawasan percetakan untuk menyesuaikan nama, nomor urut, Dapil yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT)" kata Deri Friadi, Ketua Panwaslih Aceh Selatan, Rabu 29 November 2023.

Lebih lanjut kata dia, memastikan ketersediaan Logistik Pemilu 2024 merupakan salah satu upaya pengawasan Pemilu agar berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

Saat ini Panwaslih Aceh Selatan masih melakukan pengawasan surat suara dengan DCT yang telah dikeluarkan oleh KIP Aceh Selatan, baik nama, nomor urut dan Dapil. 

"Kita melakukan monitoring dan pengawasan proses produksi pengadaan perlengkapan surat suara dan perlengkapan dukungan lainnya,"ujarnya. [HS]

ACEH SELATAN_ Memasuki hari pertama tahapan kampanye, panitia pengawas pemilihan (Panwascam) Kluet Selatan, melakukan rapat konsilidasi pengawasan kampanye dalam rangka menghadapi Pemilu 2024, Selasa, 28 November 2023.

Ketua Panwascam Kluet Selatan, Yayu Supardi, SH mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk menguatkan konsilidasi para pengawas ketika memasuki masa kampanye yang sudah dimulai. 

Sehingga para pengawas di tingkat desa dalam kecamatan kluet selatan dapat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.

"Kita berharap pengawas desa dapat bekerja dengan baik dan profesional pada masa kampanye ini" katanya. 

Lebih lanjut Yayu menjelaskan pada masa kampanye ini selain mengawasi pemasangan APK yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh Selatan, Panwas desa juga harus mengawasi kegiatan rapat tatap muka dan pertemuan terbatas yang dilakukan oleh peserta Pemilu baik Calon Legislatif maupun partai politik.

" Setiap pertemuan yang dilakukan oleh caleg atau partai politik di desa panwas desa harus mengawasinya," lanjut Yayu.

Untuk diketahui bahwa tahapan kampanye dimulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Panwas Desa dalam Kecamatan Kluet Selatan, PPK Kluet Selatan dan sebagai narasumber mantan Ketua Panwaslih Aceh Selatan Hendra Saputra. [HS]

Jakarta — Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Mohammad Rano Alfath meyakini Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo untuk menjaga netralitas aparat menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, Polri memiliki prinsip yang teguh dan akan tunduk kepada undang-undang, khususnya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

"Sebagai mitra yang bekerja dekat dengan Polri, saya meyakini sepenuhnya bahwa Pak Kapolri bisa secara penuh tanggung jawab dan profesional menjaga netralitas jajaran yang dipimpinnya. Komitmen ini juga tercermin dari surat telegram yang sudah ia terbitkan, sehingga memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan bebas dari pengaruh yang tidak seharusnya," jelasnya kepada wartawan, Senin, 27 November 2023.

Ia mengatakan, netralitas Polri merupakan hal yang krusial untuk memastikan keadilan dan kepercayaan publik dalam proses pemilu. Menurutnya netralitas tersebut dapat mempertahankan kepercayaan publik.

"Simpelnya, netralitas Polri adalah fondasi dari integritas pemilu. Netralitas aparat kepolisian membantu mempertahankan kepercayaan publik dalam proses demokrasi," ujarnya.

Ditambahkannya, jika masyarakat percaya bahwa polisi bertindak dengan integritas dan netralitas, maka memperkuat kepercayaan kepada lembaga-lembaga demokratis dan hasil pemilihan.

Di sisi lain, ia memandang Operasi Mantap Brata yang diluncurkan Polri untuk pengamanan pemilu sudah cukup matang. Selain itu, baginya jumlah personel yang dilibatkan dalam Operasi Mantap Brata sudah sesuai, yakni sebanyak 261.695 personel dengan rincian 2.130 personel untuk Satgas Opspus dan 259.565 personel untuk Satgas Opsda.

"Hal ini menjadi bukti bahwa Kapolri sangat memahami pentingnya strategi yang terarah dan efisien dalam menghadapi situasi yang kompleks selama periode pemilihan. Saya berharap agar semangat netralitas dan profesionalisme yang telah ditunjukkan oleh Polri selama proses pesta demokrasi ini tetap terjaga dalam berbagai aspek tugas dan tanggung jawab mereka. Dan terpenting, saya minta seluruh jajaran kepolisian implementasikan dengan baik arahan yang sudah diberikan Kapolri ini," jelasnya.